LAM &PK

Peradilan; Zona tak Bersih

2011-01-13T06:18:00.000-08:00

Asrul Azis.Sigalingging

Skandal joki narapidana lebih dari sekedar kolusi aparat penegak hukum.Resistensi sistem dan budaya “abaikan” hukum adalah factor yang melucuti moral dan integritas aparat selama ini.Joki narapidana lebih dari sekedar praktek kolusi penegak hukum.

Skandal Mafioso jilid baru,terkuaknya skandal ini seiring pula dengan temuan pelesiran gayus selama ini yang melenggang bebas bersafari ke sejumlah Negara(5/01/11).

Dua varian korupsi peradilan ini setidaknya mewakili predikat indeks persepsi korupsi yang tak berubah dari tahun ke tahun.Stagnasi predikat IP 2,8 cukup memilukan tentunya bagi bangsa yang sudah gembor dengan entitas rule of law serta slogan kepemimpinan bangsa yang anti korupsi.

Berlawanan memang,dua arus kebalikan yang cukup bersinggungan antara paradigma Negara dan realitas.

Skandal joki napi adalah bukti, bahwa seaktual apapun ekspetasi pemerintah mereformasi institusi penegak hukum toh hasilnya tetap rapuh dan labil.Tak ada komitmen pembenahan nyata, yang ada hanya sikap reaksional menyikapi persoalan persoalan taktis yang terkesan spontan saja.

Nihilnya inisiatif menandakan jika action plan tahunan penegak hukum hanya resistensi,ceeremoni tahunan yang tak habis habis jadi pledoi anggaran.Catatan kelam insititusi penegak hukum setidaknya menambah “prestasi” aparat yang kian menegaskan level terindah kebusukan peradilan ini.

Pertanyaan besarnya, bagaimana fenoma tersebut masih bisa dan terus terjadi? padahal setiap tahunnya selalu ada refleksi internal oleh masing institusi peradilan untuk menata institusinya?Bahkan hasil refleksi itu selalu dimuat dalam action plan tahunan, namun persoalan persoalan yang sama selalu muncul dan membelenggu peradilan kita.

Ada beberapa catatan krusial fenomena ketidakwajaran ini yang menumbuhkan arus ketidakpercayaan (distrust) masyarakat kepada aparat penegak hukum.Temuan temuan praktek korupsi aparat,pemerasan,suap menyuap adalah sebagian dari jumlah kolusi hukum yang hanya mendapat perhatian sempit dari penguasa.

Proses penegakan hukum telah direduksi kepentingan koruptif aparat di dalam struktur peradilan.Joki napi adalah hal sekian dari skandal mafia peradilan,fase ini sudah sejak lama ada.Safari gayus ke nusa dua bali sebelumnya sukses menyuap aparat Rutan.

Distrust

Dimata masyarakat kasus mafia peradilan merupakan ironi dalam reformasi hukum ,titik kulminasi yang paling ditakuti adalah sinisme masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang bertendensi pada kualitas demokrasi bangsa.Klimaksnya, bangsa ini seakan mendarat ke syndhrome Negara gagal seperti yang disintesakan Chomsky (2002).

Hal ini bisa merupakan bentuk keputusasaan masyarakat melihat tingkat reformasi peradilan yang hanya sekedar menawarkan peforma dan reposisi figure.

Kondisi ini memperkaya ketakutan publik yang sedang menyaksikan sikap terbelah aparat penegak hukum dalam merestorasi institusinya.Pencopotan kejari bojonegoro setidaknya mencerimnkan sikap jaksa agung yang responsive,tapi pembenahan institusi tak selesai disekitar itu saja.Perlu pembenahan mendasar.

Publik sangat mengharapkan terobosan berani dan mendasar dari pihak pimpinan sejumlah institusi guna memberantas “malpraktek” hukum ini.

Internal

Setidaknya reputasi peradilan kita masih terjebak dinamika internal dan skandal hukum, akibat idiom mafia peradilan yang menggerogoti institusi peradilan.Elemen elemen sistem peradilan bekerja seakan mengalami ketersumbatan moral (lack of morality),mempotensikan aparat fungsional untuk mentraksaksikan kepentingannya pada perkaraa perkara yang ditangani secara institusional.Kondisi ini juga yang menimpa Jaksa Urip.

Kasuistik ,namun tahap demi tahap pembokaran skandal hukum seperti ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kegagalan kekuasaan pelaksana peradilan yang alpa moral, penegakan hukum yang tak tertuju pada kebenaran dan keadilan subtantif.

Riset KP2KKN ditahun 2006 lalu bisa dirujuk untuk mencari persoalan serupa di peradilan daerah,dalam risetnya pola yang sama berkemungkinan juga terjadi.

Posisi Sumbar

Praktek kolusi yang sama bisa saja terjadi di institusi peradilan di sumatera barat,dan tak tertutup kemugkinan hal itu memang terjadi.Mungkin dalam varian yang berbeda atau setidaknya tak seradikal Joki Napi bojonegoro atau sebaliknya pula?

Koalisi masyarakat sipil sumatera barat (AMAK,2010) setidaknya dipenghujung tahun 2010 mencatat tidak ada angka korelatif yang cukup drastis penuntasan kasus korupsi di sumatera barat semenjak tahun 2008, tercatat 103 kasus korupsi dengan perkiraan total kerugian Negara tak main main mencapai angka Rp.125,796 milyar.Spekulasi bermunculan di tingkat bawah,dari nuansa kompromistik aparat sampai cap tak “bertajinya” pihak kejaksaan untuk menuntaskan skandal korupsi di daerah.

Wajar betul jika anggapan banyak pihak jika rell penuntasan kasus korupsi di sumbar tak seofensif daerah lain ,selalu sama, geser kiri geser kanan, maju mundur ibarat tari poco poco.

Tersandungnya moral aparat penegak hukum kita bukanlah isu yang kerap pudar begitu saja.Aspirasi tentang reformasi peradilan masih tertutup atau sekedar berjalan setengah makna,karena sikap illegal aparat hukum sendiri.Masyarakat mulai berpikir tentang otorisasi peradilan yang sudah terkooptasi praktek kesewena-wenangan (abuse of power),KKN, telah “mentradisi” hingga sullit untuk mengelak nuansa jika peradilan kita ditangan Mafia.

J.E.Sahetapy (2009), dalam memoarnya telah mengingatkan bangsa ini,jika badan badan hukum kita dioperasionalkan oleh oleh orang orang yang tak menghayati moral dan ethica, dan tak pula berjuang untuk kebenaran ,maka rakyat harus bersiap menerima ketidakadilan.Perbandingan Stallybraas (A Comparisson of General Principal of England) juga mengingatkan hal yang sama, bahwa semua ketentuan hukum yang baik sekalipun bergantung sepenuhnya pada aparatur pelaksananya. Tak ada keadilan dalam hukum,dan tak ada pula peradilan bersih jika peradilan telah diisi oleh tangan tangan busuk mafioso.

curahan hati para pencari keadilan

2011-01-08T18:56:00.001-08:00

Di desa ku, anak anak pedalaman dari suku “asing” bermain di ruang yang sengaja diisiloasi oleh zaman.Keadaban mereka dipaksa mati karena dianggap artefak “primitive”.Mereka kelompok yang perlahan akan binasa,karena tipikal ras yang masih tabu akan anggapan sebagian orang.Bagiku ini kekejaman sosial dari keberagaman selama ini.Masa kecil anak asing yang harus merelakan nasib “demokrasinya” ditelan buaya keangkuhan kaum ortodoks.Orang yang menyandingkan kebodohan sebagai motif penilaian.

Populasi yang menyedihkan.Istiadat yang dikriminalkan.Orang orang pinggiran tepi zaman yang makin diasingkan.
Mereka rakyat pemilih di lima tahunan,tapi nasib mereka masih menggantung di lahan perkebunan yang berbalok hutan.Mereka tabu dengan ekspansi global,rumah rumah pedalaman mereka tak dialiri listrik.Mereka beternak unggas, hidup mereka jauh dari hiruk pikuk politik lokal yang digemari manusia manusia pembohong.Di lahan kebunnya kadang anak cucuk belajar dari kerasnya cara mengenal alam.

Sesekali tiba di pasar sabtu,komunitas pekerja kebun karet ini bersempat diri untuk sekedar berbelanja keperluan pokok di pasar mingguan.Berekerumunan menikamti “gaung” pasar.Tampilan mereka selalu asing bagi mata orang orang sombong.Mereka dicap “kolot”, asing dan kumuh.Padahal komunitas masyarakat ini juga pemeluk agama mayoritas yang mengajarkan kepedulian dan persamaan.Penulis merasa tidak berkebetulan berjumpa dengan ironi ini,dan kadang sesekali beranggapan jika mungkin letak nurani kita telah timpang karena diselipkan di dubur kotor.

Ketika di usia remaja,penulis bersahabat baik dengan siswa dari komunitas ini.Mereka memiliki prinsip kuat, kekompokan dan mereka berpendirian akan identitasnya.Kadang disekolah pun mereka masih diperlakukan asing oleh sebagian orang.Cara pandangan anak seusia kala itu mungkin masih dangkal tapi anehnya generasi tua pun banyak memberikan penilaian sama kepada mereka.

Keanehan yang menyulitkan transisi besar kita.Perubahan keadaban dibangun dalam keangkuhan dan tak manusiawi.Menilai minoritas sebagai “kutukan” yang memperkaya tindakan intimidasi generasi muda kita selama ini,stigma yang sudah tak biasa ditemukan di pentas demokrasi sejatinya.Bahkan mewariskan stigma ini ke anak cucu kita adalah kesalahan yang mampu merusak kebhinekaan.

Mental Ideologi LAM&PK FHUA tanggal 26 s,d 28 November 2010

2010-11-20T09:28:00.000-08:00

diberitahukan kepada seluruh  anggota  LAM&PK FHUA dimanapun  berada bahwasanya  Mental Ideologi ( MI) kita akan diadakan hari jumat sampai minggu tanggal 26 s.d 28  November 2010  bertempat  di teluk kabung bungus  timur....................

untuk itu dimohonkan kepada  seluruh anggota  agar dapat turut serta dalam acara tersebut.....untuk kelanjutan  regenerasi dan  menjalin keakraban  sesama anggota........semoga  dapat dimaklumi....

by. pengkaderan 2010    

data base submitting

2010-11-02T10:30:00.000-07:00

salam pergerakan

justitie voor iedereen

diberitahukan kepada seluruh anggota LAM&PK FHUA, anggota kehormatan,anggota aktif/penuh maupun anggota muda agar sudi kiranya membantu dalam pengumpulan data base anggota lam&pk dengan mengumpulkan biodatanya ke e-mail lampeka@gmail.com

BIODATA

NAMA:
NO BP:
TAHUN MASUK LAM&PK
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
ALAMAT SEKARANG
PEKERJAAN :
ALAMAT EMAIL:
NO TELEPHONE:
lampeka@gmail.com

DIKSAR 2010

2010-10-10T12:54:00.000-07:00

pemberitahuan kepada semua kawan-kawan anggota LAM&PK dan Calon Anggota Baru bahwasanya Diksar LAM&PK FHUA alkan diadakan Tanggal 16 s.d 17 Oktober 2010............. always keep informed on this blog!

PROFIL LEMBAGA ADVOKASI MAHASISWA DAN PENGKAJIAN KEMASYARAKATAN FHUA

2010-07-18T23:19:00.001-07:00

LAM&PK FHUA

Ddirikan pada tanggal 10 Desember 1996. Sejak berdiri LAM & PK, lembaga ini telah berpatisipasi membangun dinamika kehidupan kampus dan asyarakat, yakni :

Pendidikan dan Latihan (Diklat)

1. Pelatihan Advokasi 2010.

2. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Hukum Acara Perdata dan Peradilan semu tahun 1997.

3. Pendidikan dan latihan tentang mekanisme sidang tahun 1997.

4. Pendidikan dan latihan Alternatif Dispute Resolution (ADR) tahun 1999.

5. Pendidikan dan latihan Peradilan Semu tahun 2002.

6. Pelatihan Manajemen Organisasi (PMO) tahun 2003.

7. Pelatihan advokasi dan class action (2006)

8. Pelatihan kesekretariatan (2008)

9. Aliansi dengan FPSB (Forum Peduli Masyarakat Sumatera Barat) tentang pelatihan teknik investigasi korupsi (2006)

11. Pelatihan hukum kritis untuk aktifis mahasiswa 2010

12. Focus group discusion: Amandemen komprehnsif UUD 1945 Bekerja sama dengan Pusako 2010.

13. Pelatihan Manajemen organisasi 2010

14. Pelatihan Critical Legal Studies bekerjasama dengan HuMA dan Q-Bar 2010.

Pengkajian Masalah Sosial

1. Pengkajian tentang dugaan korupsi oleh Zuiyen Rais selaku walikota Padang.

2. Pengkajian UU tentang Otonomi Daerah dan kembali ke nagari tahun 2001.

3. Pengkajian tentang Spin Off PT. Semen Padang 2002

4. Pengkajian tentang kondisi transportasi UNAND tahun 2002.

5. Pengkajian dugaan korupsi oleh DPRD SUMBAR dalam penyusunan APBD tahun 2002.

6. Pengkajian Ranperda Tanah Ulayat tahun 2003.

7. Pengkajian tentang RUU Sisdiknas tahun 2003.

8. Obrolan cafe” mengenai Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang Perburuhan di Fakultas hukum Universitas Andalas tahun 2006.

9. Selama pengurusan periode 2009/2010, pengurus telah membuat buletin dengan nama “Justitia Voor Iederen (JVI)” dan terbit perdana edisi 1 tentrang permasalahan implementasi BLU di Instansi Pendidikan (2010).

10. Pengkajian tentang Badan Hukum Pendidikan (2008)

11. Talkshow Gerbang Kampus bekerjasama dengan RRI Pro 1 Padang.

12. Pengkajian tentang UU KIP 2010.

13. Pengkajian tetang Badan Layanan Umum 2010.

Advokasi

1. Pendampingan terhadap Mahasiswa yang terancam Drop Out (DO) tahun 1997.

2. Advokasi kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Zuiyen Rais tahun 1998.

3. Aksi pendudukan DPRD dan RRI menuntut Reformasi 1998

4. Penggagas/Deklarator terbentuknya Aliansi Mahasiswa Untuk Reformasi (AMUR) tahun 1998.

5. Aksi menuntut penurunan harga BBM dan listrik tahun 2000.

6. Pendampingan kasus Tanah Ulayat Nagari Mungo tahun 2000 sampai sekarang.

7. Advokasi tentang kebijakan bus kampus UNAND th2001-2002

8. Aksi penolakan Ranperda Tanah Ulayat tahun 2003.

9. Aksi dalam rangka peringatan hari HAM sedunia setiap tanggal 10 Desember tiap tahunnya.

10. Pendampingan terhadap mahasiswa UPI yang terancam DO (LAM & PK dan LBH Padang) tahun 2005.

11. Advokasi kasus pemindahan PKL di sekitar gedung E dan F (2007)

12. Advokasi Kenaikan uang kuliah bagi angkatan 2007

13. Advokasi mengenai bebasnya 33 mantan anggota DPRD Sumbar (2007)

14. Pendampingan kasus Tanah Ulayat di Kinali, Pasaman Barat (2008)

15. Advokasi mengenai pemberlakuan Badan Hukum Perguruan Tinggi di Universitas Andalas (2008)

16. Advokasi Kebijakan Dana Sumbangan Pengembangan Institusi (PI) tahun 2009 dan 2010.

17. Ganyang mafia hukum bersama LBH Padang 2010

18.Advokasi buruh angkut Pelabuhan Teluk Bayur bersama LBH Padang 2010.

19. Advokasi indikasi Korupsi Bus Kampus UNAND 2010.

Pembentukan (penggagas) Jaringan Kerja/Networking

1. Aliansi membentuk AMUR dengan Mahasiswa se-Sumbar tahun 1998.

2. Aliansi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sejak tahun 1998-sekarang.

3. Aliansi dengan Persatuan Tani Nelayan Nusantara (P2TANTRA) Sumbar sejak tahun 2001-sekarang.

4. Aliansi dengan LSM/FBSB dan mahasiswa UNP dalam advokasi APBD tahun 2002.

5. Aliansi dengan 24 LSM/Ormas yang tergabung dalam PALAM (Paga Alam Minangkabau) untuk penolakan Ranperda Tanah Ulayat tahun 2003.

6. Anggota PALAM tahun 2003-sekarang.

7. Aliansi taktis dengan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Sumbar sejak tahun 2003.

8. Anggota Forum Peduli HAM Sumbar tahun 2003 sekarang.

9. Aliansi dengan Masyarakat Anti Ilegal loging tentang Teknik Investigasi Masalah ilegal loging & pemberatasan ilegal loging di sumatera barat khususnya Kepulauan Mentawai dan Solok selatan.

10. Aliansi dengan Forum Peduli Sumatera Barat mengenai Penundaan Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi Mantan Anggota DPRD SUMBAR tahun 2006.

11. Aliansi dengan FORUM Peduli Sumatera Barat tentang Pelatihan Teknik Investigasi Korupsi Tahun 2006.

12. Aktif mengikuti diskusi, seminar, dan pelatihan yang diadakan dengan jaringan.

13. Kerjasama dengan RRI Pro 1 dalam ajang Talk Show “Gerbang Kampus”, yang mengudara setiap hari Sabtu pada pukul 04.00 WIB (sampai sekarang).

14. Aliansi Forum Peduli Pendidikan

(Doc. Divisi Infokom)

pendidikan mahal. bermutu kah????

2010-07-18T23:16:00.001-07:00

LAM&PK Dan Kegiatan

2010-07-18T23:13:00.000-07:00

Pelatihan Manajemen Organisasi

Tidak dapat dielakkan bahwa di setiap organisasi tentunya memiliki struktur kepengurusan, struktur ini berfungsi sebagai roda dalam menggerakan seluruh kegiatan lembaga, sehingga tujuan – tujuan yang ada di dalam organisasi ini bisa tercapai dan dapat terealisasikan dengan baik, dan untuk memaksimalkan seluruh kinerja lembaga tersebut dibutuhkan sebuah manejemen organisasi yang baik.

Fakta yang terjadi pada saat ini adalah kurangnya kapasitas lembaga untuk mengkoordinir anggotanya, sehingga masih banyak terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga, seperti tidak adanya kejelasan dalam pembagian tugas pengurus, serta tidak adanya pemahaman dari anggota akan hak dan kewajibannya, sehingga tidak terbangun koordinasi serta komunikasi yang lancar baik antar divisi maupun sesama anggota.

Pelatihan manajemen organisasi adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan di organisasi Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Divisi Edubang .

Pelatihan ini diadakan pada hari kamis (13/5), dengan narasumber Era Purnama Sari, S.H ketua LAM&PK FHUA masa bakti 2008-2009. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dari para anggota serta kerjasama yang baik di antara divisi-divisi, sehingga LAM&PK sebagai sebuah organisasi pembinaan intelektualitas mahasiswa, tidak hanya mampu berfikir kritis dan konstruktif namun dapat bertindak secara sistematis, efisien dan tepat sasaran, dan juga menciptakan individu – individu yang memiliki intelektual tinggi, idealis, inspiratif dan peka terhadap perkembangan masyarakat.(Quinta)

Klinik Hukum

Ilmu hukum merupakan salah satu jurusan yang sangat diminati pada saat sekarang ini. Ilmu hukum merupakan salah satu ilmu yang membutuhkan pengethuan dan praktik yang seiringan. Namun, pada saat sekarang ini kebayakan mahasiswa Fakultas Hukum yang hanya menguasai pengetahuan teori saja. padahal di dalam dunia kerja keterampilan dalam praktik jauh lebih dominan dibandingkan dengan penguasaan teori. Hal ini lah yang melatarbelakangi LAM&PK untuk mendirikan ”Klinik Hukum LAM&PK”.

Klinik hukum LAM&PK merupakan suatu wadah yang diperuntukkan bagi mahasiswa untuk mempraktekkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan. Melalui klinik hukum ini mahasiswa akan dilatih dan dibimbing oleh praktisi-praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidangnya.

Klinik Hukum LAM&PK inibukan hanya memberikan teori, tetapi langsung mengaitkannya dengan praktek. Seperti praktek beracara. Klinik hukum ini akan dilaksanakan setiap minggunya pada hari Rabu pukul 10.00-11.30 WIB di sekretariat LAM&PK Dekanat Fakultas Hukum UNAND Lantai 3.

Maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan teori dan keahlian guna menjadi bekal dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat.

Diharapkan kepada semua mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum untuk bergabung di dalam program klinik hukum ini. Karena dalam program ini dapat menjadi titik awal sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah yang kebanyakan hanya teori saja.(Dilla)

ilhamdi taufik sosok dosen sederhana yang berkualitas

2010-07-18T23:06:00.000-07:00

Lahir : 25 Oktober 1956

Alamat : Jalan fisika IV no.06 komplek dosen Universitas Andalas, padang

Pendidikan :

· SD 19 padang,SMP 1 painan.

· SMP Solok

· SMA 1 alido. Tahun 1975 sampai dengan tahun 1980

· Fakultas Hukum Universitas Andalas

Pengalamanorganisasi :

· ketua osis SMA 1 Salido. Tahun 1978 sampai dengan 1980

· Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

· Pernah menjabat sebagai ketua PPCSPI Padang

· Menjabat sebagai ketua pelaksana harian LBH unsula

· Peneliti pusako semenjak tahun 2004

· Pembina LAM&PK FHUA tahun 2010 s.d 2011

· Dll

Karir :

· Dosen tetap hukum tata Negara fakultas Hukum Universitas Andalas

· Asisten rektor universitas Andalas bidang hukum tahun 1994

· Pembantu dekan II fakultas hukum universitas andalas

· Pernah menjabar sebagai

· Hakim P4D

· ketua program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas

· Dll

Siapa yang tidak kenal dengan sosok bapak Ilhamdi Taufik? Beliau adalah seorang dosen Hukum Tata Negara Fakulta Hukum Universitas Andalas yang saat ini menjabat sebagai Pembantu Dekan II. Sosok dosen yang selalu ramah ini selalu bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Universita Andalas. Kesibukannya sebagai aktifis mahasiswa tidak menjadi persoalan baginya untuk memberikan yang terbaik, hal ini terbukti ketika beliau menjadi lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1980.

Keseharian bapak Ilhamdi yang sederhana dan tegas dalam bertindak membawa kesuksesan dalam berkarir di Fakultas Hukum, pada tahun 1994 bapak yang menjadi mertua
Prof. saldi Isra ini pernah menjadi asisten rektor Universitas Andalas bidang hukum. Tak hanya itu berbagai prestasi sejak sekolah terus beliau ukir. Ia pernah menjadi ketua osis di sekolah menegah atas dan juga menjadi ketua senat mahasiswa fakultas hukum universitas andalas tahun 1978 s/d 1980.

Menomorsatukan knowledge, skill ,dan attitude itulah harapan seorang ilhamdi taufik kepada semua mahasiswa fakultas hukum. “ senjata mahasiswa fakultas hukum itu adalah rajin membaca dan pintar bicara”, ujarnya yang sejak duduk di bangku sekolah dasar sudah bercita-cita menjadi sarjana hukum karena hobinya yang senang membaca dan berdebat. Peneliti pusat studi konstitusi fakultas hukum UNAND (pusako) ini berharap agar mahasiswa fakultas hukum itu menggelorakan semangat melahap literatur, memperhatikan perkembangan yang ada di kampus, mengkritisi kebijakan yang ada dan selalu memberikan yang terbaik untuk fakultas hukum.(ditya&azeez)

nunir sang pejuang ham

2010-07-18T22:59:00.000-07:00

Munir(1965-2004)

Munir adalah seorang aktivis yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak orang tertindas. Selama hidupnya ia selalu berkomitmen untuk selalu membela siapa saja yang aknya terdzalimi. Tidak gila harta, pangkat, jabatan, dan juga fasilitas. Ia membuktikannya dengan perbuatan. Ketika ia mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah sebagai penerima "The Right Livelihood Award" ia tidak menikmatinya sendiri, melainkan membagi dua dengan Kontras, dan sebagian lagi diserahkan kepada ibunda tercintanya. Di tengah maraknya pejabat berebut fasilitas, Munir malah tidak tergoda. Ia tetap menggunakan sepeda motor sebagai teman kerjanya. Seorang tokoh kelas dunia yang sanat bersahaja.

Gelar SH didapatkannya dari sebuah universitas terkemuka di Malang, Unibraw. Selama menjadi mahasiswa, Munir dikenal sebagai aktivis kampus yang sangat gesit. Ia pernah menjadi Ketua senat mahasiswa fakultas hukum Unibraw pada tahun 1998, koordinator wilayah IV asosiasi mahasiswa hukum indonesia pada tahun 19989, anggota forum studi mahasiswa untuk pengembangan berpikir di Unibraw pada tahun 1988, Sekretaris dewan perwakilan mahasiswa hukum Unibraw pada tahun 1988, sekretaris al-Irsyad cabang Malang pada 1988, dan menjadi anggota Himpunan Mahsiswa Islam (HMI).

Munir mewujudkan keseriusannya dalam bidang hukum dengan cara melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, terutama pembelaannya terhadap kaum tertindas. Ia juga mendirikan dan bergabung dengan berbagai organisasi, bahkan juga membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Beberapa kasus yang pernah ia tangani yaitu pada kasus Araujo yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintahan Indonesia untuk memerdekakan Timor timur dari Indonesia pada 1992, kasus Marsinah (seorang aktivis buruh) yang dibunuh oleh militer pada tahun 1994, menjadi penasehat hukum warga Nipah, Madura, dalam kasus pembunuhan petani-petani oleh militer pada tahun 1993, menjadi penasehat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan, dalam kasus kerusuhan di PT.Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan pada tahun 1995, Penasehat hukum Muhadi (sopir) yang dituduh melakukan penembakan terhadap seorang polisi di Madura, Jawa Timur pada 1994, penasehat hukum para korban dan keluarga Korban Penghilangan Orang secara paksa 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada tahun 1997 hingga 1998, penasehat hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984 hingga 1998, penasehat hukum korban dan keluarga korban penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), penasehat hukum dan koordinator advokasi kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh, Papua, melalui Kontras. Termasuk beberapa kasus di wilayah Aceh dan Papua yang dihasilkan dari kebijakan operasi Militer. Munir juga aktif di beberapa kegiatan advokasi dalam bidang perburuhan, pertanahan, lingkungan, gender dan sejumlah kasus pelanggaran hak sipil dan politik.

Pada Tahun 2003, Munir bersikeras untuk ikut dengan sejumlah aktivis senior dan aktivis pro demokrasi mendatangi DPR paska penyerangan dan kekerasn yang terjadi di kantor Tempo, padahal ia masih diharuskan beristirahat oleh dokter. Pada tahun 2004, Munir juga bergabung dengan Tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh Pemda. Selain itu, ia juga seorang yang aktif menulis di berbagai media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan tema-tema HAM, Hukum, Reformasi Militer dan kepolisian, Politik dan perburuhan.

Munir adalah sosok pemberanni dan tangguh dalam meneriakkan kebenaran. Ia adalah seorang pengabdi yang teladan, jujur, dan konsisten. Berkat pengabdiannya itulah, ia mendapatkan pengakuan yang berupa penghargaan dari dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, ia dinobatkan sebagai Man Of The Year 1998 versi majalah UMMAT, penghargaan Pin Emas sebagai Lulusan UNIBRAW yang sukses, sebagai salah seorang tokoh terkenal Indonesia pada abad XX, Majalah Forum Keadilan. Semenatara di luar negeri, ia dinobatkan menjadi As Leader for the Millennium dari Asia Week pada tahun 2000, The Right Livelihood Award (Alternative Nobel Prizes) untuk promosi HAM dan kontrol sipil atas militer, Stockholm pada December 2000, dan An Honourable Mention of the 2000 UNESCO Madanjeet Singh Prize atas usaha-usahanya dalam mempromosikan toleransi dan Anti Kekerasan, Paris, November 2000.

Wafat

Munir wafat pada tanggal 7 September 2004, di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Perjalanan itu adalah sebuah perjalanan untuk melanjutkan study-nya ke Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan menggunakan racun arsenik yang yang ditaruh ke makanannya oleh Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus adalah seorang pilot Garuda yang waktu itu sedang cuti. Dan pada saat keberangkatan Munir ke Belanda, secara kontroversial ia diangkat sebagai corporate security oleh Dirut Garuda. Sampai sekarang, kematian seorang Munir, sang Pahlawan orang Hilang, sang pendekar HAM ini masih sebuah misteri.

Jenazahnya dimakamkan di taman makam umum kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan dua orang anak, yaitu Sultan Alif Allende dan Diva.

Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir, 7 September, oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia.(quinta)

Urgensi Kebijakan Pendidikan

2010-07-18T22:57:00.000-07:00

First San Hendra Rivai

Staf Divisi Edubang LAM&PK FHUA

Pendidikan seharusnya menjadi prioritas pengembangan anak bangsa di negeri ini. Pendidikan bermakna mencerdaskan, dengan pendidikan terwujudlah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah menjadi cita-cita pendiri bangsa ( founding father) ketika berjuang melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Kemulian jiwa pendiri bangsa ini kemudian dituangkan dalam naskah pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi :

“ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa….”

Mengenai pendidikan sendiri diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 mengenai pendidikan, berdasarkan hal tersebut tersirat makna bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendidikan merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Selain dari pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD1945 pasal 31, pendidikan juga diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Namun masih banyak payung hukum yang mengatur mengenai pendidikan di Indonesia.’

Cita-cita pendiri bangsa yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya merupakan amanah ”suci” bagi pemerintah pemegang otoritas penuh di Negara ini untuk menjamin terlaksananya realisasi kontitusional hak warga negaranya berupa pendidikan. Namun dalam perjalanannya pendidikan di Indonesia mengalami berbagai permasalahan. Setidaknya transisi rezim dari fase orde baru ke reformasi berpengaruh besar dalam paradigma kebijakan penidikan bangsa. Krusialnya pendidikan serta merta dalam setiap kebijakan negara mestinya mengakomodir kesetaraan dan persamaan dalam pendidikan. Namun kritik berbagai kalangan bahwa kebanyakan ”warna” kebijakan pendidikan pemerintah condong hanya akomodatif pada kalangan kaya.

Pada prinsipnya pendidikan bukanlah suatu ukuran levelitas yang membedakan kelas masyarakat yang mampu secara ekonomi mengaksesnya, namun resiko kebijakan pendidikan yang demikian adalah ketimpangan, dimana lapisan masyarakat ekonomi lemah tak mampu mengaksesnya dan hal ini jelas bertentangan dengan konstitusi pasal 31.

Operasionalisasi pendidikan tidak hanya berakar dari bangku sekolahan sebagai aspek teknis, akan tetapi juga merambat ke gedung-gedung birokrat yang memiliki kekuasan serta ke gedung anggota dewan yang terhormat sebagai pemangku kebijakan pendidikan.

Buruknya, kondisi sekarang betapa memprihatinkan, baru melangkahkan kaki di sekolah, peserta didik dan orang tua harus dihadapkan pada pilihan, memilih sekolah yang biasa-biasa saja atau memilih Sekolah Berstandarkan Internasiaonal (SBI). SBI ini disebut sebagai sekolah plus-plus, sekolah ”bilingual” yang menambahkan kurikulum Inggris pada setiap mata pelajarannya. Kemudian SBI juga dilengkapi dengan labor-labor untuk menunjang proses belajar-mengajar serta fasilitas yang lengkap dan nyaman bagi peserta didik. SBI kemudian menuai permasalahan karena uang masuk dan uang sekolahnya yang relatif mahal. Besarnya biaya ditujukan untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah, artinya pendidikan yang bagus dan baik itu harus dibayar dengan mahal. Sederhananya bentuk kebijakan demikian beresiko besar pada pengabaian prinsip pemerataan dan keterjangkauan, pada tingkat ini untuk tingkatan SMP, SMA pun masyarakat ekonomi lemah akan semakin sullit untuk menjangkaunya.

Kontraproduktif Kebijakan?

Tak hanya sampai disitu, persoalan mengemuka ketika peserta didik dihadapkan pada cobaan yang paling berat dan harus dihadapinya demi meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka terlebih dahulu harus melewati tembok Ujian Nasional, yang akan menentukan apakah mereka bisa naik ke jenjang pendidikan berikutnya. Ujian Nasional pada mulanya hanya berfungsi sebagai pemetaan terhadap permasalahan pendidikan nasional, namun pada akhirnya bergeser menjadi tahap penentuan nasib peserta didik. Ujian Nasional yang serentak diadakan seluruh Indonesia dengan bobot soal yang sama di berbagai daerah, hal ini merupakan pelanggaran bagi peserta didik karena mutu setiap sekolah atau daerah tidak merata dan tidak sama, apalagi tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, seharusnya evaluasi terhadap pembelajaran peserta didik dilakukan ketika proses pendidikan itu berlangsung, dengan pertimbangan aspek psikomotor, afektif dan kognitif peserta didik, namun Ujian Nasional sebaliknya tanpa mementingkan bagaimana proses yang dilakukan peserta didik, jika gagal maka gagal pula masa depannya dan sia-sia proses yang dilakukannya. Apakah ini yang disebut sebagai pemetaan terhadap permasalahan pendidikan ? atau sebaliknya malah menimbulkan permasalahan di dunia pendidikan. Padahal, Mahkamah Agung telah memvonis bahwa Ujian Nasional tidak boleh diadakan, akan tetapi Depdiknas masih bersikukuh untuk mengadakan Ujian Nasional, tindakan Depdiknas ini bisa dikategorikan sebagai countem of court ( penghinaan terhadap peradilan ) kepada Mahkamah Agung.

Belum habis cobaan, lepas dari belenggu Ujian Nasional peserta didik yang berasal dari tingkatan SMA/MA sederajat yang telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi harus dihadapkan pada pertimbangan ekonomi, dimana ketika akan masuk perguruan tinggi harus membayar uang masuk yang terkadang tak terjangkau oleh kalangan rakyat miskin. Sebagai contoh akan hal ini, pada tanggal 25 dan 28 Mei 2010, puluhan mahasiswa USU (Universitas Sumatra Utara) melakukan demonstrasi menolak naiknya uang SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) sebesar 100 persen bagi mahasiswa baru angkatan 2010/2011 rogram S-1 maupun D-3, kenaikan SPP tersebut bagi mahasiswa eksakta sebesar Rp 2 juta dari sebelumnya Rp 1 juta, sedangkan non eksakta naik menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 750 ribu. Kejadian yang sama juga terjadi di UNAND (Universitas Andalas), mahasiswa yang menamakan dirinya Forum Peduli Pendidikan menggelar aksi di rektorat UNAND pada 26 Mei 2010, mereka menuntut dihapuskannya sumbangan bagi mahasiswa baru yang disebut sebagai Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), dana SPI ini berkisar Rp 1 juta sampai Rp 25 juta, karena hal itu sangat memberatkan bagi calon mahasiswa, yang menjadi pertanyaan bagaimana nasib calon-calon mahasiswa yang tak mampu membayar berbagai tuntutan biaya tersebut, ditengah morat-maritnya kehidupan seperti saat sekarang ini ?

Menilik lebih jauh mengenai permasalahan pendidikan bangsa, beberapa saat lalu muncul sebuah produk legislasi (baca:UU BHP). Sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK di awal rancangan undang undang ini banyak menuai kontroversi. Isu komersialisasi pendidikan mengemuka hebat di seputar undang undang jebolan komisi X yang dipimpin Irwan Prayitno pada masa itu.

Disemua tingakatan terasa jika kebijakan pendidikan pemerintah dari aspek legislasi bahkan aturan teknis sekalipun banyak bermasalah. Bagi penulis sendiri jika dilihat semua persoalan kebijakan pendidikan pemerintah pada dasarnya merupakan persoalan ”paradigma”, acuan dasar sebagaimana mestinya pengelolaan pendidikan di negara ini. Kontitusi pasal 31 ayat (1) misalnya jelas menegaskan hak pendidikan bagi setiap warga negara. Pengejawantahan pasal ini perlu dilihat pada azas yang mengharuskan persamaan hak bagi pemenuhan hak pendidikan, maka kebijakan pendidikan harus mencerminkan marwah pada pasal 31 tersebut. Demikin pula halnya pada konvensi internasional tentang hak ekosob (ekonomi,sosial,budaya) ;prinsip non diskriminasi, aksebilitas serta keterjangkauan sebagai mana ditegaskan dalam konvensi tersebut harus dicerminkan pula dalam kebijakan pendidikan bangsa. Negara wajib menghormati hak tersebut sebagai ”consensus” mutlak yang mesti dilaksanakan.

Untuk itu kebijakan pendidikan mesti dilihat dalam persfektif konstitusi sebagai landasan kebijakan,agar kebijakan pendidikan tak lagi alpa ideologi.Ditingkat regulasi nilai-nilai falsafah bangsa harus dicerminkan,idealnya kebijakan pendidikan tersebut secara ekplisit maupun implisit harus tercerminkan.

forum peduli pendidikan tolak dana PI

2010-07-18T22:39:00.000-07:00

Dana Pengembangan Institusi (PI) atau yang disebut juga sebagai Sumbangan Pengembangan Institusi merupakan kebijakan yang terbilang baru di Universitas Andalas. Dikatakan terbilang baru karena beberapa universitas negeri lainnya terutama di Pulau Jawa telah ada yang menerapkan kebijakan yang sama namun dalam bentuk dan nama yang berbeda. Sama dalam arti kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai fungsi sebagai pendapatan universitas di luar suntikan dana dari pemerintah yang beerasal dari APBN.

Lahirnya kebijakan-kebijakan seperti ini merupakan konsekuensi dari perubahan bentuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ataupun Badan Layanan Umum (BLU). Di dalam konsep BLU, universitas diberi otoritas oleh pemerintah untuk mengadakan pengelolaan keuangan tersendiri yang terpisah dari anggaran keuangan universitas pada APBN. PTN yang menjadi BLU memungkinkan pendapatan anggaran universitas mengalami peningkatan.

Menurut Werry Darta Taifur selaku Pembantu Rektor II Universitas Andalas, dana pengembangan Institusi merupakan kebijakan berdasarkan hasil rapat senat Universitas Andalas. Kebijakan ini telah disepakati dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan proses belajar mengajar serta meningkatkan kinerja dan kapasitas tenaga pengajar. Lelaki yang menjabat sebagai Pembantu Rektor II selama dua periode ini ketika ditanyakan perihal indikator apa yang menjadi acuan terhadap penetapan dana PI yang berbeda-beda di tiap-tiap fakultas nenuturkan bahwa hal tersebut tergantung pada kebutuhan fakultas itu sendiri. Beliau menambahkan bahwa selama ini dana dari pemerintah untuk anggaran dari Universitas Andalas sangat terbatas dan hanya cukup untuk membayar gaji Dosen dan karyawan serta pemeliharaan kampus. Sementara, untuk pembangunan terlebih pasca gempa ini Universitas Andalas harus mengupayakan sumber dana lain demi kelancaran pelayanan dan peningkatan fasilitas kampus. Tuntutan itu juga berlanjut pada pembiayaan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa. Beliau juga beranggapan bahwa BLU merupakan langkah inisiatif yang diambil oleh PTN guna perkembangan PTN itu sendiri, karena menurut beliau selama belum ada inisiatif tersebut maka PTN tidak akan berkembang.

Sumber : Dokumentasi Infokom

Sementara itu, aksi dana PI ini sendiri tidaklah untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh mahasiswa. Sebelumya pada tahun ajaran 2009 lalu,mahasiswa juga mempertanyakan transparansi dana PI pada pimpinan Universitas Andalas. Ketika diwawancarai di ruang kerja beliau hal ini langsung disanggah oleh beliau bahwa sebenarmya pihak pimpinan Universitas Andalas telah mensosialisasikan dana PI ini pada mahasiswa melalui BEM-KM UNAND dalam bentuk anggaran yang memuat tentang mekanisme pencairan maupun modal awal. Mengenai aksi yang berulang kali telah dilakukan mahasiswa terkait penolakan dana PI beliau berpendapat bahwa mahasiswa seharusnya lebih memandang persoalan ini secara mendalam dan rasional. Cara mahasiwa memahami persoalan ini dirasa penting oleh beliau karena setiap kebijakan yang diambil harus dilihat secara objektif dan harus memperbandingkan denagn persoalan lain yang juga sama pentingnya, beliau mencontohkan seorang Mahasiswa yang lama tamatnya itu merupakan beban negara juga, artinya : menurut beliau persoalan ini akan menjadi batu sandungan bagi mahasiswa itu sendiri ketika mereka berbicara tentang pendidikan dimana seyogyanya haruslah ada keseimbangan antara tuntutan akan pelayanan pendidikan yang baik dengan kewajiban yang juga harus dipenuhi mahasiswa sebagai peserta didik. Dengan akan datangnya tahun ajaran baru, beliau meyakinkan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan dana PI. Beliau juga mengingatkan bahwa kebijakan dana PI ini harus dilihat dari posisi mengakhiri wawancara tersebut beliau juga mengatakan kebijakan seperti dana PI ini mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada negara tapi juga melekat pada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Artinya disana bahwa jaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan jugalah membutuhkan turut serta masyarakat melalui kesadarannya menanggung biaya pendidikan (Roman/Quinta).

2010-05-17T08:15:00.000-07:00

bagi kawan kawan LAM&PK FHUA yang mempunyai tulisan baik yang sudah terbit dimedia ataupun belum agar memasukkanya juga ke blog ini.. dan kawan-kawan yang punya blog join aja disini blognya.

ketua dan wakil ketua 2010-2011

2010-04-08T01:47:00.000-07:00

Hasil kongres XIII LAM&PK FHUA menetapkan:

1. Wendra Rona Putra sebagai Ketua
2. Arie M Haikal sebagai Wakil Ketua

semoga dapat menjalankan amanah dengan baik...

justitia voor iedern!!!

Kongres LAM & PK Fakutas Hukum Unand

2010-03-29T03:16:00.000-07:00

Diberitahukan kepada kawan-kawan,Kongres LAM & PK Fakutas Hukum Unand dilaksanakan pada hari jumat dan minggu tanggal 2 & 4 April 2010 di peradilan semu Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas Jl. Pancasila. Diharapkan kehadiran kawan-kawan semua..

Justicia VOOR Iedern............!!!!!!!!!!!

2010-03-17T03:56:00.000-07:00

RALAT !!!

Kongres tidak jadi di adakan pada jadwal semula,,yaitu pada 20 - 21 Maret 2010..

unTuk konfirmasi seLanjutnya,,akan di sampaikan melalui blog LAM&PK..

Terima kasih..

Pengumuman Kongres LAM&PK

2010-03-04T04:28:00.000-08:00

ATTENTION!!

KONGRES LAM&PK

kongres LAM&PK insyaallah akan diadakan pada:
tanggal : 20-21 maret 2010
tempat : Peradilan Semu FHUA gedung Pancasila

dimohonkan pada semua kawan-kawan agar dapat hadir dan Berpartisipasi dalam acara ini.

-justicia voor iedern-

LAM&PK NEWS

2010-01-27T02:47:00.000-08:00

Sudah saat nya bagi kita sebagai Mahasiswa berperan sebagai sosial kontrol pemerintahan. Untuk itu DIBERITAHUKAN kepada seluruh kawan kawan di LAM&PK bahwa:
tanggal : 28 Januari 2010
waktu : 15.00 wib
tempat ngumpul: di Bundaran Pos Padang
LAM&PK akan mengadakan "Aksi 100 hari Kinerja SBY" Hal ini bertujuan untuk partisipasi aktif LAM&PK dalam evaluasi 100hari kinerja Pemerintah. Aksi ini dilaksanakan dalam bentuk pembagian Raport pink kepada masyarakat. Untuk itu diharapkan partisipasi dari kawan kawan LAM&PK dalam aksi ini.

MENYOAL TINDAKAN ALA BAR-BAR MAIN HAKIM SENDIRI

2010-01-25T06:16:00.000-08:00

Oleh: Refki Saputra*

“Kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tapi juga karen ada kesempatan”.

Inilah sepenggal kalimat yang diampaikan oleh “bang Napi” dalam salah satu tayangan berita kriminal yang terkesan sederhana namun selalu mewanti-wanti kita (baca: penontonya) untuk selalu wasapada dari tindak kejahatan yang ada disekitar kita. Namun jangan lupakan juga, niat untuk berbuat jahat yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berasal dari dalam diri mereka, tapi juga karena didesak oleh suatu hal yang ada di luar diri mereka senadiri. Artinya, ia melakukan kejahatan karena suatu keterpaksaan bukan karen sikap batinnya yang memang jahat (mens rea).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para Utilitarianisme seperti Jheremy Bentham dan Van Jhering, dimana manusia pada prinsipnya akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penederitaan (Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi 2001: 64). Jadi manusia dalam hidup bermasyarakat, selalu ingin selalu berada dalam kondisi tentram dan damai untuk mewujudkan kebahagian mereka masing-masing. Jika kondisi tersebut terusik oleh tidakan-tindkan manusia lain, maka akan timbul reaksi terhadap gangguan tersebut. Celakanya, reaksi yang diberiakan terkadang tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung mengenyampingkan hak-hak asasi manusia.

Kondisi inilah yang marak terjadi dalam tidakanan main hakim sendiri (eihgent richting) yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan. Tak memandang intensitas dan kerugian akibat dari kejahatan yang diperbuat, meskipun hanya sekedar maling jemuran. Perbuatan yang dianggap jahat dan meresahkan masyarakat, jika kedapatan oleh warga maka tiada ampun bagi pelakunya, seperti pukulan, terjangan bahkan tak jarang siksaan sampai matipun akan diterima oleh pelaku.

Seperti halnya pemberitaan seorang pencuri sepatu yang tertangkap tangan, dan kemudian dihakimi masa sampai babak belur disalah satu televisi swasta kemarin ini. Setelah pelaku mengalami luka di sekujur wajahnya baru kemudian diserahkan kekantor polisi setempat, kemudian setelah diamankan, dia mencoba kabur dengan naik keatas atap. Merasa dirinnya tak akan bisa lolos, sponta ia langsung menjatuhkan dirinya ke jalan dan langsung tak sadarkan diri, dengan tubuh bersimbah darah aparat kepolisian langsung membawanya kerumah sakit terdekat.

Sebab Musabab

Melihat peristiwa diatas, sekirannya dapat dikaji mengapa pelaku bisa nekat melakukan tindakan menjatuhkan diri tersebut. Pertama, dia kemungkinan baru pertama kali melakukan perbuatan pencurian dan tak siap harus menanggung malu karena ditanggkap oleh polisi. Biasanaya, jika penjahat yang sudah terbiasa berbuat kejahatan, ia tau tindakan apa yang hendak diberikan kepadanya jika mencuri benda-benda yang nilainya tak seberapa. Namun, jika kita bawakan kepada kasus diatas, pastilah pelaku mengira akan disiksa lebih berat jika sampai kekepolisian. Kedua, Kejahatan yang ia perbuat bisa jadi karena keterpaksaan karena himpitan ekonomi, jadi bunuh diri akan lebih baik daripada akan menambah beban jika ia dipenjara nantinya. Ketiga, kemungkinan kondisi physikis pelaku yang memang sedang tergoncang, karena merasa dirinya tak berguna lagi di masyarakat karena mencuri.

Mengapa hal demikian bisa terjadi? Sepasang sepatu bisa menimbulkan kematian terhadap seseorang. Sebuah pertannyaan yang harus dijawab oleh kita semua, masyarakat yang demi mengembalikan keseimbangan akibat kekacauan yang ditimbulkan dari pencurian sepatu. Mengapa dengan gampangnya nyawa orang melayang di bangsa ini, hanya karena masyarakatnya yang tak mau berfikir panjang dalam menyelesaikan masalah. Sungguhnya kita kembali kepada zaman jahilliyah, dimana orang bertindak dengan cara bar-bar tanpa memandang hak asasi seorang manusia yang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan memperbaiki kesalahan. Padahal kita mengaku sebagai bangsa yang hidup dalam bingkai negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam hukum dasar tertinggi kita yakni UUD 1945 (vide pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Namun tidak semua orang menyadari hal itu, dan tindakan seperti halnya diatas, acap kali terjadi dalam proses penegakkan hukum pidana di negara kita.

Menilik Sedikit Kebelakang

Beberapa hal ini disinyalir menjadi faktor yang mendasari masyarakat cenderung berlaku bar-bar dalam menanggulangi kejahatan. Pertama, sumberdaya manusia yang rendah, karena banyak orang yang tidak mengenyam pendidikan yang sempurna, akibatnya mempengaruhi pola dalam berhubungan dengan masyarakat yang cenderung antipati terhadap kejelekan orang. Kedua, ketidaktahuan akan proses penegakan hukum yang harus mengacu pada Hak Asasi Manusia yang implementasinya sering juga kita dengan dengar dengan asas “praduga tidak bersalah” (presumtion of innocence). Ketiga, ketidakberfungsian dari lembaga struktural dalam masyarakat seperti RT, RW atau pemuka masyarakat setempat yang seharusnya bisa menjadi pencegah kebrutalan dalam masyarakat.

Negara sebagai organisasi kekuasaan juga sepantasnyalah bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum. Dalam hal ini sebagai pengatur masyarakatnya agar dapat mencegah perbutan dari main hakim sendiri yang mendorong kepada dekadensi moral karena pelcehan terhadap Hak Asasi Manusia. Misalnya dalam hal pengaturan, perlu adanya politik hukum pidana yang dapat mengantisipasi tindakan-tindakan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum seperti regulasi dalam hal penanganan pelaku kejahatan dengan mencantumkan sanksi yang tegas terhadap pelaku main hakim sendiri. Kemudian perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosialisasi terhadap Hak Asasi Manusia dalam konteks sebagai pelaku tindak pidana. Terakhir profesionlisme kinerja aparat yang kemudian harus ditingkatkan agar kejadian main hakim sendiri ini cepat diminimalisir jika pun terjadi. Harapan kepada perwujudan masyarakat yang adil dan beradap sebagaimana yang dicita-citakan dalam ideologi bangsa ini mudah-mudahan dapat terwujud dengan kerjasama semua pihak baik masyarakat secara umum dan lembaga-lembaga formil yang terkait.

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Andalas Padang

Dapat dihubungi di Refkysaputra@gmail.com

Hp. 085263515392

"Hukum Vs Keadilan"

2009-06-28T23:49:00.000-07:00

HARRY KURNIAWAN (Wakil ketua LAM&PK fakultas Hukum Unand)
Limau manis, 29 Juni 2009

Pada prinsipnya Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, keberadaan Hukum di tengah - tengah masyarakat di analogikan dengan adagium "ubi societas ibi ius" sebuah adagium yang sangat terkenal dalam dunia Hukum, yang pertama kali di gagas oleh seorang filosuf romawi yaitu cicero.

keberadaan hukum ditengah masyarakat tidak dapat lepas dari tujuan masyarakat itu sendiri yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan, dimana hukum yang nantinya akan membantu masyarakat untuk mencapai tujuannya tadi yaitu kesejahteraan dan keadilan. Jika hukum dan keadilan itu telah sama maka masyarakat akan mentaati hukum itu dengan sukarela.

Dalam teori "idee des recht" atau ajaran cita hukum, ada 3 macam :
1. keadilan --> komulatif, distributif dan korektif
2. kepastian hukum (rechtssicher heit)
3. kemanfaatan (zweckmasig heit)

Dalam teori ajaran cita hukum itu, jelas bahwa seyogyanya hukum mewujudkan keadilan. permasalahannya adalah keadilan itu bersifat relatif, adil menurus seseorang belum tentu adil menurut orang lain. Dalam konteks ini, hukum manusia tidak akan pernah mencapai sebuah keadilan itu karena hukum yang seadil-adilnya adalah milik Allah SWT.
Disinilah point pentingnya, bahwa hukum tidak akan pernah mencapai sebuah keadilan yang sempurna namun hukum dapat mendekati keadilan itu. Permasalahan pada saat ini, ketika hukum bertolak belakang dengan keadilan atau hukum Vs keadilan terjadi bagaimana??

Kita tidak dapat menutup mata bahwa banyak hukum yang secara nyata membuat masyarakat menderita akibat implementasi hukum tersebut, misalnya UU penanaman Modal, UU kehutanan, UU badan hukum pendidikan, dan masih banyak produk hukum lainnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya "adu jotos" antara hukum dengan keadilan itu, disatu sisi masyarakat menderita akibat produk hukum itu dan disisi lain walau bagaimanapun hukum itu harus ditegakkan walaupun langit runtuh atau "fiat justitia ruateum cellum".

UU BHP...., ”Virus Wajah Pendidikan ”

2009-06-07T23:18:00.000-07:00

Oleh : Indah Suryani Azmi
Mahasiswi Fakultas Hukum Unand Padang

Anggota Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas ( LAM&PK FHUA )

Beberapa bulan belakangan ini Indonesia sangat berkonsentrasi kepada mulai dari persiapan, penyelenggaraan Pemilu sampai akan terpilihnya para calon Legislatif dan ujungnya sampai kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh KPU perihal DPT. Permasalahan-permasalahan politik tersebut, hampir saja membungkam permasalahan-permasalahan yang tidak kalah pentingnya yang disebabkan oleh permainan elit-elit politik dengan telah mengeluarkan sebuah produk hukum yang sampai sekarang masih diperdebatkan oleh banyak kalangan. Produk hukum yang akan menghantam dunia pendidikan di indonesia, menjadikannya dunia yang akan dihuni oleh kaum-kaum elit saja. Produk hukum tersebut adalah UU BHP.....

Ternyata sampai detik ini, apa yang telah diperjanjikan oleh UUD 1945 akan sebuah pencerdasan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan (formal/non formal) belum dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh pemerintah kita. Padahal pendidikan memiliki posisi yang sangat fundamental ketika kita membicarakan, kemiskinan, kebodohan, kesehatan, dan juga kebudayaan. Artinya, kesemua kondisi yang digambarkan diatas tersebut dapat dipengaruhi oleh eksistensi pendidikan itu sendiri. Ketika terjadi kebodohan dan kemiskinan, selain dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik (KKN), itu pun disebabkan oleh tidak terselenggarakannya pendidikan yang baik dan bermutu oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak mampu berproduksi dan berkompetisi dalam bidang apapun guna menunjang kebutuhannya. Begitu juga dengan tinggi rendahnya kebudayaan suatu bangsa, juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan karena jika seseorang yang tidak pernah mengecap pendidikan, maka dia tidak mampu menciptakan ataupun mengahasilkan kebudayaan yang baik pula.Terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi semua kalangan merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. Artinya, mau tidak mau pemerintah harus melaksanakan dan memenuhinya dalam kondisi apapun. Pendidikan yang baik dan bermutu adalah hak setiap orang tanpa pandang bulu yang harus dipenuhi oleh Negara (pemerintah), dan itu dapat kita lihat dengan telah dibuatnya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN oleh pemerintah serta telah dibuat dan dikeluarkannya UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional. Namun fakta yang terlihat sampai hari ini adalah, bahwa dunia pendidikan di Indonesia semakin carut marut pergelutannya dalam globalisasi dunia. Pemerintah belum mampu memenuhi anggaran 20% untuk pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkannya. Dampak daripada itu, dapat kita lihat dengan banyaknya uang-uang pungutan dan iuran-iuran yang masih dimintakan kepada siswa-siswa disekolah. Sehingga hal demikian sangat memberatkan bagi siswa-siswi yang kurang/tidak mampu, sehingga ujung dari ketidak mampuan tersebut adalah berhenti sekolah dan menganggur. Bisa kita perhatikan disekeliling kita, betapa banyakknya anak-anak yang putus sekolah akibat tidak memiliki kemampuan financial yang cukup untuk itu. Jangankan untuk menamatkan 9 tahun wajib belajar, SD pun mereka tidak menikmatinya sampai selesai. Sehabis-habis akal, mereka bekerja sebagai pengamen jalanan dengan kemampuan yang mereka punya.Belum lagi selesai permasalahan yang di atas, Pemerintah malah berani menambah permasalahan baru yang dapat merendam dunia pendidikan di Negeri tercinta kita ini, serta lebih mengecilkan peran dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia . Sepertinya Pemerintah ingin lepas tangan terhadap masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikannya sehingga menambah jumlah kasus dalam dunia pendidikan yang ada di dunia ini dengan mem BHP kan institusi pendidikan. Menjadikan Institusi Pendidikan sebagai Badan Hukum adalah suatu kebijakan yang sangat keliru dan menyalahi aturan oleh Pemerintah. Dengan mengeluarkan UU No 20 Tahun 2003 serta PP No 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum dan RUU BHP yang telah disahkan menjadi UU BHP pada tanggal 17 Desember 2008 lalu oleh DPR merupakan tindakan yang secara langsung telah menciderai cita-cita Negara Indonesia seperti yang telah diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen, bahwa pendidikan itu merupakan hak warga yang harus dipenuhi oleh Negara.

Mengapa penulis mengatakan demikian,,,,???? Karena menurut penulis, dengan dikeluarkannya UU BHP ( Badan Hukum Pendidikan) ini, memberikan peluang yang sangat besar bagi Negara melepaskan tanggungjawab dan kewajibannya untuk memenuhi pendidikan warganegaranya serta membuka kran yang besar bagi penanam modal/swasta (baik dalam negeri maupun asing) untuk mencari keuntungan dengan menjadikan pendidikan sebagai komoditas dagangnya. Kenapa tidak???, karena dalam UU BHP ini dalam hal pendanaanya (Pasal 22 ayat 2 ) , bahwa asset BHP barasal dari modal penyelenggara atau bantuan pihak lain, sumbangan atau bantuan dari pihak lain, dan hasil usaha BHP, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menuai kritik dari banyak kalangan, karena dengan dipisahkannya asset peyelenggara/Negara dengan BHP yang memberikan konsekuensi pencarian dana mandiri, maka dalam penyelenggaraan BHP terdapat peluang untuk pencarian dana baik berupa sumbangan, pinjaman, dan hasil usaha mandiri, sehingga dengan demikian BHP akan menjadi rawan ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan Pemerintah tidak ikut campur dalam persoalan tersebut.

Meskipun RUU BHP telah disahkan menjadi UU, namun sampai saat ini kontraversi masih saja mewarnai UU tersebut. Sejak DPR men-sah-kan RUU BHP menjadi UU, maka sejak itu pula lah wajah dunia Pendidikan di Indonesia ikut berubah. Masyarakat pun merasa takut untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi Pasalnya, UU yang diberlakukan mulai dari jenjang pendidikan SD sampai ketingkat Perguruan Tinggi ini, membuka peluang yang lebih besar untuk menjadikan biaya pendidikan menjadi lebih mahal, karena UU BHP ini mendorong satuan atau penyelenggara pendidikan untuk mengelola dana secara mandiri. Artinya, dalam hal ini Pemerintah akan rentan untuk lepas tangan terhadap tanggungjawabnya dalam pemenuhan Hak atas pendidikan warga negaranya. Padahal disatu sisi kewajiban pemerintah terhadap warganya adalah menyediakan pendidikan yang bermutu dan terjangkau oleh semua kalangan..

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah tersebut juga telah diamanatkan dalam Konstitusi kita tepatnnya pada paragaraf ke-IV Pembukaan UUD 1945 yang telah diamandemen. Dengan demikian, mau tidak mau Negara telah terikat kepada Kontitusi yang dijadikan sumber dari segala sumber hukum dan negara harus menjalankan ketentuaan tersebut dalam kondisi apapun

Melahirkan Disparitas Pendidikan

Dengan disahkannya UU BHP pada tanggal 17 Desember 2008 yang lalu, telah merobah potret pendidikan Indonesia hari ini. Penulis sangat setuju sekali dengan Moh. Yamin yang dalam tulisannya di Harian Umum Padang Ekspres tanggal 20 Desember 2008 lalu, mengatakan bahwa UU BHP ini telah melahirkan pelayanan pendidikan yang diskriminatif dan disparitas pendidikan yang sangat jauh dan melebar antara anak-anak orang kaya dengan anak-anak orang miskin. Pendidikan tidak lagi bertujuan untuk mencerdaskan melainkan melahirkan disparitas antara anak-anak orang kaya dengan anak-anak orang miskin.

Pengingkaran Terhadap Konstitusi
Disamping itu, penulis juga berpikiran bahwa dengan adanya UU BHP ini akan melahirkan diskriminasi dalam dunia pendidikan bagi peserta didik nantinya. Karena dengan adanya UU ini, maka terancam bagi orang-orang yang berekonomi lemah/miskin untuk tidak dapat mengecap pendidikan hingga selesai, disebabkan UU BHP ini berimplikasi tingginya tarif pendidikan sehingga hanya orang-orang yang berduit sajalah yang dapat bersekolah sampai ke bangku pendidikan tinggi. Jadi, dengan disahkannya UU BHP ini, tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak lagi murni diemban dan dilakukan oleh Pemerintah/Negara seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 34 ayat 3 dan 4, dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan biaya pendidikan harus didanai oleh Pemerintah. Artinya, Negara telah melakukan pengingkaran terhadap cita-cita Negara yang telah digambarkan dalam Konstitusi kita tersebut.

Hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 28 (C) dan Pasal 28 (E) (1) Amandemen II UUD 1945 dan Pasal 31 (1), (2) dan (4) Amandemen IV UUD 1945. Hak ini merupakan hak yang sangat Fundamental posisinya dalam pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak kesehatan, hak sipol dan ekosob. Oleh karena itu ketika pemerintah mampu atau tidak mampu memberikan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi warganya, atau pun ketika hak ini dipenuhi atau dilanggar baik langsung atau tidak, akan mempengaruhi kualitas pemenuhan hak- hak warga negara lainnya, dan pemerintah tidak hanya telah membatasi tetapi juga telah menghilangkan hak-hak tersebut yang seharusnya didapati oleh warganya.

Virus Bagi Wajah Pendidikan

Jika melihat kondisi dan implikasi-implikasi yang akan timbulkan dari UU BHP ini terbayanglah oleh penulis sebuah Virus yang sangat ditakuti oleh semua orang,selain dapat mematikan juga dapat melumpuhkan setiap organ yang ada dalam tubuh manusia. Sehingga orang-orang sangat berhati-hati agar tidak terkena dan dimasuki oleh virus tersebut. Begitu juga halnya dengan UU BHP ini, selama UU ini belum dicabut atau sebelum dilakukan Uji Materil, maka orang-orang akan berpikir berkali-kali dan takut untuk memasuki dunia pendidikan tersebut, karena melihat akibat yang akan dialaminya setelah itu. Sehingga masyarakat akan memilih untuk tidak mengecap pendidikan daripada harus mati kelaparan Penulis hanya berharap, dalam mengelurakan suatu kebijakan, Pemerintah harusnya lebih cerdas untuk memikirkan ketakutan-ketakutan masyarakat terhadap implikasi-implikasi kebijakan yang nantinya akan dikonsumsi oleh mereka. Agar kebijakan tersebut dapat bersifat mutualisme dengan nilai-nilai sosialis populis dan rasa keadilan

LAM-PK NEWS

2009-05-06T04:02:00.000-07:00

Diberitahukan kepada seluruh anggota LAM&PK bahwa kita akan mengadakan Pelatihan Advokasi yang insyaallah di adakan pada:

Hari / tanggal : Minggu / 10 Mei 2009
Tempat : Ruang peradilan semu Ekstensi Pancasila
Waktu : 08.00-15.00 WIB
Pembicara : 1. Ady surya, S.H
2. Vino oktavia, S.H
Insert : Rp. 10,000-

Edubang

"peringatan HARDIKNAS oleh LAM&PK FHUA"

2009-05-03T06:34:00.000-07:00

AKSI simpatik peringatan Hari Pendidikan Nasional

kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menimbulkan paradigma baru..... dalam konteks pelaksanaan pemerintahan pada saat ini tidak dapat kita pungkiri masih terjadinya disharmonisasi antara apa yang menjadi tujuan negara ini dalam Pembukaan UUD 1945 yang salah satunya adalah"mencerdaskan kehidupan bangsa".......
peran negara sebagai pelaksana dari konstitusi melegitimasi pemerintah sebagai eksekutor dalam pelaksanaan amanat konstitusi ini......
paradigma dalam dunia pendidikan pada saat ini masih sangat jauh dari yang kita harapkan..... pendidikan yang menjadi hak konstitusionalitas warga negara yang termaktub dalam pasal 31 ayat 1 - 4.... masih belum terlaksana dengan semestinya..... bukti kongkretnya adalah masih tingginya angka penduduk indonesia yang buta huruf.... putus sekolah (DO)...... di tambah dengan angka penganguran yg masih tinggi.......
sistem pendidikan kita yang sangat berbelit2 dan tidak mencapai apa yang menjadi awal dari tujuannya....
baru2 ini pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang masih mengundang problematik tersendiri..... mulai dari kuota/batas kelulusan yang semakin tinggi yang tidak di ikuti dg kapasitas yang memadai semakin memperparah keadaan dunia pendidikan kita.........
yang menjadi sorotan dalam AKSI ini yaitu kebijakan pemerintah mengenai BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) yang sampai saat ini masih mengundang pro dan kontra....... UU No. 9 Tahun 2009 Ttg Badan Hukum Pendidikan masih belum mampu menampung seluruh kepentingan rakyat terutama dalam akses pendidikan........
banyak pakar pendidikan yang mengkhawatiri ketentuan dalam UU ini..... karena masih memungkinkan adanya unsur kepentingan dalam Produk Peraturan perundang-undangan ini.........

jadi..... kawan2 LAM&PK Fakultas Hukum Universitas Andalas akan mencoba mengkritisi paradigma ini melalui momentum hari pendidikan nasional (tgl 2 mei) yang akan di laksanakan di kampus UNAND limau manis....... dengan Aksi simpatik dengan kegiatan di antaranya pembagian bunga...... liflet dan Aksi treatrikal.............
mohon partisipasi dan do'a untuk kegiatan ini........ HIDUP MAHASIWA..... HIDUP RAKYAT..........
Justitia Voor Iederen LAM&PK FHUA

Aliansi Mahasiswa Pantau UN

2009-05-01T00:47:00.002-07:00

Kamis, 23/04/2009 11:32 WIB

padangmedia.com - PADANG – Aliansi Mahasiswa Pantau Ujian Nasional (AMPUN) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional yang berlangsung sejak tanggal 20 hingga 24 April 2009. Pemantauan didasarkan pada keprihatinan atas banyaknya perdebatan yang muncul akibat diadakannya UN.

AMPUN terdiri dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas dan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Koordinator AMPUN, Refki Saputra, dalam relisnya yang diterima padangmedia.com, mendesak pihak-pihak terkait untuk menyikapi indikasi yang muncul atas kecurangan dalam pelaksanaan UN seperti soal bocor. Karena, bila tidak, dikahawatirkan apa yang diperoleh atau dibangga-banggakan sebagai sebuah prestasi dalam bidang pendidikan justru akan bertolak belakang dari cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa.

AMPUN sendiri, menilai ada penyimpangan atas masih diberlakukaknnya UN. Pertama, aspek pedagogis. Dalam ilmu kependidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek, yakni pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Tapi, yang dinilai dalam UN hanya satu aspek kemampuan, yaitu kognitif, sedangkan kedua aspek lain tidak diujikan sebagai penentu kelulusan.

Kedua, aspek yuridis. Beberapa pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah dilanggar, misalnya pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Namun, di UN hanya mengukur kemampuan pengetahuan dan penentuan standar pendidikan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.

UN juga dinilai mengabaikan unsur penilaian yang berupa proses. Selain itu, dalam UN, pemerintah hanya melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa yang sebenarnya merupakan tugas pendidik.

Aspek ketiga yang dilanggar menurut organisasi mahasiswa itu, aspek sosial dan psikologis. Dalam mekanisme UN yang diselenggarakannya, pemerintah telah mematok standar nilai kelulusan 5,5 menimbulkan kecemasan psikologis bagi peserta didik dan orang tua siswa. Siswa dipaksa menghafalkan pelajaranpelajaran yang akan di-UN-kan di sekolah ataupun di rumah.

Keempat, aspek ekonomi. Secara ekonomis, pelaksanaan UN memboroskan biaya. Tahun lalu, dana yang dikeluarkan dari APBN mencapai Rp572 miliar, belum ditambah dana dari APBD dan masyarakat. Sistem pengelolaan selama ini masih sangat tertutup dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyimpangan (korupsi) dana UN. (rin/rel)

KOALISI DAN NYAWA DEMOKRAT

2009-04-27T07:02:00.000-07:00

Oleh: DONAL FARIZ

Pasca pemilu legislatif tanggal 9 April kemaren, paling tidak ada dua isu yang selalu hangat diperbincangkan menyangkut pemilu Presiden dan Wakil presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 juli mendatang. Isu pertama menyangkut koalisi dan yang kedua menyangkut bursa kandidat capres dan cawapres.

Terkait dengan koalisi, menurut Arend Lijphart, setidaknya terdapat empat teori koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, minimal winning coalition dimana prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Kedua, minimum size coalition, dimana partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas. Ketiga, bargaining proposition, yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi. Keempat, minimal range coalition, dimana dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet.Keempat teori koalisi tersebut sebenarnya tidak satupun yang dicoba untuk diterapkan oleh partai demokrat saat ini, sebagai partai penguasa sementara berdasarkan Quick count ataupun berdasarkan data dari pusat tabulasi KPU dengan jumlah suara mencapai 20.325%, partai demokrat tampaknya mencoba untuk memodifikasi format baru dengan menyuguhkan kontrak politik dalam melakukan koalisi bersama partai lain. Hal ini didasarkan atas pengalaman dalam melakukan koalisi selama lima tahun terakhir. Dengan dukungan koalisi lebih dari 70 % di parlemen ternyata Kabinet SBY-JK justru tidak stabil. Kontrak politik ini nantinya akan membentuk sebuah platform politik yang akan menjadi pegangan bagi pemerintah selama lima tahun mendatang.

Urgensi dari sebuah kontrak politik yang diwacanakan oleh SBY sendiri sudah tampak manfaatnya ketika PKS mengancam keluar dari koalisi untuk pemilu presiden yang akan datang. Ancaman PKS keluar dari koalisi muncul ketika JK kembali merapat ke SBY. Kondisi ini bisa kita bayangkan ketika pemerintahan berjalan dan muncul ancaman dari barisan koalisi yang sudah dibentuk. Tentu pada akhirnya pemerintahan berjalan dengan kehendak masing-masing.

Isu kedua menyangkut bursa kandidat capres dan cawapres pada pemilu mendatang. Hingga saat ini peta kekuatan untuk para kandidat yang akan maju masih belum jelas. Lobi-lobi yang dilakukan oleh elit partai menjelang pemilu presiden ini masih bersifat spekulatif. Pemetaan sederhana atas para kandidat masih seputar sosok SBY dan Megawati. SBY diusung kembali oleh demokrat sebagai capres, akan tetapi cawapres nya masih kabur. Namun akhir-akhir ini ada yang menarik dari gonjang-ganjing seputar calon pendamping SBY yakni munculnya nama Sri Mulyani. Mencuatnya nama Menteri Keuangan ini tentunya akan membuat PKS semakin meradang, karena PKS sendiri sebenarnya sangat mengincar kursi cawapres dalam barisan koalisi yang akan dibentuk.

Tidak jauh berbeda dengan SBY, sebagai salah satu kandidat tampaknya Megawati masih belum memiliki pasangan yang akan mendampinginya. Akan tetapi nama Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono juga masuk dalam mapping (pemetaan).

Tanpa mendahului proses pemilihan yang kan dilaksanakan 6 juli mendatang, besar kemungkinan SBY akan kembali mempertahan kursi RI 1 yang sudah dipeganganya selama 5 tahun terakhir. Hal ini didasarkan pada survey yang dilakukan oleh CSIS, LP3ES, LIPI dan FISIP UI terhadap elektabilitas para kandidat. Tingkat elektabiltas SBY per februari 2009 mencapai 46%, jauh meninggalkan pesaingnya. Bahkan Megawati sendiri mengalami penurunan dan berada pada posisi kedua dengan tingkat elektablitas hanya hanya pada kisaran 17%.

Koalisi untuk masa depan demokrat

Melejitnya dukungan terhadap partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari sosok SBY. Bahkan bisa dibilang SBY merupakan kartu as bagi Demokrat. Hal ini tentunya tidak sehat bagi demokrasi terlebih lagi bagi masa depan partai. Bergantungnya Demokrat pada satu sosok akan sangat membahayakan partai ini kedepannya. Bahaya tersebut sudah mengancam melalui aturan yuridis dalam pasal 7 UUD yang mengatur bahwa” Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat kembali dipilih untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan “ .Ini artinya jika SBY terpilih pada pemilu 2009 maka untuk pemilu 2014 Demokrat akan bermain akting tanpa aktor utamanya.

Ada beberapa skema yang bisa dipergunakan sejak dini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya skema dalam menentukan pendamping SBY pada pemilu 2009. Konsekuensi pemilihan cawapres tidak hanya akan terkait dengan peluang untuk memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden yang akan datang, akan tetapi akan berkorelasi lansung pada kekuatan demokrat untuk kedepannya. Apabila sosok pendamping SBY berasal dari partai lain, maka sama halnya dengan memelihara “ anak ular” dan membesarkan ketokohan kompetitornya sendiri. Solusi atas hal ini adalah memilih pasangan SBY dari lingkungan partai demokrat sendiri atau pasangan yang berasal dari poros tengah. Kalau tidak Demokrat harus siap gigit jari dan hanya merasakan kemenangan sesaat.

Penulis adalah anggota LAM&PK Fakultas Hukum Universitas Andalas

HAKIM SANG PUNGGAWA KEADILAN

2009-04-27T06:59:00.000-07:00

Oleh: Refki Saputra

(Lembaga Advokasi Mahasiswa & Pengkajian Kemasyarakatan FHUA)

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan macam-macam perbeadaan, mulai dari perbedaan suku bangsa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Disisi lain negara Indonesia adalah disebut sebagai suatu negara hukum (vide pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945) yaitu negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (maachtstaat) yang telah dipertegas setelah amandemen ketiga. Artinya, Indonesia dalam setiap sendi kehidupannya harus berdasarkan hukum yang berlaku dan oleh setiap warga negarannya harus menjujungtinggi tegaknya supremasi hukum. Dalam suatu bingkai negara hukum, dimana hukumlah yang menjadi panglimannya, semua tindak tanduk warga negara, aparat penyelaenggara negara selalu dibatasi oleh hukum yang berlaku, bahkan tak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang harus mematuhi hukum yang berlaku karena dimata hukum semua orang sama tanpa ada perbedaan perlakuan (equality before the law).

Dalam perjalanan hukum di Indonesia sudah banyak melewati hambatan-hambatan yang membuat hukum tersebut tidak bisa berlaku secara optimal, melainkan hukum bisa dijadikan suatu alat legitimasi bagi perbuatan aparatur negara untuk menjalankan prilaku koruptifnya. Suatu momen yang sangat luar biasa, yakni reformasi tahun 1998 yang telah mendobrak pintu-pintu demokrasi yang selam ini terkunci oleh kekuasaan sentralistik yang menjanjikan suatu pemerintahan yang stabil dan berwibawa. Anehnya semua itu seakan diamini oleh kaum intelektual negeri ini, dan para juris (ahli hukum) pun tidak berdaya melawan tembok imperium orde baru. Hukum seakan-akan diperuntukkan untuk kalangan pemodal dan dimanfaatkan oleh pada elit negeri ini untuk mengamankan posisinya di pemerintahan. Dapat di gambarkan suasana hukum pada saat itu berupa sebuah ruang gelap yang kosong yang bisa diisi oleh apapun benda yang mau memasukinnya. Suasana seperti ini tak lepas dari prilaku pada penegak hukum sendiri yang tidak mengindahkan norma-norma etik yang sudah digariskan dalam suatu proses hukum.

Reformasi 1998 yang salah satunya mengagendakan penegakkan supremasi hukum di dalam masyarakat yang sudah berumur sepuluh tahun, menghasilkan tanggapan beragam dari masyarakat sendiri. Ada yang menjawab belum, lebih buruk, ada sedikit kemajuan, atau mungkin ada juga yang menilai sudah lebih baik. Masing-masing jawaban tersebut merupakan out put dari kinerja aparat penegak hukum yang langsung dirasakan oleh setiap anggota masyarakat dalam aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Misalnya saat razia kendaraan, pembuatan SIM, pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, sidang pengadilan dan lain-lain. Artinya penilaian terhadap ada tidaknya reformasi hukum, salah satu indikatornya dapat dilihat dari penilaian setiap orang ketika ia terlibat aktivitas hukum yang tentunya melibatkan aparat penegak hukum. Apabila dalam aktivitas hukum tersebut justru keluar dari jalur hukum, seperti adanya suap menyuap, pungli, tebang pilih, atau KUHP yang dipelesetkan menjadi Kasih Uang Habis Perkara, dan lain-lain, maka tidak salah apabila penilaian negatif diberikan terhadap kinerja aparat penegakan hukum. Padahal yang melakukannya hanyalah oknum tertentu saja dari sekian banyak aparat penegak hukum, namun berakibat pada citra buruk aparat penegak hukum secara keseluruhan.

Hakim Sebagai Punggawa Keadilan

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat). Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (independen), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan ikrar “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menilik tugas dan wewenang dari seorang hakim yang sangatlah berat karena menyangkut suatu pencapaian keadilan yang sampai sekarang belum diketemukan definisinya yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat, dapatlah dipastikan tidak sembarangan orang yang bisa menjadi seorang hakim yang kredibel. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para yustiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnnya. Karena itu, tentunya sangat terkutuk apabila hakim dalam mengambil keputusan atas suatu konflik yang dihadapkan kepadanya berdasar pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.[1] Seorang hakim harus menggali nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, jika ia tidak menemukan sumber tertulis atas suatu hukum yang berkenaan dengan suatu permasalahan, atau dengan penegertian lai hakim harus mendengarkan suara rakyat yang unrepresented dan under-represented (yang diam, yang tidak terwakili, yang tidak terdengar). Maka dari itu seorang hakim haruslah seorang yan bijak yang bisa menyelami kondisi masyarakatnya, namun hakim sejatinya merupakan profesi yang sepi, karena ia tidak boleh terlalu banyak bergaul karena mencegah intervensi-intervensi dari luar dirinya ketika dia mengambil keputusan.

Sebuah deskripsi singkat yang didasarkan kepada data empiris, bahwa di dunia ini secara sosiologis ada dua macam hakim.[2] Pertama adalah mereka yang saat mengadili perkara, pertama-tama mendengarkan suara dan putusan hati nuraninnya, baru kemudian mencari aturan hukum untuk menjadi landasan putusan hati nuraninnya. Kemudian tipe kedua adalah hakim yang dalam memmeriksa mendengarkan “suara perutnya” lebih dulu lalu dicarikan pasal-pasal untuk membenarkannya. Jelas, tugas kita adalah mendorong dan memperbanyak hakim-hakim tipe pertama dan menggusur tipe kedua. Hal ini sesuai dengan adagium yang mengatakan hakim bukanlah corong undang-undang, tapi hakim merupakan corong keadilan (de la bouce de la loa, de la bouce de la justice).

Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

Profesi hakim yang tak obahnya seperti seorang yang dianggap dewa pemabawa keadilan, dimana orang yang sedang berkonflik mempercayakan hidupnya kepada seorang hakim untuk menentukan nasibnya menghendaki seorang hakim haruslah memiliki sosok yang dianggap hamper mendekati orang yang sempurna. Walaupun demikian semua tindak tanduk hakim jelas lah harus dibatasi dan diawasi karena kodrat sang hakim yang juga sebagai manusia biasa. Keberadaan kode etik dari profesi hakim memegang peranan sebagai rel yang mengarahkan seoirang hakim dalam berkelakuan baik dalam menjalankan tugas sehari-hari di pengadilan dan ketika dia berada di luar pengadilan.

Menurut Sumaryono terdapat tiga fungsi dari kode etik profesi, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, dan sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.[3] Berdasarkan pengertian dan fungsinya tersebut, jelas bahwa kode etik profesi merupakan suatu pedoman untuk menjalankan profesi dalam rangka menjaga mutu moral dari profesi itu sendiri, sekaligus untuk menjaga kualitas dan independensi serta pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut, termasuk juga terhadap profesi hukum. Jika dibawakan kepada profesi hakim jelaslah bahwasannya suatu kode etik sangatlah dibutuhkan bagi seorang hakim yang merupakan aktor utama dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negarahukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:[4]

1. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negarahukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dankeadilan.

2. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesame manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.

4. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

5. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

6. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

Penutup

Hakim yang memiliki tanggung jawab yang begitu berat dan juga begitu luas, karena ia dalam mengadili suatu perkara berdasarkan keyakinannya haruslah memperhatikan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang melandasi betapa pentingnya suatu kode etik kehormatan hakim, karena hakim merupakan profesi yang mulia (officium nobile) yang meletakkan sesuatu kepada yang semestinya, yang menegakkan hukum dan keadilan. Bangsa ini akan selalu membuthkan hakim-hakim yang jujur dan mempunyai hati nurani, karena tanap itu semua kehancuran bangsa ini bisa menjadi sebuah keniscayaan.

[1] Suhrawardin K. Lubis, 2002, Etika Profesi Hukum, Raja Gravindo, Jakarta, Hlm. 25.

[2] Satjipto Rahardjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hlm. 93.

[3] Sumaryono dalam Dwi Haryadi, Etika Profesi Hukum, diunduh dari www.google.com, 18 Maret 2009

[4] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam Rizki Argama, Tanggung jawab Profesi Hakim sebagai aktor utama Penyelenggara Kekuasaaan Kehakiman di indonesia , Makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diunduh dari www.google.com, 18 Maret 2009, Hlm. 5.

SERBA-SERBI MULTI PARTAI

2009-04-23T23:58:00.000-07:00

Oleh : Rudy Cahyadi

Dizaman modern saat ini demokrasi adalah sebuah hal yang diagung-agungkan sebagai sebuah sistem yang terbaik saat ini. Salah satu komponen demokrasi adalah Pemilihan Umum, yang berfungsi untuk memilih orang-orang yang akan duduk baik didalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Untuk memeriahkan pesta demokrasi ini tentu saja tidak ketinggalan dengan semaraknya partai politik (PARPOL) yang notabene kader-kader merekalah yang akan duduk didalam pemerintahan. Saat ini negara kita yang tercinta sedang bangga dengan demokrasinya yang menjunjung asas kebebasan berserikat dan hak untuk memilih dan dipilih , berdasarkan asas inilah telah berdiri banyak partai, “Setiap orang berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu” kata mereka. Namun, marilah kita tinjau dengan hati tenang dan pikiran jernih, kita akan menemukan fakta yang menunjukan bahwa system multi partai ini bukannya memajukan Negara tapi malah mnimbulkan kekacauan didalam Negara. Hal ini terjadi karena tiap partai tersebut berusaha untuk dapat menempatkan kadernya didalam pemerintahan. Mereka melakukan segala cara untuk mencapai tujuan ini. Timbul pertanyaan, “untuk apa mereka berlomba-lomba memperebutkan hal tersebut ?” Jawabannya adalah demi kepentingan partai mereka.

Dengan semakin banyaknya kader sebuah partai yang menduduki posisi-posisi penting didalam pemerintahan maka semakin besar pula kekuasaan yang akan partai tersebut miliki. Dengan begitu, segala tujuan dan keopentingan partai tersebut dapat tercapai. Terkadang cara-cara yang mereka lakukan tersebut sangatlah tidak sehat dan jauh dari sikap-sikap yang terhormat. Bahkan mereka tidak malu-malu mengatas namakan agama dan dakwah untuk menarik simpati masyarakan guna mencapai segala ambisi mereka akan kekuasaan. Segala tindakan mereka ini justru membuat bangsa ini berpecah-belah, karena masing-masing partai politik berusaha menarik masa kepihaknya, bahkan hingga timbul masa-masa fanatis yang tindakannya jauh dari kewajaran dan cenderung memecah persatuan. Padahal disaat krisis dan kekeacauan saat ini kita sangatlah membutuhkan persatuan yang kuat intuk melaksanakan pembangunan guna mengisi kemerdekaan. Mana mungkin kita dapat membangun Negara ini sementara baik pemerintah maupun rakyat terpecah-pecah dalam fanatisme partai.

Presiden pertama kita Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa Negara ini harus dibangun secara bersama-sama dengan cara gotong-royong, adakah kita temui haltersebut saat ini. Yang kita temui saat ini adalah, tiap-tiap orang saling mencaci-maki dan memburuk-burukan orang lain. Lagi pula partai politik saat ini telah menyimpang dari landasan filosofi partai tersebut. Pada awalnya partai politik merupakan tempat yang menjadi wadah untuk menghasilkan orang-orang yang berkualitas yang akan menduduki jabatan dipemerintahan atau dengan kata lain PARPOL merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu kemakmuran negara. Namun, saat ini yang kita lihat adalah partai politik berlomba-lomba menempatkan kadernya dipemerintahan tanpa melihat apakah kader tersebut berkualitas atau tidak, dengan kata lain saat ini Negara lah yang menjadi alat untuk mencapai kemakmuran PARPOL. Apakah ini hal yang diinginkan tersebut. Selain itu dari fakta lapangan pada pemilihan legislatif tahun 2009 ini, rakyat banyak mengeluhkan banyaknya jumlah partai yang menyebabkan mereka bingung untuk memilih partai mana yang sesuai dengan mereka. Inilah faktor terbesar yang mendorong masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tersebut. Marilah kita pikirkan apakah semua sistem ini baik dan sesuai untuk negara kita.

Bukankah akan lebih baik kalau partai politik tersebut diisi oleh 3 (tiga) partai besar, dimana ada partai pemerintah (Konservatif), partai yang menjadi Oposisi, dan ada partai yang netral. Fungsi partai netral disini adalah, apabila partai oposisi gencar menjelek-jelekan pemerintah agar reputasi pemerintah jatuh dimata rakyat maka partai netral ini dapat menetralkan segala manuver oposisi tersebut, begitu pula apabila partai konservatif berusaha membujuk rakyat dengan segala iming-imingnya maka partai netral ini dapat menilai itu semua itu dengan lebih objektif. Sehingga rakyat akan lebih paham dan terjamin dari segala tipu muslihat dan manuver-manuver kotor.

Pada akhirnya marilah kita berfikir dengan hati tenang dan pikiran jernih, jangan terpengaruh dengan Amerika yang dikatakan sebagai negara paling demokratis. Tau apa Amerika tentang Indonesia, dari segi sosio-budaya saja kita sudah sangat jauh berbeda, jadi apasalahnya kita juga tampil berbeda dalam hal bernegara dibanding dengan Amerika. Yakinlah kalau kita dapat menciptakan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan jiwa bangsa kita dan lebih baik dari sistem ketatanegaraan yang telah ada didunia saat ini.

"INKONSISTENSI UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945"

2009-04-21T20:09:00.000-07:00

"INKONSISTENSI KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA"
OLEH : HARRY KURNIAWAN

Krisis ketatanegaraan yang diawali dengan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap Undang - Undang Dasar (UUD) 1945. Banyak anggapan bahwa salah satu penyebab krisis tersebut adalah ketidakmampuan UUD 1945 dalam mengantisipasi penyelewengan dalam bentuk ketatanegaraan.
Bahkan dalam waktu yang cukup panjang, UUD 1945 telah menjadi instrument politik yang ampuh bagi berkembangnya otoritarianisme dan menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di sekitar kekuasaan presiden. Oleh karena itu, menyusul berakhirnya kekuasaan Soeharto, amandemen UUD 1945 (constitutional reform) menjadi sebuah keniscayaan.
Keharusan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 tidak hanya karena terjadinya berbagai berbagai penyimpangan dalam praktek ketatanegaraan. Tetapi juga karena sejak awal UUD 1945 tidak dimaksudkan sebagai sebuah konstitusi yang bersifat tetap. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Soekarno sebagai berikut :
"Undang-undang Dasar yang dibuat sekarang adalah Undang-undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara, di dalam suasana yang lebih tentram, kita akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna"
Selain pernyataan itu, sifat sementara juga tampak dalam Ayat (2) Aturan Tambahan UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.
Sebenarnya, persoalan UUD 1945 bukan hanya pada sifat nya yang amat fleksibel untuk dapat diterjemahkan sesuai dengan perkembangan kondisi politik dan keinginan pemegang kekuasaan. Paling tidak ada tiga alasan yang dapat membuktikan ini.
Pertama, keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menjadi lembaga legislatif yang sejajar dengan Presiden. Maklumat ini juga mengamanatkan pembentukan badan pekerja (BP) KNIP untuk melaksanakan tugas sehari-hari KNIP. BP KNIP inilah yang mengusulkan untuk mengubah sistem pemerintahan dari sistem Presidensiil menjadi sistem parlementer. Usul ini disetujui oleh pemerintah melaui Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945. Pergantian sistem pemerintahan ini dilakukan dengan tidak melakukan perubahan terhadap UUD 1945.
Kedua, perdebatan yang tidak berkesudahan dalam konstituante telah memberikan peluang kepada Soekarno untuk melakukan penafsiran terhadap nilai - nilai demokrasi dalam UUD 1945. Dengan melihat pengalaman pada era demokrasi multipartai, Soekarno menafsirkan bahwa konsep demokrasi yang terdapat dalam UUd 1945 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong-royong antara semua kekuatan nasional, ini disebut oleh Soekarno sebagai Demokrasi Terpimpin. Konsep demokrasi inilah yang kemudian mendorong soekarno menjadi pemimpin yang otoriter dengan dukungan Angkatan Darat(AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Ketiga, sama halnya dengan Soekarno, Soeharto sebagai penguasa yang menggantikan Soekarno juga mencoba melakukan penafsiran terhadap UUD 1945. Pemahaman inilah yang melahirkan Demokrasi Pancasila dengan jargon "melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen". Konsep ini juga melahirkan rezim otoriter dengan dukungan AD dan Golongan Karya.
Dari ketiga fakta sejarah tersebut, UUD 1945 dapat dikatakan sebagai "konstitusi karet" karena sangat fleksibel untuk ditarik ulur sesuai dengan keinginan penguasa. Bahkan, dua fakta terakhir melihatkan bahwa UUd 1945 telah melahirkan rezim otoriter. Di samping itu, kelenturan yang dimiliki oleh UUD 1945 telah menjadi penyebab terjadinya KKN, memasung semangat demokrasi dan penegakan Hukum, dan memberi peluang tumbuhnya pemerintahan yang otoriter, anti-kritik dan anti-perbedaan pendapat.
Tidak konsisten adalah salah satu kelemahan yang cukup elementer dalam UUD 1945. Hal ini telah menimbulkan dampak yang luas dalam proses penyelenggaraan negara di Indonesia. Inkonsitensi ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
Pertama, sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 adalah sistem Presidensiil ini dapat dibuktikan bahwa mentri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tetapi dengan adanya ketentuan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR membuktikan bahwa model sistem Parlementer juga dianut oleh UUD 1945. MPR dapat menjatuhkan presiden dengan cara mengadakan sidang istimewa MPR. Apabila MPR menolak pertanggungjawaban, maka presiden akan diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian ini akan mengakibatkan pembubaran kabinet.
Kedua, tidak konsisten dalam menentukan bentuk kedaulatan. Dalam UUD 1945 ada bentuk kedaulatan yaitu Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Negara. Barangkali, kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Hukum dapat saling melengkapi, akan tetapi kedaulatan negara menjadi tidak sejakan dengan kedaulatan rakyat dan kedaulatan Hukum. Dalam pelaksanaan pemerintahan, sistem kedaulatan negara akan dengan mudah menjelma menjadi sistem yang otoriter karena negara dijelmakan oleh individu - individu yang menjalankan roda pemerintahan.

Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan kita terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, demi terciptanya pemerintahan yang di idamkan oleh kita semua.

Salam,

INDONESIA TANPA PARLEMEN

2009-04-02T20:16:00.000-07:00

oleh : Rudy Cahyadi

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara didunia yang menganut Sistem Pembagian Kekuasaan sesuai dengan ajaran Trias Politika dari Montesquieu. Menurut teori ini, negara dijalankan oleh 3 (tiga) kekuasaan, yaitu :
•Kekuasaan Legislatif (Parlemen). Berfungsi sebagai pembuat undang-undang (legal drafter)
•Kekuasaan Eksekutif. Berfungsi menjalankan roda pemerintahan
•Kekuasaan Yudikatif. Berfungsi sebagai lembaga yang memegang kekuasaan untuk menegakkan hukum.
Namun, apabila kita lihat didalam kenyataannya, system trias politika ini sangatlah buruk bahkan cenderung membuat kacau praktek ketatanegaraan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kekuasaan Legislatif (parlemen),dampak buruknya dan solusi yang ditawarkan untuk perubahan yang lebih baik.
Legislatif adalah sebuah lembaga yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari Partai Politik dan non-Partai Politik yang dipilih langsung oleh rakyat pada pesta demokrasi. Legislatif memiliki fungsi utama sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada umumnya banyak menemui kendala dalam proses penerapannya didalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Eksekutif (pemerintah). Hal ini terjadi karena adanya pemisahan antara orang yang membuat peraturan (Legislatif) dan yang menjalankan peraturan (Eksekutif). Pemisahan ini menimbulkan kesenjangan antara aturang yang dibuat dengan realitas yang ada. Pelaksanaan dilapangan yang dijalankan oleh pihak eksekutif menghadapi banyak kendala, hal ini dikarenakan dalam kehidupan bernegara legislative adalah lembaga Negara yang sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat, mereka hanya melihat suatu permasalahan dari jauh sehingga tidak mengetahui keinginan-keinginan masyarakat yang sesungguhnya.

Selain hal tersebut, demokrasi dengan sistem parlemen melakukan ritual pemilihan sekali dalam 4, 5 atau 6 tahun. Dalam kurun waktu yang demikian lama, para anggota parlemen telah menjelma menjadi kelompok tersendiri yang terpisah dari masyarakat. Sementara seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan dan pola piker masyarakat selalu berubah-ubah (dinamis). Sehingga para anggota parlemen tesebut tidak bias lagi mengakomodasi segala kepentingan & keinginan masyarakat lagi. Dengan semua hal tersebut seharusnya mereka sangatlah tidak pantas disebut lagi sebagai “wakil rakyat”. Konsekuensi dari semua keadaan tersebut adalah lahirnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh legislatif yang sifatnya hanya menguntungkan golongan pemilik modal, dan jauh dari keinginan masyarakat yang mereka wakili. Pada akhirnya parlemen tak lebih dari sekedar “warung” tempat orang-orang “ngobrol”, yang diisi oleh para jago berbicara dan membual. Sehingga pantaslah kita menyebut anggota parlemen sebagai golongan yang tak berguna yang harus diongkosi negara dengan biaya tinggi.

Lalu seperti apa wujud Negara tanpa parlemen tersebut ?
Penjelasan sederhananya adalah, Negara dikelola oleh sebuah organisasi tunggal. Dalam tubuh organisasi itulah dibagi kewenangan sebagai pelaksana, pemeriksa atau pengawas dan sebagai badan peradilan. Untuk hal ini kita dapat membayangkan organisasi yang bersekala nasional seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bangunan negara tanpa parlemen dari tingkat terendah sampai tingkat nasional dapat dibayangkan seperti itu. Tidak ada pemisahan antara pembuat aturan dengan pelaksana aturan. Didalam sebuah organisasi pada umumnya ada semacam dewan pelaksana harian, dan ada semacam badan kehormatan atau komisi pemeriksa. Seperti itulah kewenangan dibagi, tapi tidak dalam badan atau lembaga yang terpisah.

Pasti timbul dalam pikiran kita semua, “bagaimana mengontrol semua itu agar tidak terjadi tirani kekuasaan ? ”. Nah, disinilah desain organisasi harus dimainkan. Caranya adalah dengan cara :
•Ritual pemilihan pejabat tak boleh dalam selang waktu yang terlalu lama. Hal ini kita lakukan agar kepercayaan rakyat yang diberikan tidak berubah menjadi kekuasaan, agar amanah tidak berubah menjadi serakah
•Pemilihan pejabat tersebut baik dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi harus dilaksanakan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama.
Mengenai jangka waktu, mungkin waktu 2 (dua) tahun adalah waktu yang ideal untuk mengevaluasi kinerja para pejabat tersebut. Jika kerja mereka tidak memuaskan maka rakyat akan menjatuhkan mereka dalam kongres nasional tersebut.

Apabila anda berpikir bahwa bangunan kenegaraan seperti uraian diatas jauh dari demokratis itu sangatlah wajar. Sebab sudah sangat lama otak kita didoktrin oleh Trias Politika ala Montesquieu. Jika Negara tanpa parlemen tidak demokratis, dapat juga kita katakana bahwa Partai Politik, Organisasi Masyarakat, ASEAN bahkan PBB merupakan lembaga yang tidak demokratis. Hal tersebut dikarenakan organisasi-organisasi tersebut didalam strukturnya tidak memakai sistem Trias Politika. Jadi, untuk apa kita mempertahankan sesuatu yang buruk dan kacau, sementara masih ada sistem yang lebih baik. Buanglah ego dan mari kita berpikir secara dialektis untuk menciptakan suatu perubahan kearah Indonesia yang lebih baik.

*Merupakan sekelumit hasil diskusi terhadap buku “Filosofi Negara Menurut TAN MALAKA”, karya Hasan Hasbi

SURAT KEPUTUSAN KETUA Nomor: 01/A/S.Kep/LAM & PK/FH-UA/IV/2009 Tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Advokasi Mahasiswa Dan Pengkajian Kemasyarakatan

2009-04-01T08:01:00.000-07:00

Menimbang :
a. bahwa Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan merupakan organisasi mahasiswa yang mempunyai visi dan misi yang jelas dan tegas;
b. bahwa untuk menjaga eksistensi dan mencapai tujuan lembaga tergantung kepada loyalitas dan kinerja pengurus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk struktur kepengurusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat :
1. Pasal 9 Anggaran Dasar Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan;
2. Pasal 9 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan.

Memperhatikan:
Kongres XII Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tanggal 20 dan 21 Maret 2009.
: Kongres luar biasa Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tanggal 01 April2009

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Kesatu : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas periode 2009/2010

Kedua : Nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini supaya melaksanakan tugas kepengurusan sebagaimana mestinya dan mempertanggungjawabkannya kepada Ketua.

Ketiga : Keputusan in belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 1 April 2009
K e t u a,
Asrul Aziz Sigalingging

Lampiran : Keputusan Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa
dan Pengkajian Kemasyarakatan
Nomor : 01/A/S.Kep/LAM&PK/FH-UA/IV/2009
Tanggal : 1 April 2009

Tentang

Pengangkatan Pengurus Lembaga Advokasi Mahasiswa
Dan Pengkajian Kemasyarakatan Periode 2009/2010

Sekretaris umum : Febiola Rizka Marten
Ast.Sekretaris : Ratih Kemala
Bendahara Umum : Leny Permata Sari

Koordinator Divisi Avokasi : David Chandra Tobing
Anggota : Parwira Agusfia
Romi.A
Harju Budiman
Rizky Putra Zulfa
Desry Firdany

Koordinator Divisi Pengkajian Kemasyarakatan : Iqbal Solihin
Anggota : Rudy Cahyadi
Bambang Pranoto
Roby Yulianto Utama
Mia Kurnia Putri
Achyar Pasaribu

Koordinator Edubang : Wendra Rona Putra
Anggota : Dian Hidayati Tambunan
DefiaRozza
Almuzamil Iqbal
Andre Joe Rival
Heru Defriska
Okta Purnanda

“Menakar kualitas Demokrasi”

2009-04-01T07:55:00.000-07:00

oleh : Asrul azis sigalingging

Demokrasi, doktrin teoritkal warisan trias poltica montesqieu ini banyak dianut oleh beberapa negara.Selain indonesia ada beberapa negara lain yang menerapkan sistem kenegaraan ini misal AS,Inggris dan Prancis .Sederhananya demokrasi berarti mencerminkan keterlibatan rakyat sepenuhnya perihal penentuan pemerintahan,baik ranah eksekutif maupun legislatif melalui ritual pemilihan yang diadakan sekali dalam 5 tahun.Dalam prosesnya partai politik yang memiliki daulat sebagai peserta pemilu mencalonkan beberapa calon perwakilan untuk menduduki parlemen (Red-Legislatif).Untuk menarik simpati rakyat para calon ini pun mulai menabur janji politk dan gagasan kebijakan yang akan diperjuangkan setelah terplih nantinya.Isi kampanye tetap sama dengan slogan “memperjuangkan aspirasi rakyat” pada intinya, dan tak sedikit bicara kesejahtraan mulai dari pembukaan lapangan kerja,pendidikan murah.Akan tetapi pada kenyataannya ketika sudah duduk dikursi impian apa yang diharapkan justru jauh dari kenyataan.Pembukaan lapangan kerja justru dihiasi dengan PHK diberbagai perusahaan disusul dengan angka kemisknan yang semakin menghujam.Ada pertanyaan yang menggeliat seputar ini pertama,apakah wakili rakyat yang legitimate ini sudah menjelma dalam barisan golongan yang sudah terpisah dari rakyat sehingga setiap kebijakan yang diambil sangat besar hanya menguntungkan kelompok atau golongan semata?.seolah kepercayaan yang diberikan berubah menjadi kekuasaan mutlak,amanah justru berubah jadi serakah.Realitas ini seolah olah membongkar cultur demokrasi yag keliru,wakil rakyat yang seharusnya menjadi representasi rakyat seolah berubah,demokrasi hanya dipandang sebagai proses pengambilan suara terbanyak saja, tentu ini menjadi asumsi kebanyakan atau mungkin realitas yang patut dibicarakan?...Idealnya semangat demokrasi harus disejajarkan antara prosedural dan subtansi,bukan sebaliknya hingga subtansi atau hakikat demokrasi justru jalan ditempat.Ini menunjukan atribusi yang salah akan demokrasi,layaknya sistem demokrasi kita tak hanya dipahami sebagai alat legitimasi kekuasaan politik semata yang hanya untuk tujuan pencapaian kekuasaan belaka melainkan lebih pada pemikiran awal yang mendasari demokrasi kita dari rakyat untuk kemaslahatan rakyat.

Pergerakan Mahasiswa menuju kelas Neo-Politis baru ?

2009-04-01T07:45:00.000-07:00

Oleh : Azrul Aziz Sigalinngging

Ada beberap point penting yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengangkat persolan ini, penulis beranggapan bahwa kondisi faktual hari ini telah membuktikan hal demikian dan penulis tidak hanya sekedar berasumsi pada penalaran yang mungkin lepas kendali,pertama banyak organisasi kemahasiswaan yang mengikrarkan diri sebagai organisasi pergerakan baik pra-pasca reformasi mengalami dinamika yang cukup sulit yakni paradigma awal akan gagasan filosofis pergerakan kiri yang menentang dominasi kebijakan negara ( Counter Hegemony ) bergeser pada tatanan yang lebih pada sifat politis.Sebagian kalangan berpandangan hal tersebut merupakan upaya perjuangan politik, akan tetapi penulis beranggapan upaya demikian akan mengakibatkan terjadinya transisi dari peran ideologis kearah peran politis yang dapat membentuk perwujudan organisasi pergerakan mahasiswa menjadi basis politik dengan artian pergerakan mahasiswa seolah lahir dari kesadaran pragmatis?.Penulis berkesimpulan organisasi pergerakan mahasiswa hari ini bisa dipandang semacam kelompok neo-politis baru yang tidak memproduksi komoditas atau gagasan apapun yang bermanfaat, tetapi berperan memproduksi jasa untuk kelompok atau golongan elit maupun partai politik yang menjadi founding dan menjual identitas pergerakan mahasiswa yang didalamnya tertumpuk beribu persoalan rakyat dijadikan komoditas bagi kepentingan politis semata. Konsep organisasi pergerakan mahasiswa seperti ini terkesan afiliatif hingga mempermudah intervensi dari kalangan politis yang mendukung pendanaan organisasi dan memperluas mereka untuk mengarahkan kegiatan kegiatan organisasi kedalam hubungan subordinat pada kepentingan politisnya. Mungkin organisasi pergerakan mahasiswa hari ini perlu merefleksi ulang gerakan saat ini atas situasi dan peran ideologis yang semakin tereposisi dari peran awal hingga ketakutan akan lahirnya sebuah pergerakan mahasiswa yang hanya memperjuangkan wilayah kelas perjuangannya sendiri atau lebih tepat dengan istilah perjuangan wilayah pollitis tidak terjadi, hingga mutu pergerakan mahasiswa tetap pada wilayah bersama yakni kepedulian sosial yang bersumber dari kesadaran ideologis

Penulis adalah Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Merdeka 100%

2009-03-27T11:57:00.000-07:00

Oleh : Rudy Cahyadi

Hukum modern yang umum dipakai didunia saat ini adalah hukum yang terlahir dan mengalami perjalanan yang panjang selama berpuluh-puluh abad didalam kultur sosial-budaya masyarakat eropa. Hukum modern memulai sejarahnya sejak abad ke-7 dan 8,yaitu pada masa feodalisme, dan mencapai puncaknya pada abad ke-19, dengan "Rule of Law" dan "negara konstitusional". Seperti dikatakan tadi, bahwa hukum itu berakar pada bentuk-bentuk kehidupan sosial. Manakala bentuk tersebut berubah, maka berubah pula hukumnya. Eropa telah banyak mengalami perubahan sosial, mulai dari masyarakat feodal hingga munculnya negara-negara golongan (staendestaat) yang menjadi cikal-bakal lahirnya hukum modern. Masyarakat feodal dengan konfigurasi sosialnya berupa hubungan antara Majikan dan Hamba. Dimana majikan berkewajiban untuk melindungi para hambanya dan para hamba berkewajiban untuk mengabdi pada tuannya. Sistem sosial ini bertahan selama beberapa abad, hingga munculnya kota-kota industri yang diakibatkan oleh revolusi industri yang terjadi di Eropa. Sistem feodal yang dulu digantikan oleh sistem sosial yang lebih egaliter.

Pada masa tersebut lahirlah kekuatan baru didalam masyarakat eropa. Konfigurasi baru tersebut ditandai dengan munculnya kaum borjuis, yaitu suatu golongan baru yang terdiri dari orang-orang kaya dan berpendidikan (Menschen Von Besitz Und Bildung). Golongan ini muncul seiring dengan industrialisasi dan sistem produksi kapitalis. Dibandingkan dengan golongan-golongan yang telah ada sebelomnya seperti golongan kerajaan,ningrat, dan gereja, golongan borjuis ini jauh lebih berkekuatan dalam hal materi dan pendidikan. Tapi dalam kenyataannya golongan borjuis tidak memiliki tempat dalam peta orde lama (Ancient Regime). Mereka adalah kekuatan baru, tapi yang masih berada dipinggiran dan masih tidak terlalu diperhatikanoleh kacamata hukum feodal. Hal ini sangat menyakitkan golongan borjuis sebagai kekuatan baru yang perkasa. Maka, golongan borjuis berupaya untuk masuk sebagai adresat baru dalam orde sosial tersebut. Tapi, sebelum itu terlebih dahulu mereka harus merubah sistem hukum yang berlaku pada masa itu. Bila sebelumnya hukum hanya bisa menyapa penduduk secara golongan (sektarian) maka hal ini harus diubah. Hukum harus menyapa semua orang, setiap orang, atausiapa saja, dengan berubahnya adresat tersebut maka akhirnya golongan borjuis mendapat tempat. Tapi akibat perubahan tersebut, terciptalah suatu sistem hukum yang bersifat egalitarian. Dimana adresat bukan lagi golongan, melainkan individu, hal ini ditandai dengan penulisan istilah “barang siapa melakukan ini dan itu….”, individualisme, liberalisme, dan kemerdekaan individu.

Akhirnya semua hal tersebut menciptakan bangunan hukum liberal yang tugas utamanya adalah menanamkan suatu ore hukum yang non-diskriminatif dan kemerdekaan individu, sementara keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak menjadi agenda utama dari sistem hukum ini. Dalam kondisi seperti ini hanya golongan kaya (The Haves) yang dapat memanfaatkan sistem hukum yang demikian itu. Seperti ungkapan seorang advokat senior Grey Spance “Equal justice under law, to all who can afford it”. Yang artinya keadilan dimata hukum hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang mampu membeli hkum tersebut.

Semua hal dan kultural tersebut sangat jauh berbeda dengan kita bangsa Indonesia, yang notabene adalah orang Timur (oriental). Sejarah sosial-budaya kita jauh berbeda dibandingkan dengan yang terjadi di Barat (occidental). Kebudayaan kita tidak menuju kepada kebebasan individu dan juga tidak kepada pembangunan suatu tatanan sosial yang individualisme, melainkan menuju kepada suasana kehidupan kolektif dan kontekstual. Melihat sejarah hukum modern dan segala perbedaannya dengan kondisi kultur dan sosial-budaya bangsa Indonesia, masihkah kita berpedoman kepada sistem hukum modern (civil law) ??? Tidakkah kita mulai berfikir dan bertindak untuk menyusun dan membuat suatu sistem hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia ?? Akankah kita bertiriak kemana-mana sebagai suatu bangsa yang mer drka, padahal sistem hukum kita masih dijajah oleh sistem hukum peninggalan kolonial ?? Ayo…mulai saat ini kita bertekad untuk memerdekakan diri dari segala penjajahan. Mari kita berjalan untuk kemerdekaan 100%. Sebagaimana yangdulu kita cita-citakan.

LAM&PK NEWS

2009-03-23T02:52:00.000-07:00

Kami dari segenap anggota serta pengurus LAM&PK mengucapkan Selamat atas terpilihnya ASRUL AZIZ SIGALINGGING dan HARRY KURNIAWAN sebagai KETUA dan WAKIL KETUA LEMBAGA ADVOKASI MAHASISWA DAN PENGKAJIAN KEMASYARAKATAN priode 2009-2010 semoga kalian berdua dapat melanjutkan perjuangan serta mengemban amanat dengan penuh keikhlasan serta bertanggung jawab.

LAM&PK

Sebuah perjuangan, gerakan mahasiswa, untuk mahasiswa…..??

2009-03-19T07:10:00.000-07:00

“Hendaknya perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Dengan demikian, perjuangan kita merupakan perjuangan antara jahat dengan suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan. Apabila perjuangan ini pun akan terwujud, perjuangan antara kekuatan lahir melawan kekuatan batin dan kita percaya kekuatan batinlah yang akan menang.”
Deretan kata diatas merupakan suara-suara perjuangan dan pergerakan yang dikumandangkan oleh Jendral Soedirman. Sebuah perjuangan suci menuju tercapainya kemerdekaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Begitulah para pemimpin bangsa dengan satu misi yang lahir murni dari hatinya memperjuangkan bangsa walau harus mengorbankan nyawanya sendiri demi satu tujuan merdeka atau mati.
Pasca kemerdekaan perjuangan dilanjutkan bagaimana mempertahankan dan mengisi serta membangun bangsa ini. Disinilah diharapkan adanya regenerasi pemimpin bangsa dan adanya transformasi ilmu sehingga mencetak kader – kader intelektual ( baca ; mahasiswa ) sebagai leader untuk menyuarakan dan memajukan negara.

Menilik problem yang terjadi sekarang kaum intelek atau mahasiswa merupakan penggerak dalam dinamika kehidupan bangsa, pilar dalam keberlangsungan dan kemajuan negara di masa mendatang, sebagai agent of change. Mobilisasi pergerakan mahasiswa setiap angkatan mempunyai tantangan dan hambatan yang berbeda. Tapi kobaran api semangat mahasiswa takkan pernah padam sepanjang nilai – nilai kebenaran masih terinjak – terinjak oleh kediktatoran. Kita dapat berkaca dengan suksesnya gerakan mahasiswa dan keberhasilan target serta tuntutan dari mahasiswa. Seperti gerakan mahasiswa Argentina dalam menggulingkan diktator Juan Veron. Begitu juga di Indonesia gerakan mahasiswa 66 menggulingkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan gerakan 98 melengserkan kekuasaan Orde Baru ( baca : Soeharto ) dengan militeristik dan represif.
Begitu besarnya perjuangan dan tingginya semangat juang mahasiswa demi terwujudnya tujuan keinginan dan misi yang satu yaitu perubahan yang lebih baik. Walaupun dilatarbelakangi oleh lembaga – lembaga mahasiswa yang berbeda, tetapi gerakan mahasiswa tetap bersatu padu tanpa mengedepankan egoisme individu, kelompok maupun lembaganya.
Pasca Reformasi, dimana setiap orang bebas menyuarakan pendapatnya dan diharapkan mahasiswa bisa menempatkan dirinya sebagai leader dan agent of change serta promotor dalam menyuarakan kepentingan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Tetapi realitanya gerakan mahasiswa memudar pasca reformasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemerosotan pergerakan mahasiswa.
Pertama, mahasiswa yang dilatarbelakangi dengan lembaga- lembaga kemahasiswaan yang berbeda baik internal maupun eksternal kampus belum sepenuhnya memahami dan menelaah lebih dalam makna, hakikat dan tujuan pergerakan itu. Adanya egoisme lembaga sehingga belum terciptanya kesepahaman dan kesatuan misi dalam pergerakan mahasiswa dewasa ini.
Untuk itu perlunya membangun pemahaman terminal akhir dan kesatuan mengisi dalam pergerakan. Oleh karena itu melalui konsolidasi para tokoh pergerakan mahasiswa perlu membangun jembatan hati dan membahas pokok – pokok permasalahan baik kebijakan dan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak berpihak pada masyarakat.
Kedua, gerakan mahasiswa bukan lagi murni menyuarakan kepentingan masyarakat. Politik praktis merebak dan menular kedalam civitas akademika kampus. Ini akan mengurangi independensi mahasiswa sebagai kaum intlektual. Para politikus busuk dan bandit-bandit yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya menjadikan mahasiswa sebagai boncengan untuk mencapai tujuanya. Banyaknya organisasi yang dijadikan organisasi sayap bagi partai politik dan sebagai basis dalam memperjuangkan misi partainya. Ini telah menciderai filosofis pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian ( Tri Dharma Perguruan Tinggi ).
Ketiga, banyaknya gerakan mahasiswa yang dimanfaatkan oleh stakeholder ( pihak berkepentingan ). Dalam setiap gerakanya baik dalam hal menyerahkan kebijakan dan kasus yang terjadi di masyarakat membuat mahasiswa dijadikan basis massa untuk pergerakan, padahal mereka tidak memahami hakikat dan makna pergerakan itu sendiri, sehingga timbullah gerakan yang radikal dan represif dalam menyalurkan aspirasi dan protes.
Keempat, sifat acuh tak acuh dari sebagian mahasiswa. Realitanya kebanyakan mahasiswa hanya kuliah mengikuti mata kuliah yang ada tanpa melihat keadaan sosial masyarakat saat ini. Kurangnya rasa peduli bagai terkikis oleh zaman. Perlunya pedidikan berbasis moral untuk meningkatkan rasa sosial dan peka terhadap keadaan masyarakat demi mengembalikan marwah mahasiswa.
Kelima, terkekangnya kreatifitas dan kekuatan mahasiswa oleh sistem birokrasi yang membunuh semangat juang mahasiswa. Oleh karena itu perlunya perlawanan , kesatuan gerakan dalam memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan mahasiswa sehingga dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kepedulian sosial dan menentang setiap kebijakan dan kasus yang melanggar kepentingan masyarakat dan HAM.

Ilham Kurniawan Dartias
(Mahasiswa Fakultas Hukum Unand

“Membangun pergerakan Mahasiswa yang Sinergis untuk Menggugat Komersialisasi Pendidikan”

2009-03-19T06:51:00.000-07:00

Pendidikan merupakan Pilar utama dalam mewujudkan bangsa yang berwibawa dan beradab. Pendidikan adalah wadah untuk melahirkan generasi yang cerdas, intelektual dan mempunyai sumberdaya yang berkualitas. Barulah kemudian dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dan mampu berkompetisi di tengah arus globalisasi. Sejalan dengan hal tersebut tentunya harus didukung oleh sistem pendidikan dan peran pemerintah yang membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak bangsa. Hal ini selaras dengan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wajah universitas di Indonesia sejak tahun 1999 telah mengalami banyak perubahan seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Milik Negara. Atas dasar tersebut pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendelegasikan pengaturan tentang Badan Hukum Pendidikan disusul dengan disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan (UU No. 9 tahun 2009).

Sejak awal UU badan Hukum Pendidikan sudah menuai berbagai kontraversi dari berbagai kalangan, namun Pemerintah berdalih bahwa Undang-undang Badan hukum Pendidikan tidak sama dengan Badan Hukum Hukum Milik (BHMN) akan tetapi merupakan alat untuk menahan laju BHMN, sehingga lahirlah jargon politik pihak-pihak terkait pengesahan UU BHP “Baca Dulu UU-nya baru protes”. Sebelumnya karena sistem birokrasi yang rumit BHMN dipandang sebagai solusi namun kemudian disadari BHMN tidak memiliki payung hukum yang kuat karena itu perlu diintegrasikan dalam dalam payung Hukum berupa UU, hal ini membangkitkan lagi semangat legislatife untuk kembali menggodok RUU Badan Hukum Pendidikan dan tidak salah ketika UU Badan Hukum Pendidikan dinilai sebagai upaya melegitimasi BHMN.

Secara filosofis, pendidikan sejatinya berada pada ranah pelayanan Publik artinya disini pemerintah berkewajiban untuk bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak pendidikan karena pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan dari masyarakat. Namun UU BHP dinilai tidak sesuai dengan jiwa pancasila karena ber-rohkan bisnis dan sarat dengan nuansa komersialisasi pendidikan. UU BHP merupakan upaya Pemerintah untuk mulai melepaskan tanggungjawabnya terhadap aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam hal ini pendidikan.

Pembahasaan Pemerintah bersama Badan Hukum Pendidikan menanggung paling sedikit ½ biaya operasional dan membatasi bahwa bahwa peserta didik menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan maksimal 1/3 dari biaya operasional. tidak lebih sebagai akal-akalan untuk menutupi kebobrokan UU BHP. Hal ini bukannya tanpa dasar tapi berkaca dari pengalaman alokasi 20 % anggaran pendidikan. Belum lagi pertanyaan siapa yang bertanggungjawab menanggung 1/6 dari biaya operasional.

Pada dasarnya perguruan tinggi harus lah berlandaskan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi kesalahan fatal ketika perguruan tinggi tidak lagi berlandaskan tridarma peruruan tinggi akan tetapi memakai prinsip pasar. Karena dalam prinsip pasar siapa yang memiliki modal maka dialah yang menang, Kesempatan untuk menikmati pendidikan tidak lagi diukur dengan kemampuan intelektual tetapi ditentukan oleh kemampuan modal. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah mayarakat miskin dimana hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak semakin tereliminir serta akan melebarkan jarak antara masyarakat ekonomi lemah dengan masyakakat yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Contoh dalam hal bersaing memasuki perguruan tinggi, kalau dalam sistem PTN maka semua orang tanpa membedakan strata ekonomi dapat bersaing secara sehat, intelektuallah yang menjadi penentu namun ketika menjadi BHP maka pihak penyelenggara akan mengupayakan mencari sumber pendanaan lain salah satunya melalui perekrutan mahasiswa baru dimana jalur regular semakin dipersempit dan dibuka jalur-jalur khusus yang kemudian modal menjadi penentu.

Disamping itu penerapan BHP diyakini juga akan berimbas kepada biaya kuliah, karena ketika BHP tidak mampu mencari sumber pendanaan lain maka cara pintas untuk mengatasinya adalah dengan menguras peserta didik. Meskipun dalam UU BHP dibatasi peserta didik hanya dibebankan maksimal 1/3 biaya operasional namun tidak ada standar biaya operasional yang jelas, yang pasti biaya operasional hari ini tidak akan sama denagn biaya operasional kedepan. Kembali lagi yang ditumbalkan disini adalah masyarakat ekonomi lemah.

DPR bukannya tidak sadar dan tidak mendengar penolakan-penolakan dari berbagai kalangan karena dari awal ketika masih berbentuk RUU, BHP sudah sarat dengan kontraversi. Perdebatan panjang yang tidak selesai bahkan membuat pembahasan di DPR sampai diajukan 35 draft dan baru pada draf ke 36 disetujui DPR (Kompas, Kamis 26 Februari 2009) dengan pasal-pasal yang serba kontradiktif dan memakai terninologi pasar. Namun DPR memilih untuk tutup telinga akan suara-suara sumbang mengenai RUU BHP alhasil RUU BHP disetujui pada 17 Desember 2008. Ini tentunya sangat bertolak belakang dengan tujuan rakyat mendudukan wakilnya di DPR. DPR adalah perwakilan rakyat.. Orang-orang yang duduk di DPR seharusnya memperuangkan aspirasi rakyat bukan memperjuangkan kepentingan pribadi, kepentingan sekelompok orang, kepentingan politik atau yang lebih menyedihkan lagi kepentingan memperoleh lapangan kerja dengan fasilitas serba lebih. Jika aspirasi rakyat “menolak keberadaan RUU BHP, kenapa wakilnya malah mengesahkan RUU BHP?"

Siapa yang salah dalam hal ini apakah DPR sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat atau orang-orang yang bercokol di DPR tapi tidak memperjuangkan Rakyat. Untuk itu Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas menghimbau masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumatra Barat pada khususnya untuk tidak memilih Caleg-caleg yang sebelumnya pernah duduk di DPR yang mengesahkan UU Badan Hukum Pendidikan, marilah kita memilih calon legislatif yang mempunyai visi dan misi dalam pemenuhan hak-hak pendidikan yang berkeadilan sosial dan pro terhadap masyarakat Miskin.

KONGRES XII LEMBAGA ADVOKASI MAHASISWA DAN PENGKAJIAN KEMASYARAKATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

2009-03-19T06:46:00.000-07:00

Pendahuluan

Tema Kegiatan
“Membangun pergerakan Mahasiswa yang Sinergis untuk Menggugat Komersialisasi Pendidikan”

Waktu dan Tempat
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Maret 2009
Waktu : Pk. 09.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum program Reguler Mandiri UNAND
Jl. Pancasila No.10 Padang
Kegiatan
Pendeklarasian Sikap LAM & PK terkahap UU BHP dalam kaitannya dengan PEMILU Legislatif

Peserta
1) Anggota LAM & PK
2) Mahasiswa
3) NGO

Padang, 17 Maret 2009
Hormat Kami’
Ketua LAM & PK FHUA

Era Purnama Sari

KONGRES LAM&PK

2009-03-18T04:08:00.000-07:00

HALLO KAWAN-KAWAN LAM&PK, PEMBERITAHUAN TENTANG ACARA KONGRES LAM&PK PERIODE 2008-2009,INSYAALLAH AKAN DIADAKAN PADA :

Hari/Tanggal : Sabtu-Minggu/21-22 maret 2009
Pukul : 09.00-17.00
Tempat : Ruang Peradilan Semu program Reguler Mandiri (alias ekstensi)

Jadi diharapkan pada segenap anggota LAM&PK, untuk dapat hadir dalam kongres ke XIII ini, terutama pada anggota kehormatan, tolong diluangkan waktunya untuk menghadiri acara yang sakali sataun ko :-) dan mohon maaf bagi abang-abang dan uni-uni yang tidak berdomosili di kota padang tidak bisa memberikan surat undangan secara resmi.
terakhir kami selaku pengurus LAM & PK periode 2008-2009 menunggu kedatangan kawan-kawan semua..

terima kasih
ttd

Sekretaris LAM&PK

KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

2009-03-06T07:29:00.000-08:00

OLEH : Harry Kurniawan (kodiv edubang LAM&PK FHUA)

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 ” Negara Republik Indonesia adalah negara Hukum ” ,, ini adalah legal standing dari konsep negara hukum di Indonesia. Dengan dasar itu maka memberikan legitimasi dalam ketatanegaraan Indonesia dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia yang notabene masih belum adanya keseimbangan antara das sollen dan das sein ., Pasal 1 ayat 3 itu adopsi dari penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtstaat).. Pernyataan demikian maksudnya untuk menunjukkan bicara tentang negara hukum adalah bicara tentang konsep politis. Pada konteks kemerdekaan, negara hukum dijadikan sebagai antitesa terhadap negara kolonial yang di anggap machtstaat.
Dalam konteks penegakan hak azazi manusia juga di regulasi menurut konsep negara Hukum ini,, adanya peradilan HAM yang berperan dalam penegakan hak-hak dasar manusia, banyaknya regulasi2 yang di adopsi dari kovenan2 hak ekonomi, sosial ,budaya yang berasal dari luar Indonesia menjadi payung hukum dalam penegakan HAM di Indonesia.Amandemen UUD 1945 juga mengadopsi prinsip penegakan HAM, hal ini di buktikan dengan perubahan pasal 28A -28J yang lebih detail mengatur tentang hak-hak dasar manusia, mulai dari hak untuk hidup, berkeluarga, berpendapat, sampai hak berpolitik.Ini menandai bahwa pasca amandemen, konsep negara hukum di indonesia semakin baik di bandingkan sblm amandemen, walau ini hanya secara teori belaka.

Peradilan yang bersih dan jauh dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme juga merupakan ciri dasar dalam konteks negara Hukum.Mafia peradilan yang mencoreng nama peradilan di Indonesia harus benar2 di berantas sampai ke akar2nya, karena bila ini terus ada maka akan mengotori konsep negara Hukum yang selama ini kita bangun dengan susah payah.betapa bobroknya moral aparat peradilan kita yang lebih mengutamakan kepentingan sesaat dari pada prinsip negara hukum yang selama ini di agung2kan bangsa ini, dalam tataran peradilan umum saja sudah banyak di temukan keganjilan dalam penegakan Hukum, dmana aparatur peradilan yang bermoral bejat yang memarjinalkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (equality before the law).

Sekali Lagi. “Menyoal Kualitas UU BHP.”

2009-02-18T07:49:00.000-08:00

Oleh :Nurul Firmansyah, SH
(Peneliti perkumpulan Qbar dan Dewan Pembina Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) FHUA)

UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 16 januari 2009. namun kontroversi UU ini terus bergulir di masyarakat, setidaknya hal ini termanifest dalam diskusi interaktif di Universitas Andalas yang diselenggarakan Lembaga Advokasi Mahasiswa Dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas (LAM & PK FHUA). Aura penolakan UU BHP kental terasa dalam dialog interaktif tersebut, baik itu oleh mahasiswa, masyarakat dan juga para dosen.

Melihat fenomena diatas, sungguh relevan mengulas kembali UU BHP sebagai produk kebijakan yang berpengaruh besar bagi pendidikan bangsa, terutama bagi perguruan tinggi di sumatera barat. Maka tulisan ini sekali lagi mencoba membahas UU BHP dari sekian banyak tulisan-tulisan yang ada untuk mengingat kembali ancaman yang muncul dari UU tersebut.

Roh UU BHP.
DR. Mestika Zed dengan gamblang menyebutkan UU BHP sebagai regulasi pendukung privatisasi pendidikan terutama bagi perguruan tinggi. Argumentasinya merujuk pada norma-norma UU ini yang memposisikan perguruan tinggi sebagai lembaga bisnis sehingga peristilahan university coorporate dalam UU BHP menjadi hal yang biasa. aturan soal investasi, potofolio (saham) menunjukkan hal tersebut (vide pasal 42 (1) dan pasal 38 (3)). Kondisi ini memungkinkan lembaga pendidikan melakukan investasi di bursa saham dan ekspansi bisnis selayaknya perusahaan. walaupun secara jelas menyebutkan bahwa lembaga pendidikan (BHP) bukanlah lembaga profit (nirlaba) tetap saja “roh” yang terkandung dalam UU BHP sarat akan profit orientied.

Semangat yang terkandung dalam UU BHP jelas menunjukkan pergeseran makna pendidikan yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kenapa demikian ? untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran negara sebagai pemangku kewajiban penyelenggaraan pendidikan. Artinya pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara, yang dikonstruksi oleh negara dalam hak-hak konstitusional warga negara. Dengan menengok semangat privatisasi dalam UU BHP memperlihatkan upaya pengelakkan tanggung jawab negara atas pendidikan. UU BHP membuka “kran” besar bagi modal untuk masuk dalam ranah pendidikan, sehingga pendidikan tergerus oleh logika pasar, baik di aras domestik maupun global.

UU BHP memposisikan modal sebagai mitra utama penyelenggara pendidikan di tengah mekanisme pasar yang dibangun. Mekanisme pasar yang mengedepankan semangat persaingan bebas yang berakibat pada meminggirkan kelompok-kelompok lemah secara ekonomi dalam masyarakat (marginalized groups) untuk mengeyam pendidikan. Selain itu, aroma deskriminatif terhadap kelompok-kelompok lemah tercium dalam UU ini. pengaturan quota minimaL 20 persen bagi peserta didik WNI yang berpotensi akademik dan kurang mampu menunjukkan hal tersebut (vide pasal 46 (1)). Pengaturan itu secara tegas menetapkan dua syarat sekaligus (kumulatif) bagi kelompok lemah secara ekonomi, yaitu; berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi. Artinya, bagi kelompok lemah secara ekonomi yang tidak memiliki nilai akademik tinggi tidak berhak mengenyam pendidikan yang lebih baik. Pasal ini selain kontradiktif dengan prinsip “akses yang berkeadilan” yang diatur dalam pasal 4 (2) UU BHP, juga melanggar pasal 28 I (2) UUD 1945 yang berbunyi; “ setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu” (sudi prayitno, 2009).

Disamping sifat deskriminatif pasal diatas, secara umum, dengan karakter privatisasi perguruan tinggi yang diatur dalam UU BHP yang kemudian memberikan quota 20 persen bagi kelompok lemah secara ekonomi merupakan bentuk “polesan” semata keberpihakkan UU BHP bagi kelompok-kelompok lemah. Selain itu, aturan diatas menunjukkan bahwa pembuat undang-undang telah memprediksi bahwa UU BHP berimplikasi negatif bagi kelompok-kelompok lemah secara ekonomi sehingga diperlukan quota 20 persen tersebut. Artinya secara konstitusional UU BHP jelas-jelas memberikan peluang terjadinya pelanggaran atas hak untuk mendapatkan pendidikan dalam pasal 31 (1) UUD 1945 yang berbunyi; “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Konteks Sumatera Barat.
Uji coba privatisasi pendidikan dengan menggeser ranah hukum publik ke ranah hukum privat sebenarnya telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang telah berbentuk BHMN, seperti UI, UGM, dan lain-lain. Praktek BHMN memunculkan kecenderungan komersialisasi pendidikan dengan memecah konsentrasi lembaga pendidikan dari hanya pada aras pemikiran / akademik, kepada aras bisnis yang belakangan terjadi di perguruan-perguruan tinggi tersebut. Kritik pemberlakukan BHMN yang cenderung komersial dan seakan-akan tidak terkontrol relevan dengan pengaturan UU BHP dengan aturan-aturan yang ketat seperti; pengaturan audit bidang akademik dan non akademik. Namun apakah hal tersebut relevan dengan perguruan tinggi negeri lain ?

Bagi perguruan tinggi negeri non BHMN belum tentu permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu permasalahan akademik maupun manejerial sama dengan permasalahan BHMN, karena permasalahan BHMN tidak terlepas dari kebablasannya privatisasi BHMN itu sendiri, sehingga UU BHP tidak relevan dengan perguruan tinggi negeri non BHMN. Dengan menjeneralisir persoalan BHMN terhadap perguruan tinggi negeri non BHMN adalah bentuk simplikasi masalah dan bahkan bentuk legitimasi pemberlakukan privitisasi pendidikan bagi perguruan tinggi non BHMN. Untuk sumatera barat sendiri, keberadaan perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang merupakan sentral pencerdasan masyarakat yang cenderung dapat diakses oleh hampir semua lapisan masyarakat. Disisi lain, sumatera barat dengan basis ekonomi pertanian yang ditopang dengan industri kecil dan menengah menjadikan daerah ini mempunyai pendapatan perkapita kecil dibandingkan dengan daerah sentra industri dan jasa, seperti DKI Jakarta misalnya. paling tidak terlihat dari Upah Minimum Regional (UMR) sumatera barat yang hanya sebesar 800.000. rupiah. Selain persoalan ekonomi, persoalan sosial - kultural masyarakat sumatera barat yang agraris dengan nilai-nilai komunalnya tidak memungkinkan pemberlakukan UU BHP dengan karakter liberatif dan kapitalistik.

Semangat UU BHP yang mengagungkan persaingan bagi pengelola lembaga pendidikan maupun peserta didik mengakibatkan tercerabutnya makna pendidikan pada struktur masyarakat yang masih mementingkan semangat kebersamaan seperti di sumatera barat ini. sistem “pendidikan surau” merupakan bukti semangat komunalistik yang terkandung dalam masyarakat sumatera barat yang masih menghargai nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan gotong royong. Artinya, pemberlakukan UU BHP selain berimplikasi negatif bagi kelompok ekonomi lemah juga berimplikasi negatif bagi struktur sosial – budaya masyarakat, sehingga kekhawatiran berbagai pihak terhadap fenomena individualisme terutama di generasi muda bukan lagi sebuah kekhawatiran belaka, namun telah menjadi keniscayaan.

Disela-sela kegelapan yang akan muncul dari pemberlakuan UU BHP di sumatera barat, titik terangpun hadir, yaitu Pernyataan Prof. Musliar Kasim (rektor Universitas Andalas) di dialog interaktif yang diselenggarakan oleh LAM & PK FHUA pada tanggal 17 februari 2009 ini. adapun pernyataannya adalah mengkaji lebih dalam pemberlakuan UU BHP di Universitas Andalas, terutama yang berhubungan dengan dampak-dampak negatifnya. Selain itu, tidak di tutup kemungkinan bahwa Universitas Andalas akan melakukan “Judicial Review” UU BHP ke Mahkamah Konstitusi apabila di nilai berpengaruh besar terhadap Universitas Andalas pada khususnya dan sumatera barat pada umumnya.

Seiring dengan kontroversi UU BHP yang menyita perhatian publik, baik nasional maupun daerah, terdapat hal penting, yaitu kesadaran berbagai pihak bahwa UU BHP mempunyai persoalan serius yang perlu disikapi. Upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu cara untuk menguji UU ini dalam konteks konstitusionalnya. Selaras dengan itu, melihat UU BHP semestinya berangkat dari semangat menolak privatisasi / komersialisasi pendidikan yang merupakan bentuk filtrasi dari ancaman serius dari roda-roda globalisasi dan kapitalisme, sehingga kedepan kita masih bisa berharap masa depan bangsa yang lebih cerah dan bermartabat.

UU BHP, PRODUK HUKUM BERMASALAH

2009-02-18T07:46:00.001-08:00

Oleh Mestika Zed
Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE),
FIS, Universtas Negeri Padang

Dalam mengeritisi Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang disahkan oleh DPR 17/12/08, izinkan saya untuk tidak langsung memakai “kacamata kuda”, dalam arti digiring untuk masuk pada pembahasan fasal demi fasal yang ada. Namun jauh lebih penting ialah suasana batin yang mengitari lahirnya UU BHP tersebut. Untuk itu ada beberapa catatan kesimpulan umum saya, yang nanti dapat dikonfirmasi ke dalam diskusi yang lebih rinci menganai fasal-fasalnya.
• Pertama, UU BHP No. 9 2009, seperti halnya dengan setiap kebijakan pastilah ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Meskipun di situ ada “goodwill” untuk memperbaiki kesembrautan dunia pendidikan bangsa ini, tetapi ketika ia diwujudkan ke dalam produk hukum sebagai kebijakan (political will), maka di situ terdapat pertarungan kepentingan, pertarungan antara kepentingan pasar (cost-benefit) dari segelintir yang mendapat akses ke situ di satu pihak dan kepentingan hajat hidup orang banyak (mayoritas) anak bangsa di lain pihak. Buntutnya ialah terjadi kontroversi pro-kontra antara mereka mendapat akses keuntungan jangka pendek bagi diri dan lembaganya dan yang tidak.
Ini adalah fakta dan bukan asumsi. Bahwa produk hukum kita, kalau bukan semua, sebagian bermasalah, penuh “patgulipat”, kental aroma bisnisnya. Produk hukum bernama UU BHP juga demikian, ia digarap oleh lembaga legislatif yang terhormat, parlemen “tukang bolos”, korup, dan tidak berhukum pada akal sehat dan kurang peka dengan keadaan (Satjipto Rahardjo, Kompas, 19/12/08). Lantas bagaimana mempercayai produk sebuah perundang-undangan yang dikerjakan oleh orang-orang yang secara moral kehilangan kepercayaan (truth) di mata masyarakat.

• Kedua, produk hukum UU BHP dibuat dengan asumsi bahwa Indonesia berada dalam kondisi jaman “normal”, padahal negeri ini sedang sakit, terutama elit politiknya. Karena itu rendah “sense of crisis”-nya, maka kurang arif menangkap kondisi rill mayoritas masyarakat bangsa yang sedang dilanda kesusahan. Dengan kata lain, BHP itu adalah produk hukum yang “keseleo”, karena tanpa konsultasi publik yang benar, maka gagasan yang tadinya bermaksud baik untuk menyebuhkan, bergeser kepada political will, yang diperalat untuk melayani kepentingan segelintir kelompok pro-pasar, sehingga ketika ia diwujudkan ke dalam kebijakan membuat masalah pendidikan yang sudah runyam makin runyam.
Untuk melihat betapa runyamnya pendidikan kita, tengoklah di manakah letaknya filosofi pendidikan dalam UU BHP itu? Secara falsafah dunia pendidikan harus terpisah dari bisnis. Pendidikan dan ilmu pengetahuan tidak bisa dijual, kecuali jasa pendidikan. Pendidikan haruslah mengacu kepada ”blue-print” Indonesia Merdeka (Pembukaan UUD 1945), yakni untuk mencerdaskan bangsa dan bukan untuk dipergalaskan dan mengubah ”Departemen Pendidikan” menjadi ”Departemen Perdagangan Pendidikan”. Saya terkejut ketika Mendiknas sewaktu berkunjung ke Padang belum lama ini mengatakan, pendidikan Sumatera Barat cukup maju dan daerah ini dapat ”menjual pendidikan ....”
• Ketiga, erat kaitannya dengan butir di atas, produk hukum UU BHP dianalogikan dengan lembaga corporate yang berorientasi bisnis. Keecenderungan ini terlihat dari kosa kata yang digunakan dalam dunia pendidikan kita dewasa ini. Istilah-istilah university corporate; bahwa guru boleh unjuk rasa seperti asosiasi buruh fabrik atau mari masuk sebentar ke UU BHP yang menggunakan istilah “pailit”, dan konsekuensi dari perjanjian kerja yang dibuatnya.
Jadi, meskipun di situ ditekankan prinsip “nirlaba” dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi di lain pihak memungkinkannya untuk melakukan investasi dalam bentuk portofolio (saham) yang dikenai pajak (Pasal 38 ayat (3); asal 42 ayat 1. Artinya, sebagaimana layaknya perusahaan, institusi pendidikan berbentuk BHP pun dapat bermain di bursa saham.
• Keempat, produk hukum itu tidak dibuat untuk memecahkan substansi masalah pendidikan secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian, terutama berkenaan dengan tata kelolola kelembagaan dan pengaggaran pendidikan. Faktanya pendidikan nasional kita kehilangan filosofinya dan karena itu tidak jelas tujuannya. Ajaran tokoh pendidikan ditinggalkan dan kita makin berkiblkat ke Barat. Tidak heran jika kita makin meninggalkan akar historis dan budaya sendiri dan pendidikan kita makin “curang”. Entah itu pesekongkolan ijazah palsu, manipulasi berjemaaah terhadap “nilai” siswa dan dagang buku di sekolah (Fakta-fakta tentang ini diungkapkan dalam Kompas 21 Me1 2007).
UU BHP tidak berbicara mengenai semua ini dan karena itu ia tidak menjawab substanbsi masalah pendidikan. Namun itulah soalnya. Karena tidak berpijak pada budaya sendiri dan pemikiran pendidikan bangsa, melainkan kepada dunia global di sana, maka kental aroma pasarnya, pertarungan kepentingan ”profit”. Lihat saja gaya promosi penerimaaan mahasiswa baru masuk PT BHMN lewat beberapa jalur sampai ke daerah-daerah dan pemesanan kursi jalur khusus yang sangat mahal, sehingga banyak yang mengakui PT BHMN sudah ”kebablasan” dan semena-mena. Jika benar UU BHP itu kelanjutan (dan sekaligus perubahan atau pebaikan) dari PT BHMN, khususnya untuk perguruan tinggi, di situ yang berkuasa tetap organ rejim hukum privat pengelola pendidikan, yakni salah satu dari enam organ BHP (Pasal 15).
• Kelima, produk UU BHP lebih menonjolkan fungsinya sebagai “pagar” yang mengungkung karena terlalu merecoki urusan rumah tangga pendidikan, sehingga dengan sendirinya menghilangkan kreativitas dan otonomi pendidikan yang sesungguhnya sudah melekat pada lembaga pendidikan itu sendiri, setidaknya di lembaga perguruan tinggi. Jika sudah “profit” menjadi Tuan, maka yang akan tejadi adalah persaingan pasar; siapa kuta siapa di atas. Tak syak lagi bahwa kecenderungan ini sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan kampus kita. Maka cepat atau lambat produk hukum ini justeru menimbulkan msalah baru keitmbang memajukan mutu pendidikan.

Akhirnya, sekali lagi, UU BHP sebagai anak kandung dari BHMN memiliki tujuan yang “mulia”. Mungkin di situ ada sedikit good will, namun ketika ia dijabarkan pada kebijakan(poltical will) dari rezim hukum privat (perdata), privatisasi, kepentingan hukum publik makin direduksi ke dalam persaingan mengejar keuntungan jangka pendek. Sesungguhnya inilah yang telah terjadi belakangan ini dan yang akan membuat makin merebaknya komersialisasi pelayanan pendidikan. Konsentrasi institusi pendidikan akan terpecah kepada pemikiran dan kegiatan “bisnis,” yang otomatis akan mengubah nuansa akademik secara langsung ataupun tidak langsung menjadi ladang bisnis yang menggiurkan BAGI PENGELOLANYA di masa depan.
Banyak yang percaya dan saya setuju bahwa pendidikan yang bermutu memerlukan biaya yang mahal, tetapi bahwa dengan UU BHP pendidikan di negeri ini akan maju, tidak dapat dibuktikan. Sayaa juga tidak termasuk warga kampus yang mendambakan serbag “gratis” atau pendidikan murah, tetapi prinsip keadilan di depan hukum. Ini makin terasa bagi kelompok mahasiswa miskin dan lembaga pendidikan sussta bumumnya. Jadi, selagi mind set dari pengelola perguruan tinggi tidka berubah, pengejar jabatan, lalu “profit” maka virokrasi kampus tak ubahnya seperti urusan birokrasi di luarnya.
Celakanya, semua jawaban pihak resmi sejauh ini cenderung konservatif, klasik dan klise: “sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan”, “biasalah ini kan zaman demokrasi”, “eforia reformasi”, tetapi akhirnya yang terjadi ialah meremehkan suara-suara penolakan terhadap priduk hukum ini alias “anjing menggonggong kafilah lalu”. Seandainya pihak resmi, termasuk pengurus universitas, mau mendengar gugatan publik terhadap produk hukum yang satu ini, maka keseleo yang terdapat di dalamnya mestilah didengar sebagai keluhan dari hati nurani demi memikirkan hasil jangka panjangnya. Kepekaan akan suasana batin ini perlu ditanggapi serius. Lebih-lebih di kala negeri ini masih belum bangkit-bangkit juga dari keterpurukannya, termasuk dunia pendidikannya.

Beberapa Pertanyaan.
1. Konsideran “Mengingat...” dalam UU BHP juga mengacu kepada UUD 1945 yakni ke Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 – tentang wewenang kekuasaan – dan bukannya mengacu kepada pasal tentang pendidikan (Pasal 31. 31)? Ini jelas merupakan penghindaran (avoidance) dari jebakan untuk mengalihkan beban pendidikan dari negara kepada masyarakat.
2. Bagaimana pemerintah/DPR yang terhormat menafsirkan fakta bahwa RUU BHP sudah dibahas puluhan kali dan toh masih mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat?
3. Pasal 41 ayat 9 mengatakan bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi paling banyak sepertiga dari biaya operasional. Terdapat kejanggalan dalam ayat tersebut. Jika seperdua (1/2) biaya operasional ditanggung oleh Pemerintah dan BHPP dengan sepertiganya (1/3) ditanggung oleh peserta didik, maka siapa yang menanggung seperenam (1/6) sisanya?
4. Akhirnya Usul: untuk menghentikan debat kontroversial UU BHP ini bagaimana kalau direferendumkan saja, tanpa perlu di-judicial review?

DIALOG INTERAKTIF

2009-02-18T01:27:00.000-08:00

Lam&pk tidak hanya bisa aksi ke jalan, tapi juga berdialog

Generasi Muda dan Tradisi Kebenaran Objektif

2009-02-14T09:19:00.000-08:00

Oleh : Asrul Azis Sigalingging

Perjuangan pergerakan generasi muda bangsa memiliki ruang dan konteks yang saling berbeda, namun memiliki itikad dan tujuan yang sama untuk menata kembali hal-hal yang menyimpang terhadap kelangsungan hidup rakyat. Generasi muda atau mahasiswa dalam lingkup akademi pergerakan kampus merupakan bagian yang tak terelakan dari sejarah pergulatan bangsa Indonesia. Perbedaan ruang dan konteks pergerakan tersebut terletak pada agenda tuntutan yang menjadi tema gerakan tersebut. Angkatan 1982 dihadapkan pada tuntutan kemerdekaan nasional, melawan tirani, imperalis, dan kolonialisme Belanda, serta tuntutan menggagas dasar filosofis kebangsaan. Hampir semua pemuda angkatan 1928 atau tepatnya era 1920 an adalah insan yang produktif, baik dalam ranah pemikiran maupun pergerakan. Selanjutnya pasca angkatan 1928 ditemui bahwa gerakan mahasiswa mulai menggeliat kembali setelah ditabuhnya demokrasi terpimpin oleh Soekarno yang mendaulat dirinya sebagai pemimpin besar revolusioner dan presiden seumur hidup. Pasca Soekarno, angkatan 1998 mengangkat reformasi sebagai agenda tuntutan atas sikap diktatorisme Soeharto melalui orde baru yang membajak identitas kebangsaan. Oleh Soeharto identitas kebangsaan berhasil diperalat untuk melegitimasi kekuasaan politik untuk dimanfaatkan sebagai alat hegemoni dan dominasi kekuasaan hingga amat mustahil mengharapkan sebuah tata kebangsaan yang memiliki identitas kebangsaan satu, bangsa yang gandrung keadilan, bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, dan berbahasa satu, bahasa kebenaran, bahasa tanpa kemunafikan. Di sisi lain mahasiswa di masa orba juga dihadapkan pada tantangan seperti yang dihadapi pemuda pasca Soekarno, pemuda mahasiswa dimasa orde baru juga dihadapkan pada kekuasaan diktatoris dan otoriter penguasa orde baru seperti kebijakan politik melalui fusi kepartaian yang membelenggu partisipasi politik, sentralisasi kekuasaan yang memandulkan partisipasi politik di tingkat local dan menyuburnya praktek feodalis melalui penghambaan kepada atasan. Awal keberhasilan reformasi ditandai dengan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 mei 1998 yang kemudian disusul dengan dilantiknya wakil presiden B.J Habibie sebagai presiden. Reformasi menjadi solusi kritis konstruktif atas dosa politik orde baru. Tindakan yang diambil baik oleh angkatan1928 dan generasi muda selanjutnya merupakan wujud cerminan komitmen moral yakni pada suatu tradisi kebenaran objektif. .

Kebenaran objektif adalah titk balik pandang manusia terhadap permasalahan yang dihadapinya menyangkut tanggung jawab terhadap rakyat, bangsa, dan negaranya. Pasca gerakan reformasi, gerakan mahasiswa tidak lagi dihadapkan pada kekuasaan otoriter melainkan dihadapkan pada permasalahan sosial kemasyarakatan yang sangat mendasar. Keadaan ini juga membawa masyarakat indonesia pada lemahnya kesadaran dan kepekaan sosial masyarakat, khususnya generasi muda. Menguatnya Tirani Kapitalistik yang diperagakan melalui budaya konsumtif dan hedonis justru menjauhkan generasi muda pada pudarnya identitas kebangsaan dalam bingkai nasionalisme dan lunturnya rasa kebersamaan (Ukhuwah) dan nilai-nilai luhur serta rasa sosial sebagai bangsa yang bermoral dan berakal budi. Hendaknya generasi muda saat ini dapat menyuguhkan transformasi sosial menuju masyarakat madani. Pola gerakan hendaknya diarahkan dalam ranah pemberdayaan masyarakat sebagai proses awal menuju masyarakat madani (civil society). Generasi muda diharapkan mampu menjadi agen transformasi sosial dan berusaha menerjemahkan basis filosofis tata kebangsaan dalam titah sumpah pemudamelalui gerakan keberadaban yang membela hak kaum lemah dan masyarakay yang selama ini dipinggirkan oleh tatanan struktural sebagai bentuk tindakan terhadap permasalahan bangsa dengan memberikan gagasan-gagasan konstruktif. Untuk itu hendaknya generasi muda dapat melihat eabah neo-liberalisme sebagai ancaman tehadap tatanan kebangsaan yang dapat mempertajam ruang konflik bagi rakyat berupa, penjarahan terhadap sumber daya alam indonesia, dan akhirnya sampai pada tahap pembentukan ruangan korpotokrasi antara pemerintah dan kapitalis yang berujung pada kita sebagai budak di negeri kita sendiri.

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS UU BHP

2009-02-14T08:32:00.000-08:00

Oleh Sudi Prayitno

PENDAHULUAN

Meskipun sudah disetujui DPR tanggal 17 Desember 2008 dan disahkan Presiden tanggal 16 Januari 2009 lalu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) masih memicu kontroversi dari berbagai kalangan. Di satu sisi, undang-undang ini dipandang dapat menjadi penaung spirit otonomi yang selama ini diinginkan oleh dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Namun di sisi lain, banyak pihak khawatir undang-undang ini justeru akan mendorong terjadinya praktek komersialisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi. Pro dan kontra atas UU BHP yang sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat tersebut, tentu harus dilihat sebagai sesuatu yang positif dan tidak justeru dilawan dengan tindakan atau sikap yang kurang bijak (misalnya dengan melakukan tindakan anarkhis atau menggunakan jurus masa bodoh pada protes sembari berucap “anjing menggonggong, kafilah berlalu”).

Tanpa bermaksud mencederai spirit otonomisasi dalam pengelolaan pendidikan formal yang terkandung dalam UU BHP dan menisbikan kekhawatiran akan timbulnya komersialisasi-liberatif di tubuh lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi, tulisan ini mengajak semua pihak yang berkepentingan dengan persoalan ini untuk mencermati UU BHP dari perspektif yang lebih substantif dan asasi. Benarkah spirit otonomisasi dalam UU BHP ini dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan UUD 1945 (sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf a) atau justeru mendelegitimasi (tidak mengakui) hak-hak konstitutional warga negara terutama kalangan tidak mampu (disadvantaged groups) dan terpinggirkan (marginalized groups) untuk mengenyam pendidikan yang dijamin dalam UUD 1945?.

PERSPEKTIF HAM DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL

Tak dapat dipungkiri, lahirnya UU BHP pada satu sisi menjadi dasar hukum (legal basic) untuk mendukung penguatan profesionalisme otonomi penyelenggaraan pendidikan, dengan tidak melepaskan tanggung jawab negara terhadap pendanaan pendidikan. Undang-undang ini memberi jalan bagi perguruan tinggi untuk berimprovisasi secara kreatif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan dan meningkatkan kualitas program akademik dengan meningkatkan efisiensi/efektivitas manajemen. Namun di sisi lain, UU BHP berpotensi membuat perguruan tinggi menjadi sebuah badan usaha (corporate body) yang berorientasi pada proyek (project oriented) semata. Akibat perubahan paradigma ini, perguruan tinggi dikhawatirkan akan melupakan misi suci (sacred mission) yang harus diembannya yakni melahirkan insan-insan terdidik dan berkeahlian karena peran hakiki perguruan tinggi adalah sebagai the center of knowledge inquiries and technology innovations.

Sejatinya, keberadaan UU BHP tidak hanya semata-mata ditautkan dengan persoalan hukum formal (legal formal) sebagai implementasi dari Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memerintahkan pembentukan undang-undang tentang badan hukum pendidikan, namun telah menyentuh isu yang sangat fundamental yaitu jaminan untuk mendapatkan pendidikan dan keadilan dalam mengakses layanan pendidikan. Kedua isu ini merupakan konsekuensi logis yang harus tercermin dalam pasal-pasal UU BHP mengingat UU No. 20 Tahun 2003 yang menjadi dasar kelahiran undang-undang ini menetapkan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Jadi jelas, apa pun tujuan dan alasannya, pembentukan UU BHP harus bersandarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak untuk diperlakukan secara adil dan hak atas pendidikan.

Secara formal, amanah Pasal 53 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2003 untuk mengatur BHP dalam suatu undang-undang telah dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dengan membentuk UU BHP, sehingga sulit kiranya bagi para oppositionists mengharapkan institusi pembentuk undang-undang itu mau dengan senang hati meninjau dan merevisi UU BHP yang telah disetujui dan disahkan. Namun begitu, secara substansial masih perlu diuji apakah muatan-muatan pasal dalam UU BHP ini makin memperkuat dan menegaskan tanggung jawab negara dalam menegakkan hak-hak asasi warga negara khususnya yang kurang mampu secara ekonomi untuk memperoleh pendidikan dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi dalam mengakses layanan pendidikan atau justeru sebaliknya. Yang jelas, sebagai pengejawantahan dari komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain: UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), maka spirit pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional yang ada, harus tercermin pula dalam UU BHP.

Secara konstitutisional, negara telah menegaskan sejumlah hak yang dimiliki setiap orang sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, ditegakan, dan dipenuhi oleh negara, terutama pemerintah dalam UUD 1945 Amandemen Keempat. Terkait dengan persoalan pendidikan, setidaknya ada 2 (dua) hak asasi manusia dalam UUD 1945 yang memiliki relevansi dengan UU BHP yaitu hak atas pendidikan meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak atas pendidikan dasar gratis, dan hak untuk mendapatkan jaminan negara atas anggaran pendidikan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Sekalipun UU BHP lebih pada isu pendidikan, namun tidak berarti hanya hak untuk mendapatkan pendidikan saja (termasuk dalam rumpun Economic, Social and Cultural Rights) yang terkait didalamnya, tapi juga hak untuk bebas dari diskriminasi (termasuk dalam rumpun Civil and Political Rights) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang menyatakan, “Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip: akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya”. Oleh karena hak atas pendidikan dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU BHP, maka tidak satu pun pasal dalam UU BHP yang boleh melanggar atau bertentangan dengan UUD 1945.

PASAL-PASAL GAWAT

UU BHP memuat 14 bab dan 69 pasal yang mengatur beberapa hal pokok, yaitu tujuan dan prinsip, tata kelola, kekayaan, pendanaan, akuntabilitas dan pengawasan, sanksi administratif dan sanksi pidana. Salah satu bagian yang sangat sensitif dan selalu menjadi sumber pertentangan adalah Bab VI tentang Pendanaan. Dilihat secara sepintas, UU BHP ini menunjukkan keberpihakan negara kepada golongan kurang mampu dan memungkinkan perguruan tinggi tumbuh secara professional. Sebut saja misalnya Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diketahui, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. APBD Kota Padang tahun 2009 agaknya dapat dijadikan contoh sebagai APBD yang telah mengacu pada Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, karena telah mengalokasikan Rp. 446,75 miliar dari Rp. 1,068 triliun total APBD untuk pendidikan (41,81%), Rp. 24,42 miliar dari anggaran untuk pendidikan tersebut dialokasikan untuk program wajib belajar 9 tahun.

Secara lebih spesifik UU BHP menjamin bahwa negara dan pemerintah daerah menanggung biaya pendidikan dasar bagi peserta didik (Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1), membolehkan perguruan tinggi menjalankan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha untuk memenuhi pendanaan pendidikan (Pasal 43 ayat 1), dan diwajibkannya Badan Hukum Pendidikan untuk menjaring dan menerima warga Negara Indonesia yang berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu paling sedikit 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru (Pasal 46 ayat 1).

Namun bila ditelaah lebih dalam, ada dua pasal gawat (crucial) dalam UU BHP karena bertentangan dengan UUD 1945 sehingga mengancam konstitusionalitas undang-undang tersebut, yaitu Pasal 41 jo Pasal 44 dan Pasal 46.

Pertama, Pasal 41 jo Pasal 44
Secara utuh Pasal 41 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung seluruh biaya pendidikan untuk BHPP dan BHPPD dalam menyelenggarakan pendidikan dasar untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan”, sedangkan Pasal 44 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menanggung dana pendidikan untuk BHPM dan BHP Penyelenggara, dalam menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, untuk biaya operasional dan beasiswa, serta bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan”
Pertanyaan mendasar yang tak bisa dijawab oleh kedua pasal ini adalah sejauh mana UU BHP dapat menjamin peserta didik yang mengikuti pendidikan dasar terbebas dari biaya-biaya atau pungutan-pungutan lain sekecil apa pun yang dikenakan pihak BHP, karena baik kedua pasal ini maupun pasal-pasal lain tidak memuat ketentuan larangan berikut sanksinya kepada BHP atau pihak mana pun yang memungut biaya-biaya tertentu kepada peserta didik.

Biaya pendidikan dasar gratis yang diatur dalam ketentuan ini dengan sendirinya tidak menjamin peserta didik akan terbebas dari biaya-biaya lain yang sangat mungkin diberlakukan oleh BHP mengingat ketentuan Pasal 43 membolehkan BHP menjalankan kegiatan usaha, yang pada akhirnya peserta didik tidak dapat mengenyam pendidikan dasar secara gratis padahal negara berkewajiban untuk menanggungnya. Dengan lain perkataan, UU BHP telah dengan sengaja memberikan peluang terjadinya pelanggaran atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar gratis yang dijamin dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Kedua, Pasal 46 ayat (1) dan (2)
Pasal ini berbunyi sebagai berikut: “(1) Badan hukum pendidikan wajib menjaring dan
menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. (2) Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik”.

Penetapan quota minimal 20% jumlah peserta didik WNI yang berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu dari jumlah keseluruhan peserta didik baru dalam Pasal 46 ayat (1) ini, disamping membelenggu BHP untuk tetap menjaring dan menerima WNI paling sedikit 20% sekalipun jumlah WNI yang berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu mungkin lebih atau tidak mencapai 20%, juga berpotensi menimbulkan pelanggaran UU oleh BHP apabila tidak berhasil memenuhi quota tersebut. Anak kalimat “memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu” membatasi hak WNI yang kurang mampu secara ekonomi tapi tidak memiliki potensi akademik tinggi untuk diterima di BHP, karena rumusan ayat dengan anak kalimat tersebut secara tegas menetapkan 2 (dua) syarat sekaligus (kumulatif) untuk dapat dijaring dan diterima di BHP yaitu berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi.

Rumusan pasal ini disamping kontradiktif dengan prinsip “akses yang berkeadilan” yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU BHP, juga melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, karena hanya memberi kesempatan kepada calon peserta didik yang kurang mampu dan memiliki potensi akademik tinggi untuk dijaring dan diterima sebagai peserta didik tapi tidak bagi calon peserta didik yang kurang mampu tapi tidak memiliki potensi akademik tinggi. Lebih jauh, pasal ini juga melabrak Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, karena membatasi hak setiap WNI khususnya yang kurang mampu tapi tidak memiliki potensi akademik untuk mendapatkan pendidikan

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadao UUD 1945, seharusnya Pasal 46 ayat (1) ini diubah dengan kalimat yang lebih sederhana sehingga berbunyi, “Badan Hukum Pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi”

Sedangkan Pasal 46 ayat (2) justeru hanya bersifat “akal-akalan”, seolah-olah melindungi kepentingan peserta didik tapi sesungguhnya tidak. Ketentuan ini hanya mewajibkan BHP “mengalokasikan” beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, tapi tidak mewajibkan BHP untuk “memberikan/membayarkan” beasiswa atau bantuan biaya pendidikan tersebut kepada peserta didik, sehingga BHP tidak dapat dipersalahkan bila tidak memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang kurang mampu karena beasiswa dan bantuan biaya pendidikan cukup dialokasikan saja tapi tidak harus diberikan/dibayarkan. Ketentuan ini jelas menghambat peserta didik kurang mampu untuk tetap melaksanakan studinya, karena sewaktu-waktu bisa saja harus berhenti akibat keterbatasan biaya.

Disamping tidak jelas kepada siapa beasiswa dan bantuan biaya pendidikan harus dialokasikan, juga membuka peluang kepada peserta didik yang tergolong mampu secara ekonomi untuk mendapatkan beasiswa padahal beasiswa atau bantuan biaya pendidikan seharusnya hanya diperuntukan bagi peserta didik yang kurang mampu (berpotensi akademik atau tidak). Begitu pula dengan penetapan quota minimal 20% jumlah peserta didik WNI yang berpotensi akademik tinggi dan kurang mampu dari jumlah seluruh peserta didik, mengesankan seolah-olah quota 20% merupakan representasi dari jumlah peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, padahal bisa jadi lebih besar atau sebaliknya. Lagi-lagi, ketentuan ini telah melanggar Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 karena peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi akan terancam putus sekolah (drop-out) akibat tidak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan, padahal mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan.

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap UUD 1945, seharusnya Pasal 46 ayat (2) ini diubah sehingga berbunyi, “Badan Hukum Pendidikan wajib memberikan beasiswa bagi peserta didik warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi yang memiliki potensi akademik tinggi atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi .”

PENUTUP

UU BHP akan tetap mengundang kontroversi dan gelombang penolakan, apabila sisi-sisi negatif yang terdapat di dalam beberapa pasal khususnya yang melanggar Konstitusi tidak segera direvisi, karena pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik haruslah berdasarkan pada asas “dapat dilaksanakan”, “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, dan “kejelasan rumusan” dengan materi-materi pasal yang sesuai dengan asas “pengayoman” dan “kemanusiaan”.

Adanya kesadaran khususnya dari pemerintah bahwa UU BHP ini memiliki sisi lemah yang dapat berubah menjadi pisau bermata dua, mestinya dijadikan pertimbangan untuk melakukan legislative review terhadap undang-undang tersebut, tidak justeru menantang kalangan oppositionist untuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Agaknya jauh lebih bijaksana bila pemerintah menempuh langkah-langkah antisipatif terhadap UU BHP, ketimbang harus menghadapi gugatan judicial review yang pada akhirnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (in-constitutional) oleh Mahkamah Konstitusi!.

Terima kasih.

agenda LAM&PK

2009-02-14T07:16:00.000-08:00

kepada kwn2 LAM&PK di harapkan dan di wajibkan mengikuti seminar dg tema "menyoal kualitas UU BHP atau UU No. 9 Tahun 2009 ttg Badan Hukum Pendidikan......
hari/tgl : selasa/17 Februari 2009
tempat : ruang seminar ged. E 2.1
jam : 09.oo WIB - selesai

pengumuman di sampaikan oleh Divisi Edukasi Dan Pengembangan Lembaga LAM&PK Fakultas Hukum Universitas Andalas.............

justitia voor iederen

Dialog Interaktif "Menyoal Kualitas UU Badan Hukum Pendidikan"

2009-02-07T08:23:00.000-08:00

Pada tanggal 17 februari nanti insyaallah lam&pk akan mengadakan semacam Dialog Interaktif yang mengangkat tema "Menyoal Kualitas UU Badan Hukum Pendidikan" dengan pembicara yang di undang antara lain :
1. prof.Dr.Musliar kasim
2. prof. Yuliandri
3. Mestika zed
4. Era purnama sari
5. Dari LBH
"acara ini akan di adakan di ruang seminar gedung E 2.1, dalam acara ini para audiens akan di bagi dalam beberapa kelompok yaitu kelompok mahasiswa, masyarakat (dalam hal ini akan di wakili ole NGO,dan media), serta dari akademisi. Nantinya di awal acara akan di tampilkan video serta slide foto-foto aksi kawan-kawan lam, selanjutnya video ini kan di tanggapi oleh Rektor selanjutnya hasil tanggapan Rektor tadi akan dilempar ke audiens dari tanggapan audiens tadi pembicara yang lainnya boleh menanggapi pula, dan di sela-sela diskusi kita juga akan menampilkan opini-opini publik serta fakta-fakta yang tertulsi baik di media cetak atau elktronik. dan nantinya dari hasil diskusi ini kita harapkan Rektor akan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa UNAND bahwa mereka tidak menyetujui UNAND menjadi Badan Hukum Pendidikan.

untuk itu mohon partisipasi kawan-kawan semua untuk mensukseskan acara ini, apabila ada kritik atau saran lainnnya tolong kirimkan ke "silverstreet90@yahoo.com"

Divisi Edubang

kongres comming soon

2009-02-07T08:12:00.000-08:00

mengingat bahwa kepengurusan tahun 2008-2009 sudah hampir berakhir maka di beritahukan kepada seluruh anggota lam&pk bahwa kongres akan diadakan insyaallah pada awal maret ini, dan rencananya pada kongres kali ini kita akan membuat semacam orasi ilmiah, untuk itu mohon kawan-kawan sekalian memberikan ide-ide serta dukungan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar.

Divisi edubang

Re: all complain

2009-02-07T07:52:00.000-08:00

Sebelumnya saya selaku orang yang secara pribadi di tunjuk untuk mengurus blog ini, meminta maaf atas segala ketidaknyamanan, ketidakpuasan, serta kekecewaan kawan-kawan sekalian mengenai pengelolaan serta manajemen blog ini, dan saya juga berterima kasih atas segala macam kritikan yang kawan-kawan sampaikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu mulai saat ini kami berjanji untuk menngelola blog ini dengan sebaik-baiknya,untuk itu saya mohon kepada kawan-kawan untuk tetap mensupport kami agar blog ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyaluran ide, opini, berita oleh kawan-kawan sekalian.Amin

Padang,7 Februari 2009

PUTUSAN MK PRESEDEN BURUK PEMILU 2009

2009-01-19T02:28:00.000-08:00

Oleh. Veri Junaidi

Aktif Pada Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 41/PHPU-D/VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 atas sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur telah mengabulkan untuk sebagian permohonan Khofifah Indar Parawansa – Mujiono (Kaji). Keputusan ini diambil dengan mengabaikan fakta bahwa dalil permohonan berdasarkan fakta hukum dan tuntutan yang diajukan tidak konsiten. Bahkan secara formil fakta hukum dan tuntutan itu tidak terbukti. Namun karena pemilukada Jatim dinilai tidak adil maka perlu dilakukan pemungutan dan penghitungan ulang. Sebab telah terjadi pelanggaran pemilu secara sistematis, terstruktur dan masif di Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Bangkalan Madura.

Berdasarkan putusan itu, MK membatalkan keputusan KPU Propinsi Jatim No. 30 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II. Dengan demikian, keputusan yang dikeluarkan 11 Nopember ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun keputusan MK hanya berlaku atas hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Kabupaten Pamekasan, Madura. Oleh karena itu, MK memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sedangkan Kabupaten Pamekasan dilakukan penghitungan suara ulang secara berjenjang atas surat suara yang telah dicoblos. Pemungutan dan penghitungan suara ulang itu dilakukan maksimal 60 dan 30 hari secara berturut-turut.

MK Tidak Konsisten
Putusan MK dengan mengabulkan sebagian atas permohonan Kaji merupakan tindakan yang tidak konsisten. Baik secara formil maupun materiil penyelenggaraan pemilu demokratis. Secara formil MK telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 77 UU 24/2003 tentang MK, Pasal 4 dan Pasal 13 ayat 3 Peraturan MK No.15/2008 tentang Pedoman Beracara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada, Pasal 233 Ayat (3) UU 12/2008 tentang Perubahan atas UU Pemerintahan Daerah.

Konstitusi telah mengatur bahwa kewenangan MK salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut Pasal 4 Peraturan MK 15/2008 menegaskan bahwa objek perselisihan pemilukada merupakan hasil penghitungan suara. Dengan demikian tugas dan wewenang MK terbatas pada memutus atas sengketa hasil akhir pemilukada. Kewenangan ini sama halnya dengan tugas juru hitung untuk memastikan bahwa penghitungan yang dilakukan KPU Propinsi benar dan tidak ada kecurangan. Oleh karena itu proses penghitungan lebih didasarkan pada bukti formil berupa berita acara, dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan rekapitulasi suara di TPS, PPS, PPK, KPU Propinsi, Kab/ Kota. Asumsi ini dibangun atas dasar pembagian kewenangan penyelenggaraan pemilu serta penegakan hukumnya. Serta diyakini bahwa proses penyelenggaraan pemilu dijalankan dengan baik dan adil.

MK tidak hanya melanggar kewenangannya, namun amar putusan yang telah dikeluarkan menyimpang dengan ketentuan yang digariskan. Pasal 77 UU MK memberikan batasan yang jelas tentang amar putusan yang harus dikeluarkan. Ketentuan ini diperkuat keberadaan Pasal 13 ayat 3 Peraturan MK. Bahwa amar putusan MK menyangkut 3 hal. Pertama, permohonan tidak dapat diterima, jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kedua, permohonan dikabulkan jika terbukti. Konsekuensi amar putusan ini, MK membatalkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan. Ketiga, permohonan ditolak karena permohonan itu tidak beralasan.

Sebagai pengawal konstitusi, seharusnya MK memperhatikan konstitusionalitas putusannya. Sehingga berbagai ketentuan perundang-undangan seperti di atas menjadi acuan baku. Namun kemudian kewenangan besar membuat nya abai terhadap ketentuan yang ada. MK seharusnya memperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Seperti keberadaan Pasal 233 ayat (3) UU 12/2008. Ketentuan ini lahir untuk menyikapi penyelenggaraan maraknya pemilukada yang dapat mengganggu berjalannya pemilu 2009. Sehingga peraturan ini memberikan batasan hingga bulan Desember untuk menyelesaikan agenda demokrasi di daerah. Dan putusan MK yang memberikan waktu pemungutan ulang hingga 60 hari dan penghitungan ulang 30 hari jelas bertentangan. Sehingga berpotensi terjadinya konflik hukum.

Terhadap penyimpangan itu, MK menganggap perlu dilakukan terobosan hukum. MK tidak dapat dipasung oleh penafsiran sempit UU tentang kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilukada. Sebab dalam Pemilukada Jatim telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang berdampak besar terhadap perolehan suara. oleh karena itu jika tetap mendasarkan pada bukti formal penghitungan suara, tidak akan terwujud kebenaran materiil dan sulit ditemukannya keadilan.

Namun alasan untuk mewujudkan kebenaran materiil itu tidak konsisten dilakukan. Terobosan hukum yang berdampak campur tangannya MK pada ranah pelanggaran ternyata dilakukan dengan separoh hati. Jika keputusan itu dianggap benar, maka seharusnya MK menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif itu. Jika MK merasa tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti baik secara pidana, administrasi dan bahkan kode etik penyelenggara pemilu, bisa memerintahkannya kepada aparat yang memiliki kewenangan untuk itu. Tapi kan MK tidak menyentuh sedikitpun kecurangan yang menjadi alasan pemilukada ulang. MK mencari posisi aman disini.

Preseden Buruk Terhadap Pemilu 2009
Dampak Putusan MK tidak terhenti hingga berakhirnya Pemilukada Jatim dan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun ini dapat menjadi gambaran pola penanganan sengketa hasil pemilu 2009. Dan merupakan pelajaran berharga bagi aktor yang terlibat dalam pemilu 2009. Baik penyelenggara, aparat penegak hukum maupun peserta pemilu.

Berkaca pada persiapan penyelenggaraan pemilu 2009, keputusan MK itu akan menjadi preseden buruk bagi pemilu mendatang. Putusan MK itu telah membuka ruang terjadinya sengketa perselisihan hasil dengan dalih terjadinya pelanggaran pemilu. Akibatnya alasan ini akan marak menjadi dasar yang akan dimanfaatkan banyak pihak. Kekacauan penyelenggaraan pemilu akan menjadi trend baru bagi caleg, parpol maupun calon independen (DPD). Akibatnya, dapat dipastikan banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan.

Namun sesungguhnya preseden itu merupakan pesan MK bagi penyelenggaraan untuk terselenggaranya pemilu yang lebih adil. Penyelenggara pemilu harus berfikir bahwa orientasi kesuksesan pemilu tidak hanya terletak pada hasil. Namun bagaimana proses penyelenggaraan berjalan secara adil. Proses diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu telah memberikan kesempatan yang sama bagi peserta untuk mengikuti prosesi konversi suara rakyat. Begitu juga rakyat sebagai pemegang kedaulatan dipastikan tidak salah dalam memberikan pilihannya.

KEKOSONGAN HUKUM SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU

2009-01-19T02:25:00.000-08:00

Oleh. Veri Junaidi

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi Pemilu. Sengketa dimaksud terkait dengan mekanisme koreksi atas setiap keputusan KPU tentang penyelenggaraan pemilu/ pemilukada. SEMA 8/2005 telah memperluas pengertian tentang hasil pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g UU 9/2004 tentang PTUN. Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa Keputusan KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota terkait dengan hasil pemilu bukanlah merupakan objek sengketa TUN.

Akibatnya SEMA tersebut telah menendang keluar kewenangan PTUN untuk mengadili sengketa administrasi pemilu. Sebab menurut SEMA 8/2005 yang dimaksud dengan keputusan KPU tentang sengketa hasil pemilu adalah semua produk hukum KPU terkait penyelenggaraan pemilu. Artinya, keputusan KPU dianggap sebagai produk politik yang tidak dapat diuji melalui mekanisme administrasi.

Jika demikian, kemanakah peserta pemilu harus mencari keadilan jika mereka merasa dirugikan atas lahirnya keputusan KPU? Pada dasarnya setiap kebijakan berpotensi memunculkan permasalahan. Karena tidak selamanya keputusan pejabat publik sesuai dengan kehendak seseorang yang terkena dampak dari kebijakan itu. Apalagi dalam konteks Pemilu 2009 memberikan peluang besar munculnya sengketa administrasi pemilu. Ketentuan perundang-undangan dalam pemilu, baik UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif maupun UU 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tidak menegaskan bahwa keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Berbeda dengan UU 12/2003 sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu 2004, yang menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat. Sehingga jelas bahwa keputusan KPU tidak dapat digugat dan tertutup kemungkinan adanya sengketa administrasi pemilu.

Atas kelemahan itu, Pemilu 2009 harus mempunyai mekanisme yang adil untuk menjamin hak peserta pemilu yang dirugikan kepentingannya akibat keputusan itu. Namun celakanya, beberapa ketentuan tentang pemilu dalam UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif maupun UU 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tidak mengatur tentang mekanisme komplain atas keputusan KPU.

Satu-satunya jalan adalah membuka kembali kran penanganan sengketa administrasi pemilu. MA harus segera mencabut SEMA 8/2005 dan menegaskan kembali kewenangan PTUN dalam menangani sengketa administrasi pemilu. Karena, sepertinya MA telah salah tafsir atas pengertian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g UU PTUN.

Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa Keputusan KPU tentang hasil pemilu tidak dapat diuji di PTUN, karena kewenangan atas pengujian itu berada pada MK. Argumen ini akan semakin kuat dengan membacanya dalam satu nafas dengan waktu pengesahan kedua UU, baik tentang MK maupun PTUN. UU MK disahkan lebih dulu pada bulan Agustus 2003, sedangkan UU PTUN setahun setelahnya, 29 Maret 2004. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 huruf g UU PTUN telah menyesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki MK.

Akibat kekosongan hukum ini, maka akan memunculkan berbagai masalah. Pertama, tidak adanya kepastian hukum atas sengketa administrasi pemilu. Para pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU kecuali tentang hasil, akan menempuh mekanisme yang berbeda-beda. Seperti empat partai politik yang tak lolos electoral threshold yaitu Partai Buruh, Partai Sarikat Islam (PSI), Partai Merdeka, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI). Kemudian menyusul Partai Republiku mengajukan gugatan melalui PTUN. Namun untuk Partai Republiku MA menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, sehingga harus mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mekanisme yang berbeda ini berpotensi memunculkan ketimpangan keadilan dan disparitas putusan.

Kedua, terabaikannya ketidakpuasan peserta pemilu atas keputusan KPU. Sebab UU Pemilu tidak mengenal mekanisme sengketa administrasi pemilu. UU 10/2008 hanya mengenal adanya pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu. Pelanggaran administrasi dimaksud adalah pelanggaran atas ketentuan syarat-syarat administrasi pemilu dan bukan mekanisme komplain atas keputusan KPU dalam pengertian pejabat TUN. Oleh karena itu, sengketa itu bukan merupakan tugas dan wewenang KPU untuk menyelesaikannya.

Jika KPU tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan sengketa itu, maka keadilan atasnya akan sulit tercapai. Selain karena bukan menjadi kewenangannya, juga yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU. Objektifitas mekanisme ini akan sulit tercapai. Bahkan mekanisme demikian dapat menyebabkan terbengkalainya proses penyelesaian.

Dampak lebih luas dan krusial dari kekosongan mekanisme ini ditunjukkan dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. Melalui Putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013. Akibatnya MK memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti seluruh pasangan calon kepada daerah dan wakilnya, kecuali pasangan calon nomor urut 7 (H Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH).

Konklusi point 4.2 putusan MK menyebutkan bahwa bupati terpilih, H. Dirwan Mahmud terbukti sejak awal tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf f UU 32/2004 tentang Pemda. H. Dirwan Mahmud sebagai calon bupati terbukti pernah menjalani hukuman karena delik pembunuhan yang diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun.

Pada dasarnya permasalahan ini merupakan objek sengketa administrasi pemilu. Karena atas keputusan KPU yang meloloskan H. Dirwan sebagai salah satu calon dapat merugikan kepentingan calon yang lain. Tidak seharusnya masalah syarat administrasi menjadi kewenangan MK untuk memutusnya. Akibatnya, pembangunan demokrasi yang demikian menimbulkan biaya sosial, politik dan finansial yang terlalu mahal. Asas efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemilu akan hanya menjadi retorika belaka!!!

Penegakan Pidana Pemilu Rawan Dipecundangi

2009-01-19T02:15:00.000-08:00

Oleh: Veri Junaidi, S.H

Akhirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan dua orang calon anggota legislatif (caleg) berijazah palsu ke Mabes Polri. Kedua caleg tersebut sebelumnya diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu bersama sebelas caleg lainnya. Kedua caleg tersebut adalah Sukmawati Soekarnoputri dan Agustina Nasution, yang keduanya dari PNI Marhaenisme. Kini caleg bermasalah itu dicoret dari daftar caleg oleh partainya.

Pencoretan caleg bermasalah dari bursa pencalonan itu tidak mengeliminasi proses penegakan hukum tentang pelanggaran pidana pemilu. Namun, karena pesta rakyat ini sarat nuansa politik, maka sering proses penegakan hukum "dikesampingkan". Jika demikian, di mana letak kepastian hukum dan terlindunginya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan garansi terpilihnya wakil rakyat yang layak memperoleh kuasa kedaulatan itu?

Undang-Undang Pemilu No 10/2008 memberikan waktu bagi penyidik Polri untuk mempersiapkan berkas penyidikan maksimal 14 hari. Jangka waktu itu sudah terhitung penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Jika melebihi jangka yang telah ditentukan, kasus tidak dapat dilanjutkan (kedaluwarsa). Keterbatasan waktu itu harus menjadi fokus perhatian aparat penegak hukum. Mereka harus mempersiapkan aturan teknis yang jelas. Aparat harus memahami aturan pemilu, berintegritas tinggi, dan tidak kalah penting ada koordinasi antarinstansi (kepolisian, kejaksaan, peradilan).

Jika syarat itu tidak terpenuhi, penegakan hukum pemilu tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2004. Penegakan hukum pada Pemilu 2004 dinilai sangat buruk. Data Panwaslu 2004 menyebutkan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan mencapai 3.153. Kasus yang dilaporkan ke penyidik ada 2.413, yang dilimpahkan ke kejaksaan 1.253, dan disidangkan 1.065, tetapi yang keluar vonisnya hanya 1.022 perkara.

Faktor penyebab rendahnya penanganan pidana pemilu tersebut beragam. Namun, ada empat faktor penyebab yang mendominasi. Pertama, faktor koordinasi panwas dengan kepolisian yang tidak maksimal. Padahal, dalam panwas terdapat unsur kepolisian. Kedua, adanya keputusan diskresi dari kepolisian/jaksa untuk tidak menindaklanjuti laporan karena tersangka telah dicoret dari daftar calon tetap (DCT). Ketiga, pembiaran kasus tanpa alasan yang jelas hingga lewat waktu (kedaluwarsa).

Keempat, bukti pelanggaran tidak cukup untuk dilakukan penuntutan (Topo Santoso, 2004, Penegakan Hukum Pemilu). Faktor penyebab rendahnya penanganan pelanggaran pidana pemilu sangat mungkin terulang dalam Pemilu 2009, mengingat limit waktu yang diberikan UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sangat terbatas. Waktu efektif untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu dari pelaporan hingga eksekusi hanya 53 hari. Bandingkan dengan tenggang waktu pada Pemilu 2004 yang relatif lebih panjang hingga 156 hari. Karena itu, penegakan hukum pidana pemilu akan makin rawan dipecundangi oleh kepentingan aparat penegak hukumnya sendiri. Indikasi ini makin kuat ketika dari 13 kasus dugaan ijazah palsu, hanya dua yang terpublikasikan.

Keterbatasan waktu makin mengkhawatirkan mengingat undang-undang pemilu sendiri tidak jelas mendefinisikan hari. Apakah hitungan hari yang dimaksud merupakan hari kerja atau justru terhitung hari libur? Jika merujuk Pasal 254 (1) UU 10/2008 bahwa persidangan dilakukan dengan menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka hari yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 angka 31 KUHAP. Satu hari yang dimaksud adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari. Artinya, hitungan hari dalam hukum acara pidana pemilu tidak mengenal hari libur.

Namun, permasalahan tidak cukup berhenti sampai di situ. Apakah aparat Bawaslu dan aparat penegak hukum mampu dan bersedia menjalankan aturan dimaksud demi penegakan hukum? Saya tidak yakin hal itu dilakukan.

Jika itu menjadi komitmen bersama Bawaslu dan aparat penegak hukum, tidak akan jadi soal. Toh mereka juga telah membuat memorandum of understanding (MoU) bersama untuk menangani kondisi spesial ini. Kepolisian telah menunjuk Direktorat I Mabes Polri untuk menanganinya.

Kejaksaan Agung telah menunjuk dua orang jaksa pada masing-masing kejaksaan tinggi dan negeri khusus menangani pidana pemilu. Jaksa-jaksa ini pun telah "dibebastugaskan" terhadap kasus di luar pidana pemilu. Mahkamah Agung juga tak mau kalah dengan mengeluarkan Peraturan MA No 3/2008 dan SEMA No 07 A Tahun 2008 yang menunjuk 4 orang hakim khusus di tingkat pengadilan negeri dan 6 orang di pengadilan tinggi. Tapi, apakah kesiapan itu telah dibarengi dengan koordinasi antarinstansi yang solid?

Keberadaan UU 10/2008 telah membuka keran kriminalisasi terhadap perbuatan dalam setiap tahapan pemilu. Setiap tahapan disertai dengan pengaturan ketentuan pidana. Undang-undang ini mengatur 52 pasal dan jika dipecah berdasarkan perbuatannya menjadi 64 jenis pelanggaran pidana pemilu. Berarti telah terjadi peningkatan dari UU 13/2003 yang hanya 31 pasal. Dari 64 jenis pelanggaran, 23 ketentuan pidana ditujukan kepada setiap orang, 19 ketentuan secara langsung ditujukan ke penyelenggara, 2 ketentuan untuk pengawas, 11 ketentuan dilakukan pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Selebihnya dilakukan oleh aparat pemerintah (3), perusahaan percetakan (2), lembaga survei (3), dan petugas pembantu pemilih (1).

Sayangnya, ada beberapa ketentuan di atas yang tidak mengatur sanksi pidana. Pasal 84 ayat (1) huruf j, ayat (5), pasal 245 ayat (2) (3) dan (4) luput dari perhatian legislator. Kelemahan lain, undang-undang ini tidak mengatur tentang mekanisme sanksi bagi pejabat negara jika melakukan pelanggaran. Pasal 85 hanya mengatur larangan bagi presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakilnya untuk tidak menggunakan fasilitas negara.

Pengaturan pelanggaran yang begitu mendetail berbading terbalik dengan waktu yang tersedia untuk penegakannya. Menggunakan logika berpikir sederhana, maka dengan aturan yang begitu banyak dan mendetail akan makin banyak menjerat pelaku pelanggaran. Artinya, akumulasi pelanggaran pidana Pemilu 2009 akan makin meningkat dengan asumsi kesadaran hukum tetap. Namun, legislator justru memangkas waktu penegakannya dengan limit waktu terbatas. Mungkinkah ini skenario politik untuk mendelegitimasi pemilihan umum?***

Penulis adalah peneliti Divisi Politik Konsorsium
Reformasi Hukum Nasional (KRHN)

Politisi Yang Incum(back)bent

2008-12-30T01:28:00.001-08:00

Oleh:
Refki Saputra*

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) kota Padang yang memilih walikota dan wakilnya sudah berlalu beberapa hari, namun sayangnya menyisakan berbagai macam persoalan. Mulai dari pemilih yang tidak mempunyai kartu pemilih, kampanye yang dinilai tidak pada tempatnya, sampai pada kecurangan-kecurangan dalam hal pencoblosan yang sudah dilaporkan ke panwaslu dan juga kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada saat ini MK juag mempunyai wewenang untuk memutus sengketa Pemilukada yang sebelumnya di pegang oleh Mahkamah Agung.

Namun yang menjadi titik pembicaraan penulis bukanlah hal-hal yang disebutkan diatas, tapi mengacu pada persoalan politisi yang mencalonkan diri dalam proses pemilukada namun pada saat yang sama masih menjabat sebagai kepala daerah (Incumbent). Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 yang menyatakan tidak berlakunya Pasal 58 huruf q UU No 12 Tahun 2008 yang disebabkan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mengandung ketentuan yang tidak proporsional dan rancu, baik dari segi formulasi maupun substansi, karena menimbulkan perlakuan yang tidak sama antar sesama peabat negara dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi para kepala daerah yang sedang menjalankan tugasnya (incumbent) untuk maju kembali di pilkada. Incumbent hanya perlu cuti selama proses pendaftaran hingga penetapan calon terpilih dan selebihnya beraktivitas seperti biasanya sebagai aparat yang dapat setiap saat melakukan komunikasi dengan masyarakat. yang menyebutkan seseorang yang masih dalam masa jabatan kepala daerah bisa ikut dalam proses pilkada tanpa harus berhenti dari jabatannya, hanya mengajukan cuti selama menjalani proses kampanye.

Putusan ini dinilai melemahkan proses demokrasi, dimana dengan memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah untuk bisa lebih memperkenalkan dirinya kepada calon pemilih walaupun masa kampanye belum dimulai. Hal ini dapat membuat proses pilkada akan berjalan dengan tidak fair play terhadap pasangan calon yang bukan berasal dari incumbent. Mudah saja mengindikasikannya, dengan melihat baliho-baliho dengan gambar Fauzi Bahar misalnya dengan mengatasnamakan pemerintah kota (pemko) Padang, kemudian Yusman Kasim sebagai ketua Badan Narkotika Kota (BNK) kota Padang yang berisikan ajakan-ajakan atau himbauan untuk menjauhi narkoba yang tersebar di beberapa sudut kota Padang.

Seruan maupun himbauan yang tertera pada baliho yang dipasang secara tersirat sesungguhnya merupakan jargon-jargon politis yang mencitrakan diri seseorang yang pada hakikatnya untuk meyakinkan masyarakat (baca: pemilih) pada figur politisi yang akan dipilihnya pada saat pemilihan. Semakin dekat masa kampanye, tak hayal semakin gencar pula program-program pemerintah yang terpublikasikan kepada masyarakat. Kemudian pada saat kampenye pun baliho-baliho tersebut tidak pernah dicopot alias masih tetap terpasang malahan bertambah, padahal posisi mereka (calon incumbent) bukan lagi sebagai walikota ataupun wakil walikota karena sedang menjalani cuti masa kampanye. Kalaulah pasangan calon incumbent tersebut mau berlegowo untuk mencopot semua baliho yang mengidikasikan sebagai kepala daerah, pasti akan lebih baik dipandang, paling tidak untuk menjaga persaingan anatar pasangan calon lebih fair dan dapat menjadikan proses pemilukada yang berkualitas.

Jika kita sedikit merunut ke belakang, fenomena pasangan incumbent sebelumnya yang suskses memenangkan Pemilukada dengan menonjolkan kiprahnya semasa menjabat sebagai kepala daerah. Seperti Pada Pemilukada Kota Payakumbuah, incumbent Josrizal Zein yang berhasil menduduki peringkat teratas dan sukses menjadi kepala daerah, walaupun tidak begitu jelas prestasi yang tampak pada dimsa pemerintahannya. Kondisi serupa juga terjadi dalam Pemilukada Sawahlunto yang baru saja usai yang dimenangkan lagi oleh Incumbent walikota Amran Nur, yang berhasil memajukan pariwisata Kota Sawahlunto dengan waterboom sebagai ikon. Setali dengan keduanya, Pemilukada Kota Padangpanjang juga mengukuhkan dominasi Incumbent Walikota Syuir Syam dengan program asuransi kesehatan yang menggratiskan semua warganya berobat, dan yang terbaru pembangunan waterpark sejenis waterboom juga di Minangkabau Village. Dia mengungguli lawan-lawannya dengan kemenangan nyaris mutlak 80 persen.

Apabila kita melirik pada Walikota Padang Fauzi Bahar, apa yang bisa dijadikan point plus untuk mendongkrak popularitasnya dalam pemilihan, jika kita simak dengan banyaknya kritik terhadap kinerjanya dibidang pembangunan fisik kota Padang. Seperti halnya pemindahan terminal bus antar kota ke daerah Air Pacah, yang tidak mempertimbankan aspek-aspek sosial dan ekonomi masayarakat Kota Padang. Kemudian pembangunan Sentral Pasar Raya (SPR) yang disinyalir menimbulkan kemacetan lalulintas, dan yang masih dalam tataran wacana yakni proyek mercusuar Padang Bay City (PBC). Namun, kebijakannya dibidang keagamaan banyak mendapat apresiasi positif oleh masyarakat, seperti kegiatan wirid remaja, pesantren ramadhan, subuh mubaraqah, sampai Asmaul Husna.

Terbukti pada saat pemilihan, pasangan yang berpasangan dengan Mahyeldi Ansharullah dengan nomor urut tiga ini pada hari pertama setelah pemilihan untuk sementara menduduki peringakat teratas perhitungan suara sementara, dengan perolehan suara sebanyak 156.119 suara dari 1.491 TPS yang ada dikota Padang. disusul dengan pasangan Yusra pada urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 66.399 suara (21,9 persen). Urutan tiga pasangan Jasrial dan Muchlis Sani 47.023 suara (15,51 persen). Urutan empat pasangan Ibrahim dan Murlis Muhammad 17.104 suara (5,64 persen) dan urutan lima pasangan Mudrika dan Dahnil Aswad dengan 16.497 suara (5,44 persen). Dengan total suara sah yang masuk 303.123 dari 539.660 pemilih yang terdaftar.(PadangKini.com)

Dengan penetapan pasangan fauzi Bahar dan Mahyeldi sebagai walikota dan wakil walikota Padang periode 2009-2014 oleh KPU Kota Padang minggu 2 November 2008, maka akan menambah panjang deretan sebuah fenomena “Politisi Yang Incum(back)bent” yang kembali menduduki kursi Kepala Daerah yang sebelumnya juga pernah didudukinya sebagai pimpinan eksekutif daerah, yang mungkin akan menular kepada posisi incumbent di tingkat pusat di tahun 2009 nanti.

*Penulis adalah Wakil Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK), Fakultas Hukum UNAND.

Ayo gabung dan surakan pikiranmu

2008-12-28T22:15:00.000-08:00

Bagi kawan-kawan yang ingin menyumbangkan berita, opini, ataupun foto-foto ke dalam blog ini,kawan kawan dapat mengirimkannya melelui e-mail lam&pk, lampeka@Gmail.com atau ke e-mail saya, silverstreet90@yahoo.com
kirimkan tulisanmu jangan lupa kirimkan identitas serta nomor telfon yang bisa d hubungi.

Divisi Edubang.

Pembodohan bangsa melalui BHP

2008-12-26T06:59:00.000-08:00

oleh Wendra Rona Putra

Pada tanggal 17 desember 2008 merupakan awal hancurnya harapan bagi tunas-tunas bangsa, harapan untuk mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, harapan untuk menyandang gelar sarjana, harapan untuk memperaiki kehidupan mereka, karena pada hari tersebut para wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR telah mensahkan uu Badan Hukum Pendidikan, sebuah keputusan yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat,sebuah pengkhianatan yang di lakukan oleh wakil rakyat terhadap rakyat.
bukankah mereka dipilih untuk mewakili suara rakyat, lalu mengapa mereka mangambil sebuah keputusan yang tidak diinginkan rakyat.
lahirnya uu BHP tidak akan menyelesaikan masalah pendidikan yang seadang dihadapi Indonesia dewasa ini, dengan hanya mengganti pola kauangan dengan pola BLU (Badan layanan umum) itu hanya akan menambah beban bagi mahasiswa yang kurang mampu, terlabih lagi dangan di terapkannya BHP, maka tidak akan ada lagi yang namanya pendidikan gratis, sebuah komersialisasi terhadap wajah pendididikan indonesia.

Aksi tolak BHP

2008-12-21T07:55:00.000-08:00

pada hari senin tanggal 22 desember 2008, LAM&PK akan melaksanakan aksi untuk mempertanyakan sikap unand tentang uu BHP serta manolak secara tegas tentang pengesahan uu BHP,untuk itu bagi kawan-kawan mahasiswa kami tunggu kedatangan serta partisipasi kawan-kawan sekalian ,ingat pendidikan adalah tempat untuk menuntut ilmu, bukan ladang bisnis yang di manfaatkan untuk kepentingan segelintir orang......

Mencermati Arah Politik Hukum Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2008-12-19T05:05:00.000-08:00

oleh: Eka Eldoneris

Transisi demokrasi dan atau keadilan dari sistem yang otoriter menuju konsilidasi demokrasi harus dipandu dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Proses konsilidasi demokrasi harus melalui tahapan punguraian terhadap permasalahan bangsa guna merumuskan konsep bernegara dan berpemerintahan yang sesuai dengan semangat dan cita-cita negara konstitusional guna menemukan akar permasalahan, merumuskan solusi yang akan dilakukan serta menentukan langkah-langkah perbaikan bangsa kedepan oleh seluruh elemen bangsa.

Untuk mewujudkan suatu prinsip negara yang demokrasi, maka arah politik hukum bangsa ini haruslah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita konstitusional bangsa Indonesia yang nantinya terimplementasikan di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan itu semua perlunya keterkaitan elemen-elemen penting di dalamnya, seperti transparansi, partisipatisi, keterbukaan informasi dan sebagainya. Sehingga nantinya akan terwujud suatu kebijakan hukum seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih bersifat responsif

Untuk mencermati arah politik hukum bangsa ini, kita coba melihat ke salah satu peraturan perundang-undangan di negara ini, yaitu Undang-Undang No.13 Tsahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 hanyalah merupakan sebagai alat atau sarana, tetapi di dalamnya terletak hakikat supremasi hukum, sebab kebijakan sebagai alat di dalam pengetian itu adalah alat untuk mencapai tujuan negara, bahkan alat rekayasa politik (political engineering). Supremasi hukum harus diletakan sebagai sentral pengaruh dan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan negara melalui politik hukum nasional.

Saksi dan koban menjadi elemen penting untuk membantu lembaga peradilan mewujudkan supremasi hukum. Keterangan saksi dan korban membantu mengakselerasikan tuntutan rasa keadilan bagi korban kekejaman suatu rezim masa lalu. Permasalahannya ketika saksi dan korban memberikan keterangan, mereka trauma dan takut untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mereka beranggapan ketidakgunaan untuk memberikan kesaksiaan, disamping ketakutan apabila mereka bersaksi tanpa disertai dengan proses perlindungan dari negara terhadap dirinya dan keluarga mereka. Tuntutan seperti ini, pada akhirnya membawa konsekuensi pasti bahwa negara harus mampu membantu proses ini. Salah satunya adalah dengan jalan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang merupakan wujud dari apresiasi atas peran sertanya dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis UU PSK) pada awalnya adalah amanat yang didasarkan kepada TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.

Seperti yang sudah diketahui, untuk mencermati arah politik hukum dari UU PSK ini maka perlu dilihat beberapa ketentuan yang mengarah kepada politik hukum baik yang bersifat positif (responsif) maupun yang bersifat negative (konservatif), antara lain sebagai berikut;
Arah politik hukum yang bersifat positif (responsif) yang tertuang di dalam UU PSK :
1. Dengan disahkannya UU PSK ini, adanya suatu peraturan yang mengakomodasi perlindungan (payung hukum) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated justice system).
2. UU PSK tidak saja sebagai sarana untuk mengakomodasi perlindungan saksi dan korban, tetapi juga diberikan sarana perlindungan yang sama terhadap keluarga saksi dan korban. Hal ini memberikan dampak positif karena cakupan perlindungan tidak saja sebatas saksi dan korban melainkan juga terhadap keluarga saksi dan korban.
3. Di dalam UU PSK ini terdapatnya materi pasal-pasal yang mengatur untuk dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis LPSK) (Pasal 11-27 UU PSK) yang akan melaksanakan tugas terhadap terpenuhinya hak-hak saksi dan pemberian perlindungan terhadap saksi. Dengan adanya LPSK tersebut diharapkan hak-hak saksi yang selama ini telah diatur secara normatif, dapat diwujudkan dalam praktiknya. Begitu juga terhadap saksi yang selama ini terkendala oleh tidak jelasnya lembaga yang akan dan bertanggung jawab melakukan perlindungan tersebut.
4. UU PSK memberikan kejelasan dan kepastian tentang hak-hak saksi dan korban pada saat sebelum, sedang, dan setelah saksi dan korban memberikan keterangannya. Yang mana hal ini terdapat di dalam Pasal 5 samapi Pasal 10. Semua kejelasan yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut akan terealisasikan melalui LPSK.

Arah politik hukum yang bersifat negatif (konservatif) yang tertuang di dalam UU PSK :
1. Sebagaimana yang terdapat dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bahwa perlindungan saksi dan korban yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Di dalam penjelasannya memuat bahwa kasus-kasus tertentu itu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dari ketentuan tersebut kita dapat mencermati arah politik hukum dari UU PSK ini, bahwa ketentuan tersebut jelas merupakan diskriminasi, karena tidak semua hak yang diatur dalam pasal tersebut hanya dibutuhkan oleh saksi dan korban (tindak pidana tertentu), melainkan oleh semua saksi (dalam tindak pidana apapun). Diskriminasi tersebut dalam prakteknya akan semakin besar karena tidak ada kriteria baku yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini bagi LPSK, untuk menentukan keadaan seperti apa yang memperlihatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5.
2. Kita ketahui bahwa poin-poin yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) UU PSK yang mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban yang diadopsi sebagiannya dari UU PSK negara-negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon atau Common Law, salah satu contoh saksi dan korban berhak mendapatkan identitas, pekerjaan dan tempat kediaman baru akan tetapi sejauh ini di Indonesia poin-poin ini belum satupun yang terealisasi dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban. Hal tersebut dikarenakan belum terbentuknya LPSK itu sendiri dan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU PSK ini. Pembentukan LPSK telah ditentukan di dalam UU PSK yaitu selambat-lambatnya satu tahun setelah UU PSK ini diundangkan (Pasal 45). Hal demikian terlihat jelas ketidak seriusan pemerintah di dalam memberikan perlindungan saksi dan korban yang sampai sekarang LPSK tak kunjung terbentuk.
3. Berkenaan dengan hak, melihat kepada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa :
“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Menurut pasal ini bertentangan dengan ayat (1) nya, karena dengan ayat (2), seorang saksi akhirnya dijerat oleh hukum karena keterangan yang diberikannya tentang tindak pidana tersebut. Ketentuan ini juga berarti penggunaan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara tersebut. Hal mana bertentangan dengan asas “nonself incrimination” yang melarang penggunaan saksi mahkota dalam suatu due process of law. Ketentuan ayat (2) pasal tersebut dengan rumusan demikian, juga sulit untuk dimplementasikan, karena bagaimana pun bagi hakim di Indonesia, asas kebebasan hakim (kebebasan dalam koridor hukum) sangat dijunjung tinggi. Jika pasal itu hendak diterapkan juga, maka rumusannya haruslah dirubah menjadi “Keterangan saksi yang demikian wajib diperimbangkan oleh hakim sebagai salah satu hal yang meringankan pidana”.
4. Berkenaan dengan perlindungan terhadap keamanan saksi ini, belum terdapat pengaturan yang rinci tentang bentuk perlindungan atau tindakan yang dapat atau harus dilakukan oleh LPSK untuk merealisasikan rasa aman tersebut. Misalnya untuk memberikan perlindungan tersebut LPSK dapat menempatkan saksi dalam program perlindungan saksi, yang isinya antara lain; mengajari saksi tentang cara membela diri dari serangan yang mungkin mengancam tanpa bantuan orang lain (petugas LPSK), menempatkan petugas untuk mengawasi saksi dan keluarganya, merahasiakan identitas saksi dan menyediakan pendamping atau penasehat hukum yang dapat mengawasi agar hak-hak saksi dalam pemeriksaan terpenuhi.
5. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, kelemahan utama dari UU PSK ini adalah tidak mengatur kewenangan dari LPSK tersebut. Pasal 12 UU PSK menentukan bahwa “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Tugas LPSK dalam undang-undang ini sangat umum, yaitu memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan atau korban. Hingga pasal terakhir dari undang-undang ini tidak ditemukan rincian tentang tugas dan kewenangan LPSK. Pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK, pengambilan keputusan dan pembiayaan, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, bahkan ketentuan pidana bagi yang mengancam atau memaksa saksi.
6. Pasal 2 menetukan : “undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”. Pasal 8 kemudian menetukan: “perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berkahir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pasal terkait dengan aturan ini adalah Pasal 32 ayat (1) yang mengatur tentang penghentian perlindungan atas keamanan saksi dan korban. Dari pasal-pasal tersebut tidak jelas, sampai proses peradilan yang mana pemberian perlindungan itu dapat dilakukan. Apakah bila perkara pidana terkait telah ada putusan hakim, perlindungan masih dapat diberikan atau harus berakhir. Hal ini perlu diatur secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang akan merugikan atau membahayakan saksi (korban), karena meski putusan hakim sudah ada dan pelaku sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan, tidak dengan serta merta saksi terbebas dari ancaman atau bahaya.
7. Pasal 7 menentukan adanya hak korban melalui LPSK untuk mengajukan ke pengadilan atas hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Ketentuan ini perlu dicermati lebih jauh, karena dapat berimplikasi mengurangi hak korban. Dalam ketentuan lain tidak diatur keharusan korban meminta ganti rugi atas suatu tindak pidana, dilakukan melalui LPSK. Dengan kata lain, korban dapat mengajukan permohonan tersebut secara langsung tanpa melalui perwakilan apa pun. Kekhawatiran yang muncul adalah kencenderungan untuk memberlakukan asas lex specialis derogate legi generalis secara membabi buta, mengakibatkan UU PSK ini dianggap sebagai ketentuan khusus, sehingga ketentuan dalam KUHAP yang mengatur hak korban untuk meminta ganti kerugian tidak berlaku lagi.

Simpulan
1. Secara umum pembentukan UU PSK ini bertujuan baik yaitu sebagai sarana untuk mengakomodasi perlindungan (payung hukum) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia yang selama ini saksi dan korban tidak merasa terlindungi. Untuk itu dengan adanya UU PSK ini melalui LPSK nantinya akan dapat merealisasikan segala apa yang menjadi hak-hak dari pada saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan baik dari ancaman, keamanan maupun jiwa mereka.
2. Melihat kepada poin-poin yang ada dalam UU PSK ini, banyaknya ketentuan-ketentuan yang sama sekali lebih kepada bersifat konservatif atau tidak terpenuhinya rasa keadilan terhadap saksi dan korban secara penuh, karena perlindungan saksi dan korban ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan supremasi hokum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyak terdapat ketentuan yang lebih bersifat memihak kepada kepentingan elit politik atau pemerintah dan juga terdapatnya pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir sehingga nantinya dapat melemahkan kedudukan perlindugan hak-hak dari saksi dan korban yang merupakan tujuan awal dari dibentuknya undang-undang ini.

Saran
1. Perlu diatur kewenangan LPSK sebagaimana diutarakan dalam bagian sebelumnya.
2. Perlu diatur tindakan tertentu yang harus dilakukan LPSK, sebagai perwujudan dari perlindungan terhadap saksi dan korban.
3. Perlu ditambahkan beberapa hak tertentu yang akan menjamin pelaksanaan hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Perlu pengaturan tentang perlindungan saksi (korban) setelah pemeriksaan perkara selesai.

Aksi Masa tanggal 23 Des 2008

2008-12-19T01:57:00.000-08:00

19 Desember 2009 adalah batas akhir dari pengesahan RUU Pengadilan Tipikor, Namun sampai saat sekarang tidak adabukti kongrit dari DPRRI untuk mengesahkan padahal batas Waktu hanya tinggal beberapa Bulan saja.
Untuk itu LAM dan PK FH-UA bersama BEM FH-UA, UKM PHP-UA, PMTN FH-UA dan KAMMI, Pusako UA serta LBH Padang berencana mengadakan Aksi untuk mendesak pengesahan RUU tersebut

pilihan aksi jatuh pada tanggal 23 Desember 2008 dengan rute, Kampus UNAND-Lapangan Imam Bonjol-Bundaran Pos, Pengadilan Tinggi Sumbar dan terakhir di DPRD Sumbar

Tuntutannya agar segera di Sahkan RUU Pengadilan Tipikor, jika tidak maka diminta kepada masyarakat Sumbar untuk tidak memilih Caleg yang ikut berlaga di PEMILU 2009 terutama mereka yang ikut dalam pansus.

RUU BHP saja bisa jadi UU kenapa RUU Pengadilan Tipikor Tidak ??

Tolak UU BHP

2008-12-19T01:51:00.000-08:00

SIARAN PERS

Pendidikan merupakan hak konstitusional warga Negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 terutama dalam pasal 31 ayat (1), (2) dan (4). Hal ini menandakan Negara mempunyai tanggung jawab penuh untuk memenuhi hak tersebut bagi semua warga negaranya tanpa terkecuali.

Pembentukan suatu institusi pendidikan menjadi badan hukum seperti yang di mandatkan dalam Undang-undang Badan Hukum pendidikan (BHP) yang baru disetujui oleh DPR RI bebrapa saat yang lalu sungguh manjadi sebuah malapetaka yang selama ini diredam, karena akan mengancam keberadaan masyarakat marginal dalam uapaya mendapatkan pendidikan

Negara yang seharusnya berada paling depan dalam melindungi segenap masyarakat tumpah darahnya untuk memperoleh pendidikan, seakan-akan ingin melepaskan tanggungjawabnya dengan mendelegasikan kewajiban tersebut kepada pasar yang notabene berorientasi kepada kepentingan privat yang menegdepankan pola untung dan rugi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pengesahan RUU BHP menjadi UU merupakan upaya komersialisasi pendidikan. Akibatnya pendidikan akan semakin mahal dan membebani masyarakat, terutama dari kalangan tidak mampu. Kemudian UU BHP menggunakan pendekatan ekonomi pasar bebas yang menganalogikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam UU ini yang mengatur pembubaran BHP, yang salah satunya karena dinytakan pailit. Hali ini membuktikan sekolah akan dikelola seperti perusahaan.

Kemudian kententuan yang menyebutkan biaya yang ditanggung peserta didik paling banyak sepertiga dari biaya operasional. Ketentuan ini jelas sangat naïf sekali karena biaya operasional sangat relatif sifatnya sesui dengan kebutuhan institusi pendid8kan tersebut.

Sekarang kita tidak menggiring perdebatan kearah pasal-perpasal dalam UU BHP ini, namun yang paling esensial adalah semanagat dari pembentukan UU ini yakni bentuk ari liberalisasi dalam dunia pendidikan yang akan menutup akses masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh pendidikan yang seharusnya dipenuhi oleh Negara.

Maka dari itu kami dari Lembaga Advokasi Mahsiswa dan Pengkajian Kemasyarajatan (LAM&PK) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan ini menyatakan sikap terhadap pengesahan UU Badan Hukum Pendidikan ini adalah:

1. Mengutuk segala bentuk komersialisasi pendidikan;

2. Tolak UU BHP karena tidak langsung akan mereduksi tanggungjawab Negara dalam memenuhi hak pendidikan UU BHP merupakan instrument hukum yang menuju kearah privatisasi pendidikan;

Demikianlah siaran Pers ini kami buat, terimakasih atas kerjasamanya.

Padang, 18 Desember 2008

Hormat kami,

Ketua Sekretaris

Era Purnama Sari Hetty Ramdani

Panwaslu Sulit Menindak

2008-12-19T01:45:00.000-08:00

Padang, Kompas - Lima pegawai negeri sipil yang ditemukan terlibat kampanye salah satu calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Padang hanya mendapatkan peringatan keras. Sanksi berat tidak bisa diberikan Panwaslu Padang karena mereka terjegal UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kontradiktif.
Ketua Panwaslu Kota Padang Maulid Hariri Ganis, Selasa (21/10), mengatakan, PNS secara resmi dilarang berkampanye. Larangan itu tercantum dalam Pasal 80 UU No 32 Tahun 2004. Sanksi terhadap pelanggar pasal itu tercantum dalam Pasal 116. Namun, Pasal 116 Nomor (4) menetapkan pelanggar pasal ini atas dasar Pasal 83, bukan Pasal 80, sementara Pasal 83 mengatur tentang dana kampanye.

”Peraturan yang saling berlawanan ini menyulitkan kami untuk mengambil sanksi tegas kepada PNS yang melanggar aturan. Karena itu, kami hanya dapat memberikan sanksi berupa teguran keras kepada yang bersangkutan dan atasan mereka. Kami menyerahkan sanksi itu kepada atasan mereka,” ujar Maulid.
Kelima PNS itu secara jelas terlibat mendukung salah satu calon wali kota. Menurut Maulid, mereka terlibat atas inisiatif sendiri, bukan karena diajak oleh tim kampanye pasangan calon.
Selain urusan PNS, Panwaslu Kota Padang juga tengah membersihkan sisa media kampanye. Masa kampanye selesai hari Senin lalu. Kemarin, Panwaslu menurunkan baliho dan spanduk kampanye. Sementara itu, stiker-stiker pasangan calon masih sulit dibersihkan karena terlalu banyak yang masih menempel di Kota Padang.
Di sejumlah koran lokal, iklan bergambar calon kepala daerah incumbent yang juga maju dalam pilkada mendatang masih terlihat. Wali kota-wakil wali kota yang menjabat sekarang masing-masing memasang iklan yang berisi imbauan untuk menggunakan hak pilih dalam pilkada tanggal 23 Oktober.
Direktur LBH Padang Alvon Kurnia Palma mengatakan, iklan imbauan kepala daerah yang menjabat itu bisa dikategorikan melanggar asas kepatutan karena memboroskan anggaran pemkot dengan mengiklankan hal yang sama di dua kolom yang berbeda. ”Kalau atas nama pemda, seharusnya satu iklan imbauan saja. Kalau perlu, gambar wali kota-wakil wali kota disatukan saja karena mereka masih resmi berpasangan sebagai kepala daerah di Padang,” kata Alvon.
Selasa kemarin, BEM Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) bersama UKM Pengenalan Hukum dan Politik Unand, dan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan FH Unand, memasukkan pengaduan atas pelaksanaan debat kandidat Wali Kota-Wakil Wali Kota Padang di dalam kampus. (ART)

Agnes Rita
Kompas
Rabu, 22 Oktober 2008 | 03:00 WIB

Penanganan Kasus Korupsi Nasional Alami Kemunduran

2008-12-19T01:39:00.001-08:00

Kapanlagi.com - Penanganan kasus-kasus korupsi di Sumbar dan nasional saat ini cenderung mundur akibat tidak tegasnya aparat hukum sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum, menurun.

"Secara umum penanganan kasus korupsi di Sumbar maupun nasional mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya, dan kondisi ini cukup mengkhawatirkan," kata Koordinator Divisi Kebijakan Publik, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Ardisal, di Padang, Sabtu (8/12).

Menurut dia, di Sumbar, aparat kejaksaan kini lebih banyak menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belum selesai pada tahun sebelumnya, sementara penanganan kasus baru tergolong minim.
Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menangani kasus tersebut tergolong cukup lama dan terkesan bertele-tele. Ia minta masyarakat selalu melakukan pengawasan penanganan kasus korupsi, mulai dari proses persidangan hingga keputusannya.

"Masyarakat khususnya kalangan mahasiswa juga diminta selalu mengawal proses persidangan kasus korupsi ini agar berjalan sesuai prosedurnya," katanya.

Peringatan Hari Antikorupsi juga digelar di Padang, pada Minggu (9/12) dengan kegiatan dipusatkan di tugu dekat Kantor Pos Padang oleh Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Unand.

Kegiatannya di antaranya, pembagian brosur serta sejumlah selebaran lainnya tentang kasus korupsi yang terjadi terutama di Sumbar. Selain itu juga akan diterbangkan spanduk sepanjang tujuh meter, berisikan pesan-pesan antikorupsi.

Menurut Ketua Panitia, Etri Sanova, kegiatan tersebut digelar guna lebih menggugah kesadaran masyarakat untuk selalu aktif melakukan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungannya.

"Kita akan berikan selebaran pada masyarakat agar menggugah kesadarannya untuk peduli terhadap penanganan kasus korupsi yang semakin parah di negeri ini," katanya. (*/bun)

Debat Kandidat Wali Kota Padang Nyaris Ricuh

2008-12-19T01:17:00.001-08:00

JAKARTA--MI: Debat kandidat calon wali kota Padang yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas di Kampus Limau Manis, Padang, Rabu (15/10) nyaris ricuh. Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas memprotes pelaksanaan debat dan menudingnya sebagai kampanye yang merusak kampus.

Presiden BEM Fakultas Hukum Donal Fariz masuk ke ruangan debat yang digelar di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) ketika acara baru saja dimulai. Ketika itu calon wakil wali kota Padang Yul Akhiari Sastra yang juga alumni Fakultas Hukum Unand sedang menyampaikan visi dan misinya. "Acara ini adalah kampanye di dalam kampus. Ini dilarang undang-undang. Acara ini harus dihentikan," serunya.

Mahasiswa yang menjadi panitia acara kemudian mengusir Donal dan puluhan mahasiswa lainnya BEM Fakultas Hukum, Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengkajian Hukum dan Politik serta Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM/PK) yang memprotes acara tersebut.

Sempat terjadi aksi saling dorong. Setelah ditengahi oleh aparat polisi, mahasiswa yang memprotes mengalah. "Kami hanya ingin mengingatkan. Sesuai UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU No 12 tahun 2008, tempat ibadah dan lokasi pendidikan adalah areal terlarang untuk kampanye," ujarnya. Meski diprotes, acara tetap berlanjut.

Empat pasangan calon wali kota sesuai nomor urut yakni Ibrahim-Murlis Muhammad, Mudrika-Dahnil Aswad, Fauzi Bahar-Mahyeldi Ansharullah dan Jasrial-Muchlis Sani menghadiri debat itu. Sementara, Yusman Kasim-Yul Akhiari Sastra hanya diwakil calon wakil wali kota, karena calon wali kota sedang menghadiri acara yang lain.

Anggota Panwas Pilkada Padang Adrian Tuswandi menilai debat kandidat yang diadakan BEM Unand bukanlah pelanggaran. "Dari kaca mata Panwas ini bukan pelanggaran. Penyelenggara sudah mendapat izin dari KPU dan mendapat rekomendasi Panwas," katanya. (HR/OL-06)

Rabu, 15 Oktober 2008 14:21 WIB
Penulis : Hendra Makmur

Tolak PP no. 37 tahun 2006

2008-12-19T01:04:00.000-08:00

Padang- Keluarnya PP. 37 tahun 2006 telah melukai perasaan rakyat. Alasan dikeluarkannya yang tercantum dalam konsideran menimbang PP ini adalah “ dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam APBD berdasarkan PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan PP 24 tahun 2004”. Menjadi pertanyaan besar adalah apakah benar dengan kenaikan gaji/ pendapatan anggota dewan akan meningkatkan kinerja? Tidak patut kiranya jika dalam kondisi bangsa seperti ini, dimana angka kemiskinan yang meningkat, kenaikan harga beras, kelangkaan minyak tanah, banyaknya bencana yang menimba negeri, malahan anggota DPRD menaikan gajinya.

Menurut Suharizal S.H, M.H sebagai dosen Fakultas Hukum UNAND, keluarnya PP ini tidaklah patut dikeluarkan. Setiap tahunnya dewan telah dimanjakan oleh presiden. Keluarnya PP ini dan sejenisnya antara lain PP 110/2000, PP 24/2004, PP 37/2005 dan PP 37/2006 tentang kedudukan protokoler dan keuangan anggota dewan selalu meningkatkan gaji dewan. PP ini memposisikan gaji/ pendapatan dewan lebih dibanding dengan gaji Gubernur, Ketua MA dan lembaga-lembaga lainnya.Suharizal juga menyatakan bahwa perapelan terhadap belanja penunjang sejak tahun 2006 tidaklah tepat. Perapelan pada dasarnya bertentangan dengan asas Retroaktif, bahwasannya suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut.

Sebagai penutup, ia menyatakan bahwa PP ini tidak mewajibkan untuk membayarkan tunjangan operasional dan tunjangan komunikasi intensif. Berdasarkan hal itu, ia menyatakan adanya peluang bagi eksekutif untuk tidak membayarkan. Apalagi eksekutif dalam pasal 27 ayat (1) huruf i UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban eksekutif adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan Fidal Trisa S.H dari biro hukum kota padang menyatakan bahwa dalam melihat PP 37/2006 harus melihat secara keseluruhan dan juga PP yang berlaku sebelumnya. Ia menyatakan bahwa pemasukan yang diterima anggota dewan adalah komponen penghasilan dan bukan gaji. Komponen penghasilan yang disebutkan dalam PP 37/2006 ini adalah besaran maksimal yang berarti tidak harus ditetapkan maksimal namun dapat ditetapkan tidak harus sebesar yang ditentukan namun disesuaikan dengan besaran keuangan daerah. Artinya, penetapan terhadap pos-pos anggaran ditentukan terlebih dahulu anggaran wajib seperti pendidikan dan kesehatan.

Veri Junaidi sebagai ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) FHUA menyatakan bahwa berlakunya PP 37/2006 akan membebaskan anggota dewan terhadap pajak penghasilan. Artinya pemasukan negara atas pajak akan berkurang sehingga anggaran untuk pembangunan akan berkurang. Disatu sisi berkurang karena hilangnya pajak atas penghasilan dan kedua akibat kenaikan gaji gaji dewan itu sendiri. Perlu diingat bahwa pajak penghasilan atas gaji dewan dibayarkan atas APBD yang berarti di bebankan atas rakyat. Selain itu, yang menjadi catatan dan perbandingan adalah anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh UUD sebesar 20% yang diabaikan oleh legislatif. Sumbar hanya mampu menganggarkan kurang lebih 0,89% (data Kompas 2004) dan harus diberlakukan secara bertahap. Namun untuk PP ini kenapa harus dijadikan suatu kewajiban untuk dipenuhi. Pendidikan lebih berharga dibanding dengan kesejahteraan dewan.